Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemenkes Bantah Faskes Kolaps Hadapi Pandemi, LaporCovid-19: Ini Kurang Elok

Kompas.com - 05/07/2021, 15:42 WIB
Sania Mashabi,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Inisiator platform LaporCovid-19 Irma Hidayana menyangkan pemerintah tidak mengakui rumah sakit atau fasilitas kesehatan (Faskes) di Indonesia kolaps menghadapi pandemi Covid-19.

Sebab, menurut dia, kondisi di lapangan menunjukkan memang banyak rumah sakit yang penuh sehingga tidak lagi bisa menerima pasien.

"Banyak sekali orang yang sudah meninggal. Banyak sekali layanan rumah sakit yang tutup (penuh tak menerima lagi pasien Covid-19) tetapi Kemenkes malah membantah bahwa ini tidak benar. Saya kira ini kurang elok," kata Irma dalam diskusi daring, Senin (5/7/2021).

"Dan sangat sangat mencederai dan sangat menyakiti hati banyak orang, terutama keluarga yang ditinggalkan," ujar dia.

Baca juga: Tarik Rem Darurat Covid-19, Indonesia di Ambang Tragedi Kemanusiaan

Irma mengatakan, pihaknya mendapat banyak permintaan bantuan dari pasien Covid-19 untuk mencari rumah sakit yang masih tersisa tempat tidurnya.

Namun, rata-rata usaha tersebut tidak membuahkan hasil karena semua rumah sakit yang dihubungi penuh.

"Jika pemerintah terus-menerus membantah dengan menjawab bahwa kami sudah mengkonversi beberapa rumah sakit umum menjadi rumah sakit covid itu bukan sementara di lapangan keluarga berjuang luar biasa untuk mendapatkan bantuan supaya bisa dirawat oleh rumah sakit," ujarnya.

Irma juga meminta pemerintah mengakui bahwa ada ketidak sesuaian data ketersediaan rumah sakit dengan kondisi real-time di lapangan.

Baca juga: Pantang Pulang Sebelum Padam ala Irma Hidayana, Inisiator Platform LaporCovid-19

"Pasien kami tuntun untuk datang ke rumah sakit tersebut ternyata penuh. Jadi di lapangan itu penuh, tapi di data itu masih ada dan pemerintah menggunakan data ini," ucapnya.

"Data yang hanya sebagai angka statistik bukan data yang merefleksikan situasi di lapangan," kata Irma.

Sebelumnya, dilansir dari Kompas TV, Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tirmizi membantah faskes di Indonesia kolaps menghadapi pandemi.

Baca juga: Kemenkes Pastikan Vitamin untuk Pasien Covid-19 Tersedia di Puskesmas

Hal ini disampaikan Nadia setelah LaporCovid-19 menyebut faskes di Indonesia kolaps menghadapi pandemi.

"Kalau kolaps tidak benar ya, bisa dicek ke fasilitas layanan kesehatannya," kata Nadia kepada wartawan, Sabtu (3/7/2021).

Juru Bicara Pemerintah Khusus Vaksinasi Covid-19 ini menilai jumlah pasien yang meninggal dunia karena isolasi mandiri disebabkan keterlambatan penanganan.

"Terlambat, kan yang bisa isoman ada kondisi tertentu. Sebaiknya segera ke IGD saja, jangan menunggu di rumah ya," tuturnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Nasional
Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Nasional
Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi 'Doorstop' Media...

Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi "Doorstop" Media...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com