Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei Voxpol: 73,7 Persen Responden Tolak Wacana Jabatan Presiden 3 Periode

Kompas.com - 03/07/2021, 20:55 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Mayoritas publik menolak adanya wacana masa jabatan presiden tiga periode. Hal itu terungkap lewat hasil survei lembaga survei Voxpol Center yang dirilis, Sabtu (3/7/2021).

Berdasarkan hasil survei, ditemukan bahwa 73,7 persen dari 1.200 responden menyatakan menolak wacana tersebut.

"Apakah ibu, bapak, saudara, saudari setuju jika masa jabatan presiden ditambah menjadi tiga periode. Kita angkanya cukup besar ya dibanding beberapa lembaga survei lain bahwa yang tidak setuju itu 73,7 persen," kata Direktur Eksekutif Voxpol Center Pangi Syarwi Chaniago saat membacakan rilis secara virtual, Sabtu.

Baca juga: Survei Voxpol: Ganjar Pranowo Terpilih jika Pilpres Digelar Sekarang

Ia melanjutkan, ada 22,6 persen responden yang setuju terhadap wacana masa jabatan presiden tiga periode.

Sementara itu, hasil juga menunjukkan 3,7 persen sisanya memilih tidak tahu atau tidak menjawab ketika ditanya.

Dari hasil survei itu juga diketahui 34,4 persen dari mereka yang menolak beralasa bahwa masa jabatan presiden tiga periode akan menimbulkan kemunduran demokrasi. 

"Kemudian 28,2 persen itu karena menilai regenerasi kepemimpinan mandeg di partai politik. Kemudian 14,2 persen tidak tahu dan tidak menjawab. Kemudian, jebakan bagi presiden ada 4,6 persen. Menghindari KKN dan Oligarki 9,9 persen," ucapnya.

Lebih lanjut, survei juga mengungkapkan penilaian responden terhadap kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

Hasil survei menujukkan bahwa hanya 54,5 persen responden yang menyatakan puas dengan kinerja pemerintahan. Sementara, 43 persen menyatakan tidak puas.

Kemudian, pada hasil survei evaluasi kinerja pemerintah yang lain menunjukkan bahwa pemerintahan Jokowi-Ma'ruf tidak bersih dari praktik korupsi dan suap.

"Dalam bentuk pertanyaan seberapa bersih pemerintahan Jokowi-Ma'ruf dari praktik korupsi dan suap sebesar 58,4 persen menjawab tidak bersih yaitu gabungan antara tidak bersih dan sangat tidak bersih," kata Pangi.

Sementara itu, responden yang menjawab pemerintahan Jokowi-Ma'ruf bersih hanya mencapai 34,8 persen. Hal itu juga merupakan gabungan antara sangat bersih dan bersih.

Baca juga: Survei Voxpol: Elektabilitas Gerindra Tertinggi, Disusul PDI-P dan PKS

Sebagai informasi, survei tersebut dilakukan selama 10 hari dari 22 Juni hingga 1 Juli 2021 dengan menggunakan metode wawancara melalui telepon.

Survei memanfaatkan data base 32.000 nomor handphone yang dimiliki Voxpol Center dan dibentuk dengan metode multistage random sampling.

Adapun margin of error sebesar lebih kurang 2,83 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Terdapat 1.200 responden dengan proporsi 50:50 antara laki-laki dan perempuan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri 'Triumvirat' Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri "Triumvirat" Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

Nasional
Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com