Luhut Ingatkan Anies: PPKM Darurat Harus Ketat Betul di DKI Jakarta!

Kompas.com - 01/07/2021, 16:36 WIB
Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menerima Gubernur DKI Anies Baswedan di ruang kerjanya, Jakarta, Rabu (10/3/2021). Dokumentasi Facebook Luhut Binsar PandjaitanMenko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menerima Gubernur DKI Anies Baswedan di ruang kerjanya, Jakarta, Rabu (10/3/2021).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengingatkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tentang status penularan Covid-19 di ibu kota.

Luhut menyebutkan, penularan Covid-19 di seluruh DKI Jakarta sudah masuk kriteria level 4.

"Gubernur DKI Jakarta, saya kira anda bisa lihat di slide, sudah tertera kriteria level 4. Seluruh DKI sudah terkena. Jadi kita akan lakukan (PPKM darurat) ketat betul di DKI Jakarta," ujar Luhut dalam konferensi pers virtual tentang PPKM darurat pada Kamis (1/7/2021).

Baca juga: Luhut: Pemerintah Sepakat Bansos Akan Diberikan Lagi

Adapun berdasarkan pedokan PPKM darurat pemerintah, daerah berstatus level 4 adalah daerah dengan kasus sebanyak lebih dari 150 per 100.000 penduduk per minggu.

Selain itu, di daerah tersebut perawatan di rumah sakit lebih dari 30 per 100.000 penduduk per minggu dan kasus kematian lebih dari 5 per 100.000 penduduk per minggu.

Status level 4 juga menjadikan sebuah daerah menjadi sasaran penerapan PPKM darurat.

Selain itu, daerah dengan penularan Covid-19 berstatus level 3 juga menjadi sasaran pemberlakuan PPKM darurat.

Adapun ondikator daerah yang masuk kategori level 3 adalah kasus Covid-19 terdata 50-150 per 100.000 penduduk per minggu, lalu perawatan di rumah sakit 10-30 per 100.000 penduduk perr minggu.

Kemudian, kematian 2-5 per 100.000 penduduk per minggu.

Baca juga: Luhut Minta 90 Persen Produksi Oksigen untuk Kebutuhan Medis


Untuk diketahui, Presiden Joko Widodo telah mengumumkan diterapkannya kebijakan PPKM darurat untuk Jawa dan Bali.

Kebijakan ini diberlakukan mulai 3 Juli 2021 hingga 20 Juli 2021.

Menurut Jokowi, PPKM darurat ini meliputi pembatasan aktivitas masyarakat secara lebih ketat daripada yang selama ini sudah pernah berlaku.

Kemudian, dikutip dari panduan pelaksanaan PPKM darurat yang telah dikonfirmasi Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi, ada 122 daerah yang menjadi sasaran pelaksanaan kebijakan terbaru ini.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KSAD Akan Pimpin Upacara Pemakaman Serda Rizal yang Gugur di Papua

KSAD Akan Pimpin Upacara Pemakaman Serda Rizal yang Gugur di Papua

Nasional
KPK Bakal Telusuri Pembelian Mini Cooper Bupati Nonaktif Langkat untuk Anaknya

KPK Bakal Telusuri Pembelian Mini Cooper Bupati Nonaktif Langkat untuk Anaknya

Nasional
Antisipasi Lonjakan Kasus Covid-19, Wapres: Testing-Tracing Kita Lakukan Lebih Cepat

Antisipasi Lonjakan Kasus Covid-19, Wapres: Testing-Tracing Kita Lakukan Lebih Cepat

Nasional
Polri Periksa 38 Saksi Terkait Kasus Dugaan Ujaran Kebencian Edy Mulyadi

Polri Periksa 38 Saksi Terkait Kasus Dugaan Ujaran Kebencian Edy Mulyadi

Nasional
Jerat Korupsi Miliaran Pejabat Ditjen Pajak, Aliran Uang sampai Pramugari Siwi Widi

Jerat Korupsi Miliaran Pejabat Ditjen Pajak, Aliran Uang sampai Pramugari Siwi Widi

Nasional
KPK Tak Lagi Gunakan Istilah OTT, MAKI: Yang Penting Tangkap 'Kakap' Bukan 'Teri'

KPK Tak Lagi Gunakan Istilah OTT, MAKI: Yang Penting Tangkap "Kakap" Bukan "Teri"

Nasional
Nadiem dan Menteri Pendidikan Singapura Sepakat Tingkatkan Kerja Sama di bidang Pendidikan

Nadiem dan Menteri Pendidikan Singapura Sepakat Tingkatkan Kerja Sama di bidang Pendidikan

Nasional
Wapres: Masyarakat Harus Nikmati Buah Perkembangan Ekonomi Digital

Wapres: Masyarakat Harus Nikmati Buah Perkembangan Ekonomi Digital

Nasional
Ketika Mahfud MD Sampaikan Kesulitan Pembuktian Kasus Pelanggaran HAM Berat

Ketika Mahfud MD Sampaikan Kesulitan Pembuktian Kasus Pelanggaran HAM Berat

Nasional
2 KRI Dijual, Prabowo: Kita Akan Punya 50 Kapal Perang pada 2024

2 KRI Dijual, Prabowo: Kita Akan Punya 50 Kapal Perang pada 2024

Nasional
Resmi Diluncurkan, Aplikasi M-Paspor Kini Bisa Digunakan di Seluruh Indonesia

Resmi Diluncurkan, Aplikasi M-Paspor Kini Bisa Digunakan di Seluruh Indonesia

Nasional
KPK Ganti Istilah OTT, Anggota DPR: Kinerjanya Dibuktikan

KPK Ganti Istilah OTT, Anggota DPR: Kinerjanya Dibuktikan

Nasional
KPK Tak Lagi Pakai Istilah OTT tapi Tangkap Tangan, Ini Alasannya...

KPK Tak Lagi Pakai Istilah OTT tapi Tangkap Tangan, Ini Alasannya...

Nasional
Wapres Canangkan Ekosistem Global Halal Hub, Diharapkan Bantu UMKM Tembus Pasar Global

Wapres Canangkan Ekosistem Global Halal Hub, Diharapkan Bantu UMKM Tembus Pasar Global

Nasional
Presidensi G20 Indonesia, Kementerian KP Usung Kesehatan Laut dan Perikanan Berkelanjutan

Presidensi G20 Indonesia, Kementerian KP Usung Kesehatan Laut dan Perikanan Berkelanjutan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.