Selama PPKM Darurat, Pemerintah Targetkan Kasus Covid-19 Turun di Bawah 10.000 Per Hari

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo secara resmi telah menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. Kebijakan ini mulai berlaku sejak 3 hingga 20 Juli 2021.

Kebijakan ini, menurut Jokowi diambil setelah mendapat masukan dari menteri, hali kesehatan dan kepala daerah guna membendung penularan Covid-19 di Indonesia akibat varian baru. 

"Kita ketahui beberapa terakhir Covid-19 berkembang sangat cepat karena varian baru. Situasi ini mengambil langkah lebih tegas agar kita membendung Covid-19. Setelah mendapat masukan dari menteri, ahli kesehatan dan para kepala daerah saya memutuskan untuk memberlakukan PPKM Darurat sejak 3 juli 20 juli 2021," kata Jokowi dalam konferensi pers virtual melalui YouTube Indonesia Maju, Senin (1/7/2021).

Baca juga: Jokowi: PPKM Darurat Lebih Ketat daripada yang Selama Ini Berlaku

Selama PPKM Darurat  dilakukan, pemerintah menargetkan penurunan penambahan kasus konfirmasi di bawah 10.000 kasus per hari.

PPKM Darurat, kata Jokowi, akan meliputi pembatasan aktivitas masyarakat yang lebih ketat daripada kebijakan sebelumnya yang telah diberlakukan.

PPKM Darurat hanya berlaku di Pulau Jawa dan Bali. Cakupan areanya yaitu 48 kabupaten dan kota dengan situasi pandemi level 4 dan 74 kabupaten dan kota dengan asesmen situasi pandemi level 3.

Baca juga: BREAKING NEWS: Jokowi Resmi Umumkan PPKM Darurat

Jokowi minta agar masyarakat benar-benar patuh dan mendukung dengan kebijakan PPKM Darurat.

Jokowi yakin dengan kerja sama yang baik dari masyarakat, PPKM Darurat bisa menekan penyebaran Covid-19 dan memulihkan kehidupan masyarakat secara cepat.

"Saya minta masyarakat berdisplin mematuhi peraturan ini demi kselamatan kita semua. Pemerintah akan mengerahkan sumber daya yang ada untuk mengatasi penyebaran Covid-19," kata Jokowi.

Baca juga: Jokowi: PPKM Darurat untuk Tekan Lonjakan Covid-19 Akibat Varian Baru