Wapres Minta Kementerian/Lembaga dan Pemda Segera Lakukan Reformasi Birokrasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta kementerian/lembaga dan pemerintah daerah (pemda) yang belum melakukan reformasi birokrasi agar segera melaksanakannya.

Pasalnya, penyederhanaan birokrasi merupakan salah satu arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai strategi untuk meningkatkan kinerja birokrasi yang ditekankan pada tiga aspek.

Ketiga aspek tersebut meliputi transformasi organisasi, transformasi manajemen kinerja, dan transformasi jabatan.

"Sebagai Ketua Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional, saya minta kementerian/lembaga, dan pemda yang belum melakukan penyederhanaan birokrasi agar segera dapat melaksanakannya sesuai arahan Presiden," kata Ma'ruf di acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepegawaian Badan Kepegawaian Nasional (BKN) 2021 secara virtual, Kamis (1/7/2021).

Baca juga: Kemendagri: 115 Kabupaten/Kota Belum Laksanakan Reformasi Birokrasi

Ma'ruf meminta agar Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB), BKN, Lembaga Administrasi Negara (LAN), seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan.

Tujuannya adalah agar transformasi organisasi, transformasi manajemen kinerja, dan transformasi jabatan dalam kerangka reformasi birokrasi dapat terwujud.

Antara lain, percepatan peralihan jabatan struktural ke jabatan fungsional.

"Hal ini memerlukan dukungan terhadap penataan organisasi berbasis kinerja. Disamping itu juga optimalisasi pengembangan kompetensi jabatan fungsional, dan mobilitas ASN yang agile atau lentur," kata Ma'ruf.

Kemudian terwujudnya percepatan digitalisasi pemerintahan, mengingat dukungan terhadap penataan proses bisnis tematik sangat diperlukan.

Baca juga: Wapres Minta Roadmap Reformasi Birokrasi Dievaluasi

Menurut dia, saat ini yang mendesak adalah percepatan digitalisasi pelayanan publik, seperti perizinan, pariwisata, usaha mikro kecil menengah (UMKM), dan bantuan sosial.

"Hal ini perlu ditunjang dengan percepatan digital service platform, dan percepatan interoperabilitas data secara digital," ujar dia.

Selanjutnya perlu ada collaborative working pada penyusunan kebijakan dan program prioritas pemerintah.

Dalam kaitan ini, kata dia, penting untuk merancang penerapan sistem akuntabilitas kinerja pemerintah yang kompatibel dan akomodatif bagi sistem kerja kolaboratif.

Misalnya untuk penanggulangan kemiskinan, pencegahan stunting, dan penanggulangan pandemi Covid-19.

Termasuk soal percepatan reformasi birokrasi daerah, yang mencakup penguatan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP) dan penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) untuk pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Baca juga: Wapres Minta Reformasi Birokrasi Rampung Sebelum Akhir Juni 2021

Terakhir adalah perlu adanya perwujudan manajemen talenta nasional.

Salah satunya soal pentingnya ketersediaan Sistem Database Manajemen Talenta Nasional.

Sistem tersebut ditujukan untuk mendukung reformasi birokrasi sehingga ada fleksibilitas mobilisasi dan mutasi aparatur sipil negara (ASN) di tingkat pusat dan daerah berdasarkan kebutuhan dan merit sistem (mission oriented).

"Saya berharap Rakornas Kepegawaian Tahun 2021 ini akan menghasilkan berbagai rekomendasi dan keputusan penting yang dapat memberikan dampak positif untuk kemajuan ASN di Indonesia," ucap Ma'ruf.