Kompas.com - 01/07/2021, 11:22 WIB
Suasana belajar tatap muka di dalam kelas pertama kali digelar di era normal baru di lingkungan SMP Islam Cendekia Cianjur, Jawa Barat, Senin (19/10/2020). Dok Humas SMP Islam Cendekia CianjurSuasana belajar tatap muka di dalam kelas pertama kali digelar di era normal baru di lingkungan SMP Islam Cendekia Cianjur, Jawa Barat, Senin (19/10/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) menegaskan, pihaknya tidak membatalkan atau pun menunda pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM).

Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kemendikbud Ristek, Jumeri mengatakan, PTM menyesuaikan kebijakan pemerintah terkait Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro ( PPKM Mikro)

“PTM tidak dibatalkan, PTM tidak ditunda, tetapi PTM menyesuaikan kebijakan pemerintah untuk PPKM mikro,” kata Jumeri dalam diskusi virtual, Kamis (1/7/2021).

Jumeri menekankan, pengaturan terkait kebijakan terkait PTM tidak bisa disamaratakan untuk setiap daerah.

Baca juga: Kemendikbud Ristek: Covid-19 Tak Boleh Halangi PTM Terbatas di Daerah Aman

Sebab, setiap daerah memiliki kondisi dan situasi yang berbeda di tengah pandemi Covid-19.

Menurut dia, pelaksanaan PTM di masa pandemi juga harus merujuk pada instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 14 Tahun 2021.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

“Di instruksi tersebut disebutkan bahwa di zona merah Covid-19, maka pembelajaran dari rumah online,” kata dia.

Jumeri pun menyampaikan, pihaknya juga tidak melakukan perubahan terhadap surat keputusan bersama (SKB) 4 menteri terkait panduan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi.

Ia menyampaikan dalam keputusan tersebut, orang tua memiliki hak untuk mengizinkan anaknya mengikuti PTM terbatas.

Baca juga: PTM Terbatas Beda dengan Sekolah Biasa, Ini Aturannya

“Dengan masifnya penyebaran Covid saat ini, apakah SKB dibatalkan atau PTM ditunda atau dibatalkan? Jadi saya tegaskan tidak ada pembatalan atau perubahan SKB 4 menteri,” tegas Jumeri.

Menurut Jumeri, pemerintah pusat tidak akan membuat kebijakan yang sama bagi semua sekolah di daerah.

Sebab, kebijakan PTM tetap harus menyesuaikan kebijakan masing-masing daerah agar mengurangi gap pendidikan atau learning loss di Tanah Air.

“Untuk menyelamatkan negeri Ini dari kebodohan dan gap belajar yang semakin lebar,” ucap Jumeri.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PPATK Sebut Pengungkapan Kasus Narkoba Tanpa Menelusuri Aliran Uang Biasanya Gagal

PPATK Sebut Pengungkapan Kasus Narkoba Tanpa Menelusuri Aliran Uang Biasanya Gagal

Nasional
Kemenkes Minta Sejumlah Nakes Kembalikan Kelebihan Bayar Insentif

Kemenkes Minta Sejumlah Nakes Kembalikan Kelebihan Bayar Insentif

Nasional
Epidemiolog Nilai Tes PCR Tak Urgen Disyaratkan untuk Naik Pesawat

Epidemiolog Nilai Tes PCR Tak Urgen Disyaratkan untuk Naik Pesawat

Nasional
Wapres Ingatkan Ancaman Osteoporosis Saat Pandemi Covid-19

Wapres Ingatkan Ancaman Osteoporosis Saat Pandemi Covid-19

Nasional
Hasto Sebut Megawati Lakukan Kontemplasi Tentukan Capres dari PDI-P

Hasto Sebut Megawati Lakukan Kontemplasi Tentukan Capres dari PDI-P

Nasional
Khawatir Pemalsuan, Epidemiolog Minta Tes PCR Penumpang Pesawat Diawasi Ketat

Khawatir Pemalsuan, Epidemiolog Minta Tes PCR Penumpang Pesawat Diawasi Ketat

Nasional
Mengapa Hanya Penumpang Pesawat yang Wajib PCR? Ini Penjelasan Satgas

Mengapa Hanya Penumpang Pesawat yang Wajib PCR? Ini Penjelasan Satgas

Nasional
Jalankan Arahan Megawati, PDI-P Gelar Sunatan Massal

Jalankan Arahan Megawati, PDI-P Gelar Sunatan Massal

Nasional
Disindir Demokrat, Sekjen PDI-P Tawarkan Beasiswa untuk Bandingkan Kinerja Jokowi dan SBY

Disindir Demokrat, Sekjen PDI-P Tawarkan Beasiswa untuk Bandingkan Kinerja Jokowi dan SBY

Nasional
Polemik Tes PCR untuk Naik Pesawat, Satgas Covid-19: Supaya Aman

Polemik Tes PCR untuk Naik Pesawat, Satgas Covid-19: Supaya Aman

Nasional
PCR Syarat Penerbangan Jadi Polemik, Kemenkes Singgung Sirkulasi Udara di Pesawat

PCR Syarat Penerbangan Jadi Polemik, Kemenkes Singgung Sirkulasi Udara di Pesawat

Nasional
Wakil Ketua Komisi IV DPR: BUMN Holding Pariwisata Diharapkan Pulihkan Pariwisata

Wakil Ketua Komisi IV DPR: BUMN Holding Pariwisata Diharapkan Pulihkan Pariwisata

Nasional
Elektabilitas Ganjar Imbangi Prabowo, PDI-P: Tolok Ukur Pemimpin Tak Cuma Ditentukan Survei

Elektabilitas Ganjar Imbangi Prabowo, PDI-P: Tolok Ukur Pemimpin Tak Cuma Ditentukan Survei

Nasional
Kontroversi PCR Syarat Naik Pesawat, IDI Ingatkan Kengerian Juli-Agustus 2021: Kematian 2.000 Sehari

Kontroversi PCR Syarat Naik Pesawat, IDI Ingatkan Kengerian Juli-Agustus 2021: Kematian 2.000 Sehari

Nasional
PCR Syarat Naik Pesawat Tuai Kontroversi, IDI: Pelonggaran Mengkhawatirkan, Skrining Harus Diperketat

PCR Syarat Naik Pesawat Tuai Kontroversi, IDI: Pelonggaran Mengkhawatirkan, Skrining Harus Diperketat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.