Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemendikbud Ristek: Covid-19 Tak Boleh Halangi PTM Terbatas di Daerah Aman

Kompas.com - 01/07/2021, 11:06 WIB
Rahel Narda Chaterine,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com – Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) mendorong sekolah yang berada di zona aman dari penyebaran Covid-19 tetap melaksanakan pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas.

Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (Dirjen Paudasmen) Kemendikbud Ristek Jumeri mengatakan, pandemi Covid-19 tidak boleh menghalangi sekolah menyelenggarakan PTM di daerah yang masih aman.

“Kita menyadari bahwa memang tingkat penularan Covid-19 varian yang baru kepada anak-anak relatif tinggi,” kata Jumeri dalam acara virtual, Kamis (1/7/2021).

“Ini tidak boleh menghalangi kita untuk tidak membuka pembelajaran tatap muka, untuk daerah-daerah yang masih aman, masih terkendali, silakan dimotivasi didorong untuk PTM,” ujar dia.

Baca juga: Vaksinasi Anak Diperbolehkan, Ketua DPR: Percepat Realisasi PTM Terbatas

Sebab, Jumeri menyampaikan, sekolah di setiap daerah memiliki kondisi yang berbeda-beda.

Dari pertimbangan itu, Kemendikbud Ristek pun tidak menetapkan penundaan PTM karena masih adanya kesenjangan sekolah dalam menggunakan pembelajaran jarak jauh (PJJ).

Jumeri menekankan bahwa surat keputusan bersama (SKB) 4 menteri terkait panduan pembelajaran di masa pandemi yang diterbitkan pada tanggal 30 Maret tahun 2021 masih tidak berubah.

Ia menyebut, kebijakan itu masih berlaku untuk menjadi rujukan bagi sekolah yang akan menggelar PTM.

“Jadi jangan disamaratakan begitu, kalau kita Kementerian menetapkan PTM ditunda. Maka seluruh (sekolah) wilayah negeri akan berhenti,” ujar dia.

“Sedangkan kita tahu bahwa terjadi kesenjangan belajar, antara anak-anak yang punya akses bagus di bidang di internet bisa belajar dengan baik dengan anak yang tidak punya akses,” ucap dia.

Baca juga: PTM Terbatas Beda dengan Sekolah Biasa, Ini Aturannya

Kendati demikian, Jumeri mengatakan, apabila terjadi klaster penyebaran Covid-19 di sekolah, kegiatan PTM di situ harus dihentikan sementara.

Ia pun mendorong penyelenggara pendidikan di daerah dan sekolah menyiapkan dan mengawasi pelaksanaan PTM secara optimal.

“Apabila ada klaster di sekolah segera dihentikan. sementara pembelajaran tatap muka dilakukan tracing, tracking, dan testing serta penanganan sebaik-baiknya,” ujar dia. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Datang ke MK, FPI, PA 212, dan GNPF Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Datang ke MK, FPI, PA 212, dan GNPF Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Nasional
Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Nasional
Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Nasional
MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Marinir Indonesia-AS Akan Kembali Gelar Latma Platoon Exchange Usai 5 Tahun Vakum

Marinir Indonesia-AS Akan Kembali Gelar Latma Platoon Exchange Usai 5 Tahun Vakum

Nasional
Ingin Pileg 2029 Tertutup, Kaesang: Supaya “Amplop”-nya Enggak Kencang

Ingin Pileg 2029 Tertutup, Kaesang: Supaya “Amplop”-nya Enggak Kencang

Nasional
PSI Akan Usung Kader Jadi Cawagub Jakarta dan Wali Kota Solo

PSI Akan Usung Kader Jadi Cawagub Jakarta dan Wali Kota Solo

Nasional
Soal Sengketa Pilpres, Pengamat Nilai MK Tak Bisa Hanya Diskualifikasi Gibran

Soal Sengketa Pilpres, Pengamat Nilai MK Tak Bisa Hanya Diskualifikasi Gibran

Nasional
Profil Marsda Arif Widianto, Pati AU yang Kini Jabat Dansesko TNI

Profil Marsda Arif Widianto, Pati AU yang Kini Jabat Dansesko TNI

Nasional
Sudirman Said Sebut Pertemuan JK dan Megawati Kemungkinan Terjadi Setelah Putusan MK

Sudirman Said Sebut Pertemuan JK dan Megawati Kemungkinan Terjadi Setelah Putusan MK

Nasional
Kaesang Ingin Pileg 2029 Proporsional Tertutup: Pilih Partai, Bukan Caleg

Kaesang Ingin Pileg 2029 Proporsional Tertutup: Pilih Partai, Bukan Caleg

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com