Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Fadjroel Rachman Akan Bertugas sebagai Dubes, KSP: Hak Prerogatif Presiden Tunjuk Jubir Baru

Kompas.com - 30/06/2021, 06:07 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin mengatakan, penunjukan juru bicara (jubir) baru pengganti Fadjroel Rachman merupakan kewenangan Presiden Joko Widodo.

Hal itu disampaikannya menanggapi informasi soal dicalonkannya Fadjroel Rachman menjadi Duta Besar RI untuk Kazakhstan.

"Soal kemungkinan Presiden akan pilih jubir baru itu adalah hak prerogatif presiden dan tidak boleh ada seorang pun bisa masuk," ujar Ngabalin dalam keterangan melalui kanal YouTube Serbet Ngabalin yang dikonfirmasi Kompas.com, Selasa (29/6/2021).

"Lalu apakah presiden akan menunjuk lagi staf presiden bidang komunikasi, lagi-lagi itu adalah kewenangan dan hak prerogatif Presiden Jokowi," lanjutnya.

Baca juga: Namanya Beredar Jadi Calon Dubes RI untuk Kazakhstan, Ini Kata Fadjroel Rachman

Sementara itu, dirinya beserta tenaga ahli utama KSP lain akan tetap bekerja seperti biasa.

Ngabalin menekankan, tugas tenaga ahli utama KSP adalah mem-backup semua kebijakan presiden dalam narasi di ruang publik.

"Dan selama ini juga tidak ada kesulitan bukan kalau untuk menelpon, ditelpon oleh teman-teman wartawan. Semua informasi dari istana bisa tersampaikan dengan baik dan ruang publik bisa terisi," jelasnya.

Saat ini, kata dia, ada tiga pilar yang membantu kinerja KSP.

Ketiganya yakni Mensesneg Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Kepala KSP Moeldoko.

"Tiga pilar ini adalah pusat informasi dan perintah yang selalu diamanatkan untuk kami dalam mem-backup ruang publik," tambahnya.

Baca juga: Ngabalin Sebut Ada Kemungkinan Jokowi Tak Tunjuk Jubir Pengganti Fadjroel

Adapun berdasarkan informasi yang beredar, Fadjroel Rachman merupakan calon Duta Besar RI untuk Kazakhstan merangkap Republik Tajikistan dan berkedudukan di Kota Nur-Sultan.

Informasi tersebut berdasarkan dokumen yang bersumber dari Surat Presiden RI Nomor R-25/Pres/06/2021, tanggal 4 Juni 2021.

Pada dokumen itu terdapat 33 nama calon duta besar RI untuk negara sahabat dan organisasi internasional.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com