Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kasus Aktif Covid-19 Tinggi, Pemerintah Diminta Tetapkan Kebijakan WFH 100 Persen

Kompas.com - 28/06/2021, 12:12 WIB
Tatang Guritno,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com – Ahli Epidemiologi dari Griffith University Australia, Dicky Budiman, meminta pemerintah segera menerapkan kebijakan work from home (WFH) seratus persen.

Penyebabnya, kata Dicky, angka positivity rate di Indonesia masih tinggi yaitu 26.83 persen berdasarkan data Minggu (27/6/2021).

“Kalau pemerintah bicara PPKM, WFH-nya 100 persen saja, dirumahkan semuanya, kecuali yang bekerja di sektor esensial seperti fasilitas kesehatan, keamanan atau kaitannya dengan makanan,” ungkap Dicky pada Kompas.com, Senin (28/6/2021).

Dicky menjelaskan dengan tingkat positivity rate tersebut, artinya dari 5 orang terdapat setidaknya 1 orang terinfeksi virus corona.

Baca juga: Vaksin Sinovac Disetujui untuk Anak saat Kasus Covid-19 pada Anak Mulai Naik

“Artinya kita bisa bertemu dengan orang yang positif dari mobilitas kita, itulah sebabnya harus dibatasi mobilitas interaksinya,” kata dia.

Dicky berharap pemerintah segera menerapkan WFH total, dan untuk masyarakat yang bekerja di bidang informal tetap harus menerapkan protokol 5 M dengan ketat, yakni mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan dan membatasi mobilitas. 

Ia juga meminta program vaksinasi terus ditingkatkan, apalagi saat ini bisa diberikan pada anak-anak.

“Kemudian vaksinasi tingkatkan, termasuk yang sekarang ada pada anak kecil,” imbuh dia.

Jika berbagai upaya tidak segera dilakukan pemerintah, dan masyarakat tidak taat prokes, Dicky khawatir ke depan kasus kematian akan meledak.

“(angka kematian) bisa meningkat, kita sekarang sudah 400 an (kematian) itu luar biasa. Bisa meningkat sampai 1.000 (kematian),” ucapnya.

Dicky memaparkan, jika angka kematian meledak, Indonesia berada di situasi buruk karena fasilitas kesehatan kolaps, dan bisa menimbulkan situasi kaos dan panik.

“Situasi buruk, kaos, situasi panik, menyebabkan orang berpikir pendek, segala pilihan dipilih di terabas tanpa mempertimbangkan positif, negative, itu makin membuat situasi buruk,” pungkas dia.

Diketahui berdasarkan data yang didapatkan Kompas.com, dari Satuan Tugas Penanganan Covid-19, Minggu (27/6/2021) kemarin, tercatat jumlah kasus aktif menembus 207.685 kasus.

Angka ini merupakan angka yang tertinggi selama Pandemi Covid-19 terjadi di Indonesia.

Baca juga: Target Indonesia Bebas Covid-19 pada 17 Agustus di Tengah Lonjakan Kasus Baru

Selain itu berdasarkan data dari worldometers.info/coronavirus/ yang didapatkan Kompas.com, angka kematian akibat Covid-19 di Indonesia tertinggi kedua di dunia setelah Rusia.

Tercatat sejak Sabtu (26/6/2021) hingga Minggu terdapat 409 masyarakat tutup usia akibat Covid-19.

Sementara itu Rusia mencatat terdapat 599 orang yang meninggal karena infeksi virus corona selama 24 jam.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Didesak Usut Pemberian THR ke Anggota DPR dari Kementan, Panggil Bersaksi dalam Sidang

KPK Didesak Usut Pemberian THR ke Anggota DPR dari Kementan, Panggil Bersaksi dalam Sidang

Nasional
Pabrik Bata Tutup, Jokowi: Usaha Itu Naik Turun, karena Efisiensi atau Kalah Saing

Pabrik Bata Tutup, Jokowi: Usaha Itu Naik Turun, karena Efisiensi atau Kalah Saing

Nasional
KPU Ungkap Formulir C.Hasil Pileg 2024 Paniai Dibawa Lari KPPS

KPU Ungkap Formulir C.Hasil Pileg 2024 Paniai Dibawa Lari KPPS

Nasional
Soal 'Presidential Club' Prabowo, Bamsoet Sebut Dewan Pertimbangan Agung Bisa Dihidupkan Kembali

Soal "Presidential Club" Prabowo, Bamsoet Sebut Dewan Pertimbangan Agung Bisa Dihidupkan Kembali

Nasional
KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

Nasional
KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

Nasional
Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Nasional
Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Nasional
TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

Nasional
Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
 Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Nasional
Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Nasional
RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

Nasional
 Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Nasional
Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com