PB IDI Dorong Pemerintah Kembali Terapkan PSBB, PPKM Mikro Dinilai Tak Efektif

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Slamet Budiarto mendorong pemerintah kembali menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk merespons tingginya lonjakan kasus Covid-19.

Sebab, menurut dia, Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro tidak lagi efektif menekan laju penularan virus.

"(PPKM mikro) ini enggak efektif. Jadi demi kemanusiaan harus dilakukan PSBB lagi, diperketat seperti di awal pandemi, dua minggu saja cukup atau tiga minggulah," kata Slamet kepada Kompas.com, Minggu (27/6/2021).

Baca juga: Rekor Kasus Baru Covid-19, Tingginya Kematian Pasien, hingga Desakan PSBB...

Slamet mengatakan, jika pemerintah khawatir bahwa dengan PSBB ekonomi tak berjalan maka dapat dilakukan sejumlah modifikasi.

Misalnya, di sektor perkantoran, karyawan yang bekerja dari kantor atau work from office (WFO) hanya 25 persen, tetapi dibatasi maksimal empat jam.

Ketentuan yang sama juga bisa diterapkan pada sektor transportasi. Slamet menyarankan agar penumpang transportasi umum dibatasi 25 persen dari kapasitas total, dengan waktu operasional selama empat jam.

Selain itu, disarankan pula supaya kebijakan yang diterapkan tak lagi berdasarkan pada zonasi Covid-19. Sebab, kata Slamet, daerah yang kini masuk zona hijau pun bakal menjadi zona merah atau bahkan hitam karena masyarakat tetap melakukan mobilitas.

Baca juga: Faisal Basri Nilai Lockdown Dua Minggu Dapat Bantu Pulihkan Ekonomi RI

Oleh karenanya, yang paling penting dilakukan saat ini yakni membatasi mobilitas masyarakat secara besar-besaran.

"Jadi intinya adalah sekarang mobilitas dikurangi dulu. Kalaupun masih ada yang pakai transportasi, ya jumlahnya dikurangi, contoh untuk tenaga kesehatan kan butuh transportasi, untuk suplai makanan," ujar Slamet.

Bersamaan dengan itu, lanjut Slamet, pemerintah juga diminta menutup akses masyarakat dari luar negeri yang hendak masuk ke Indonesia sementara waktu.

Hal ini demi mencegah terjadinya importasi kasus, khususnya varian baru virus corona.

Slamet menyebutkan, ledakan kasus yang terjadi di Tanah Air beberapa waktu belakangan merupakan akibat dari masuknya virus corona varian Delta yang menyebar begitu cepat.

Baca juga: IDI: Selama Pandemi, 401 Dokter Wafat akibat Covid-19

Dok. Kominfotik Jakarta Utara Jajaran Satpol PP Kecamatan Tanjung Priok melakukan kegiatan pengawasan protokol kesehatan di sejumlah perkantoran, rumah makan, dan tempat usaha lainnya pada Rabu (24/2/2021).

"Yang mudik kan enggak banyak, dan masa inkubasi mudik sudah selesai. Harusnya dua minggu setelah tanggal 17 itu sudah meledak. Ini kan sudah sebulan lebih, enggak mungkin dari situ (libur Lebaran)," kata Slamet.

Oleh karenanya, Slamet menyarankan pemerintah memperketat akses warga yang hendak masuk ke Indonesia. Jika tak bisa dilakukan penutupan akses secara total, pemerintah dapat memperpanjang masa karantina warga yang baru tiba di Tanah Air.

"Misal karantina kemarin cuma tiga atau lima hari, sekarang harus 10 hari kan bisa," kata dia.

Baca juga: Ramai-ramai Mendesak Pemerintah untuk PSBB atau Lockdown

Untuk diketahui, penambahan kasus Covid-19 beberapa waktu terakhir terus mencatatkan rekor tertinggi.

Berdasarkan data Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 sejak Sabtu (26/6/2021) hingga Minggu (27/6/2021), penambahan pasien positif Covid-19 tercatat mencapai 21.342 orang. Angka itu merupakan rekor penambahan kasus harian tertinggi sejak awal pandemi di Indonesia.

Dengan demikian, jumlah pasien yang terjangkit Covid-19 di Indonesia kini mencapai 2.115.304 orang terhitung sejak kasus pertama diumumkan pada 2 Maret tahun lalu.

Terkait usulan sejumlah pihak yang mendorong pemerintah kembali menerapkan PSBB, Presiden Joko Widodo sebelumnya telah angkat bicara.

Baca juga: IDI Minta Pemerintah Segera Lakukan Vaksinasi Covid-19 untuk Anak-anak

Ia menyebut PPKM skala mikro masih menjadi kebijakan yang paling tepat untuk menangani lonjakan kasus Covid-19 di Indonesia lantaran tak mematikan ekonomi masyarakat.

Meski begitu, Jokowi mengaku menghargai setiap usalan yang masuk, termasuk soal penerapan PSBB secara nasional atau lockdown.

"Pemerintah telah memutuskan PPKM mikro masih menjadi kebijakan yang paling tepat untuk menghentikan laju penularan Covid-19 hingga ke tingkat desa atau langsung ke akar masalah, yaitu komunitas," kata Jokowi melalui tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (23/6/2021).