Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Tentukan Pilihanmu
0 hari menuju
Pemilu 2024
Kompas.com - 28/06/2021, 09:05 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Ekonom Faisal Basri menilai, pemerintah harus melakukan kebijakan pembatasan dengan cara lockdown untuk mengendalikan penyebaran virus corona yang jadi penyebab Covid-19 di Tanah Air.

Lockdown selama dua minggu, kata dia, akan membantu memulihkan perekonomian yang selama ini dikhawatirkan pemerintah.

Terlebih, saat ini pandemi telah berlangsung sekitar 1,5 tahun tetapi di Indonesia kasusnya malah semakin tak terkendali.

"Ya lockdown juga (yang harus dilakukan). Kalau lockdown dilakukan, dua minggu aktivitas ekonomi tidak berhenti total, aktivitas-aktivitas strategis masih boleh buka," kata Faisal dikutip dari perbincangannya dengan Budiman Tanuredjo di YouTube Harian Kompas, Senin (28/6/2021).

Baca juga: Dorong Jokowi Lockdown Pulau Jawa, Pimpinan Komisi IX: Tolong, Pak, Kondisi Sudah Gawat

Kemudian, hal tersebut perlu didukung dengan mobilisasi tim Palang Merah Indonesia (PMI), pemerintah daerah, dan lainnya untuk mengangkut kebutuhan-kebutuhan rakyat.

Sebab, kata dia, kelas menengah ke atas akan bisa mengurus dirinya sendiri walaupun lockdown dilakukan.

Dengan demikian, maka biaya yang ditanggung pemerintah pun tidak akan terlalu besar.

"Jadi ongkosnya (lebih murah), niscaya sekarang pun kalau dilakukan pembatasan yang tepat itu akan lebih cepat mengendalikan virus," kata dia.

Baca juga: Jokowi Sebut PPKM dan Lockdown Substansinya Sama, Berikut Sejumlah Aturannya yang Berbeda

Meskipun demikian, saat pembatasan atau lockdown itu dilakukan, ujar Faisal, maka testing dan contact tracing kepada masyakarat harus dilakukan.

Mereka yang positif Covid-19 pun kata dia, perlu diisolasi untuk mencegah penularan.

Dengan demikian, maka Covid-19 di Tanah Air pun dapat dikendalikan lebih cepat.

"Paling lama sebulan kita bisa jinakkan, ya secara perlahan tapi ekstremnya dua minggu dulu (lockdown). Ekonomi otomatis akan recover," kata Faisal.

Menurut Faisal, jika kebijakan yang saat ini dilakukan, yakni penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) mikro terus dilakukan, justru ongkosnya menjadi jauh lebih banyak.

Baca juga: Ramai-ramai Mendesak Pemerintah untuk PSBB atau Lockdown

Apalagi, kata dia, tidak ada yang tahu pandemi Covid-19 ini akan berakhir.

"Pemerintah berharap, utamanya Menko Maritim Pak Luhut, dua minggu (PPKM mikro efektif), kalau pakai teori kesehatan, epidemiolog itu hampir dipastikan tidak bisa kalau dengan mikro ini. Jadi ongkosnya jauh akan lebih banyak," kata Faisal.

Oleh karena itu, menurut Faisal Basri, kebijakan lockdown tersebut semestinya sudah dilakukan sejak awal pandemi.

Bahkan hal tersebut juga sudah diingatkan oleh para ahli kesehatan.

"Pesannya bahwa penyelesaian kesehatan ini adalah prasyarat untuk memulihkan ekonomi," ucap dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kementerian KP Perkuat VOGA dan SFV untuk Kawal Program Ekonomi Biru

Kementerian KP Perkuat VOGA dan SFV untuk Kawal Program Ekonomi Biru

Nasional
Mendagri: Bayangkan kalau Pejabat Buka Puasa Bersama, 'Upload' Makanan Mewah padahal Rakyat Susah

Mendagri: Bayangkan kalau Pejabat Buka Puasa Bersama, "Upload" Makanan Mewah padahal Rakyat Susah

Nasional
Blak-blakan Bambang Pacul ke Jokowi: DPR Tolak RUU Pembatasan Uang Kartal karena Takut Tak Terpilih Lagi

Blak-blakan Bambang Pacul ke Jokowi: DPR Tolak RUU Pembatasan Uang Kartal karena Takut Tak Terpilih Lagi

Nasional
Mengenal Lebih Dekat “Wind Tunnel” Terjun Payung Terbesar se-Asia Tenggara Milik Brimob

Mengenal Lebih Dekat “Wind Tunnel” Terjun Payung Terbesar se-Asia Tenggara Milik Brimob

Nasional
Usut Korupsi Tukin di ESDM, KPK Amankan Uang Rp 1,3 M Saat Geledah Apartemen di Pakubuwono

Usut Korupsi Tukin di ESDM, KPK Amankan Uang Rp 1,3 M Saat Geledah Apartemen di Pakubuwono

Nasional
Diminta Mahfud Golkan UU Perampasan Aset, Bambang Pacul: Mana Berani, Telepon Ibu Dulu

Diminta Mahfud Golkan UU Perampasan Aset, Bambang Pacul: Mana Berani, Telepon Ibu Dulu

Nasional
Hari Kedua Kunker di Sulsel, Jokowi Cek Panen Raya dan Tinjau Tambang

Hari Kedua Kunker di Sulsel, Jokowi Cek Panen Raya dan Tinjau Tambang

Nasional
Soroti Kasus Dokter Mawar, Menkes Minta TNI-Polri Beri Jaminan Keamanan bagi Dokter dan Nakes di Pelosok

Soroti Kasus Dokter Mawar, Menkes Minta TNI-Polri Beri Jaminan Keamanan bagi Dokter dan Nakes di Pelosok

Nasional
Abraham Samad: Anas Harus Buktikan, Katanya kalau Korupsi Bakal Digantung di Monas?

Abraham Samad: Anas Harus Buktikan, Katanya kalau Korupsi Bakal Digantung di Monas?

Nasional
Kemendagri Bergerak Tangani Sekda Riau yang Keluarganya Pamer Kemewahan

Kemendagri Bergerak Tangani Sekda Riau yang Keluarganya Pamer Kemewahan

Nasional
8 Jam Mahfud Rapat dengan Komisi III, Beberkan Asal-usul Transaksi Janggal Rp 349 Triliun di Kemenkeu

8 Jam Mahfud Rapat dengan Komisi III, Beberkan Asal-usul Transaksi Janggal Rp 349 Triliun di Kemenkeu

Nasional
LPSK Buka Perlindungan untuk Saksi Kasus Korupsi Tukin di Kementerian ESDM

LPSK Buka Perlindungan untuk Saksi Kasus Korupsi Tukin di Kementerian ESDM

Nasional
Konjen RI di Jeddah: Jemaah Umrah yang Telantar di Arab Saudi Sudah Pulang

Konjen RI di Jeddah: Jemaah Umrah yang Telantar di Arab Saudi Sudah Pulang

Nasional
Saat Jokowi Tegaskan 'Reshuffle' Kabinet Segera Terjadi...

Saat Jokowi Tegaskan "Reshuffle" Kabinet Segera Terjadi...

Nasional
Peta Jalan ASN: Ketika Gelar Doktor Hanya Jadi Pelaksana

Peta Jalan ASN: Ketika Gelar Doktor Hanya Jadi Pelaksana

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke