Faisal Basri Nilai Lockdown Dua Minggu Dapat Bantu Pulihkan Ekonomi RI

JAKARTA, KOMPAS.com - Ekonom Faisal Basri menilai, pemerintah harus melakukan kebijakan pembatasan dengan cara lockdown untuk mengendalikan penyebaran virus corona yang jadi penyebab Covid-19 di Tanah Air.

Lockdown selama dua minggu, kata dia, akan membantu memulihkan perekonomian yang selama ini dikhawatirkan pemerintah.

Terlebih, saat ini pandemi telah berlangsung sekitar 1,5 tahun tetapi di Indonesia kasusnya malah semakin tak terkendali.

"Ya lockdown juga (yang harus dilakukan). Kalau lockdown dilakukan, dua minggu aktivitas ekonomi tidak berhenti total, aktivitas-aktivitas strategis masih boleh buka," kata Faisal dikutip dari perbincangannya dengan Budiman Tanuredjo di YouTube Harian Kompas, Senin (28/6/2021).

Baca juga: Dorong Jokowi Lockdown Pulau Jawa, Pimpinan Komisi IX: Tolong, Pak, Kondisi Sudah Gawat

Kemudian, hal tersebut perlu didukung dengan mobilisasi tim Palang Merah Indonesia (PMI), pemerintah daerah, dan lainnya untuk mengangkut kebutuhan-kebutuhan rakyat.

Sebab, kata dia, kelas menengah ke atas akan bisa mengurus dirinya sendiri walaupun lockdown dilakukan.

Dengan demikian, maka biaya yang ditanggung pemerintah pun tidak akan terlalu besar.

"Jadi ongkosnya (lebih murah), niscaya sekarang pun kalau dilakukan pembatasan yang tepat itu akan lebih cepat mengendalikan virus," kata dia.

Baca juga: Jokowi Sebut PPKM dan Lockdown Substansinya Sama, Berikut Sejumlah Aturannya yang Berbeda

Meskipun demikian, saat pembatasan atau lockdown itu dilakukan, ujar Faisal, maka testing dan contact tracing kepada masyakarat harus dilakukan.

Mereka yang positif Covid-19 pun kata dia, perlu diisolasi untuk mencegah penularan.

Dengan demikian, maka Covid-19 di Tanah Air pun dapat dikendalikan lebih cepat.

"Paling lama sebulan kita bisa jinakkan, ya secara perlahan tapi ekstremnya dua minggu dulu (lockdown). Ekonomi otomatis akan recover," kata Faisal.

Menurut Faisal, jika kebijakan yang saat ini dilakukan, yakni penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) mikro terus dilakukan, justru ongkosnya menjadi jauh lebih banyak.

Baca juga: Ramai-ramai Mendesak Pemerintah untuk PSBB atau Lockdown