Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PKS Siapkan Kader untuk Capres 2024: Presiden PKS hingga Gubernur NTB dan Sumbar

Kompas.com - 25/06/2021, 16:23 WIB
Ardito Ramadhan,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) akan mengutamakan kadernya untuk diusung menjadi calon presiden dan calon wakil presiden pada Pemilihan Presiden 2024 mendatang.

Wakil Sekretaris Jenderal PKS Ahmad Fathul mengatakan, hal itu merupakan amanah dari hasil Musyawarah Nasional PKS tahun 2020 lalu.

"Ya, sesuai amanah Munas PKS 2020 untuk mengupayakan semaksimal mungkin capres/cawapres dari kader PKS, apalagi jika UU Pemilu direvisi dan mengubah ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden," kata Fathul saat dihubungi, Jumat (25/6/2021).

Fathul menuturkan, ada sejumlah nama kader yang disiapkan untuk diusung pada Pilpres 2024 mendatang.

Baca juga: Ketua DPP PKS Nilai Wacana Presiden 3 Periode sebagai Ide Berbahaya

Dari kalangan pengurus partai ada beberapa nama yang disiapkan antara lain Presiden PKS Ahmad Syaikhu, Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Aljufri, dan Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid.

Selain itu, kader-kader PKS yang memimiliki latar belakang sebagai kepala daerah juga punya kans untuk diusung menjadi capres dan cawapres, misalnya Gubernur Nusa Tenggara Barat Zulkifliemansyah, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah, atau eks Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno.

"Pasti semua dipersiapkan untuk menjadi pimpinan nasional. Tapi keputusan siapa yang akan diusung menjadi capres/cawapres masih dalam pembahasan, dan nanti akan diputuskan oleh Majelis Syuro PKS," ujar Fathul.

Baca juga: Survei SMRC: Pemilih Gerindra dan PKS Paling Menolak Jokowi Maju Lagi di Pilpres 2024

Kendati demikian, Fathul mengatakan, PKS tetap membuka pintu untuk mengusung calon presiden dari luar partai dan berkoalisi dengan partai lain karena perolehan suara PKS tidak memenuhi ambang batas pencalonan presiden.

"Sehingga keputusan akhir tergantung kesepakatan politik dengan partai koalisi, walaupun yang utama didasarkan pada kepentingan dan aspirasi konstituen dan masyarakat luas," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tak Setuju Istilah Presidential Club, Prabowo: Enggak Usah Bikin Club, Minum Kopi Saja

Tak Setuju Istilah Presidential Club, Prabowo: Enggak Usah Bikin Club, Minum Kopi Saja

Nasional
1.168 Narapidana Buddha Terima Remisi Khusus Waisak 2024

1.168 Narapidana Buddha Terima Remisi Khusus Waisak 2024

Nasional
Menteri AHY Usulkan Pembentukan Badan Air Nasional pada WWF 2024

Menteri AHY Usulkan Pembentukan Badan Air Nasional pada WWF 2024

Nasional
Hormati Jika PDI-P Pilih di Luar Pemerintahan, Prabowo: Kita Tetap Bersahabat

Hormati Jika PDI-P Pilih di Luar Pemerintahan, Prabowo: Kita Tetap Bersahabat

Nasional
Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

Nasional
PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

Nasional
KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan dalam Kasus TPPU SYL

KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan dalam Kasus TPPU SYL

Nasional
Prabowo Koreksi Istilah 'Makan Siang Gratis': Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Prabowo Koreksi Istilah "Makan Siang Gratis": Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Nasional
Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Nasional
Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Nasional
KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

Nasional
Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Nasional
Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Nasional
Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Nasional
Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com