Komnas HAM Sebut Ratifikasi Protokol Operasional Menentang Penyiksaan Sangat Mendesak

Kompas.com - 25/06/2021, 14:36 WIB
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi Perlindungan Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Amiruddin Al-Rahab mengatakan, ratifikasi instrumen Opcat atau Protokol Operasional Menentang Penyiksaan saat ini dinilai sangat mendesak.

Alasannya, kata dia, ratifikasi Opcat berhubungan dengan martabat dan harkat manusia rakyat Republik Indonesia ketika berhadapan dengan proses hukum.

Hal tersebut ia katakan dalam diskusi daring bertajuk "Kenali dan Cegah Penyiksaan, Wujudkan Segera Ratifikasi Opcat", Jumat (25/6/2021).

"Agar semua pihak terutama instansi yang berkaitan langsung dengan lembaga tahanan memiliki alas hukum dan cara untuk mengatasinya sesuai dengan norma konstitution yang juga berlaku secara internasional," kata Amiruddin.

Baca juga: Komnas HAM: Praktik Penyiksaan di Indonesia Sangat Mengkhawatirkan

Amir juga menilai, kondisi penyiksaan dan tindakan tidak manusiawi yang terjadi di Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan.

Ia mengatakan, tindakan penyiksaan hampir terjadi setiap saat, sehingga apa yang dilaporkan ke Komnas HAM dan terungkap media hanya segelintir masalah.

"Kalau kita bicara tentang praktik penyiksaan, dan tindakan tidak manusiawi lainnya di Indonesia, ini kita sudah berada pada situasi yang sebenarnya sangat mengkhawatirkan," ujarnya.

Amiruddin melanjutkan, biasanya penyiksaan selalu terjadi berkaitan dengan kekuasaan, yakni orang-orang yang memiliki kekuasaan pada diri orang lain kerap menggunakan cara-cara kekerasan.

"Nah hal-hal yang (dilaporkan ke) Komnas HAM atau muncul di media hanya puncak gunung es saja," ucap dia.

Baca juga: Komnas HAM: Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Bukan dengan RANHAM, tapi UU Pengadilan HAM

Oleh karena itu, Komnas HAM bersama Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Ombudsman, Komisi Perlindungan anak Indonesia (KPAI) mengajak semua instanai lainnya untuk mencegah dan mengentikan praktik penyiksaan.

Kemudian, mendorong ratifikasi Opcat yang saat ini dinilai sudah sangat mendesak untuk dilakukan.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPU Pertimbangkan Gunakan Kotak Suara Karton Kedap Air pada Pemilu 2024

KPU Pertimbangkan Gunakan Kotak Suara Karton Kedap Air pada Pemilu 2024

Nasional
Luhut Diperintah Jokowi Urus Masalah Minyak Goreng, Apa Tugasnya?

Luhut Diperintah Jokowi Urus Masalah Minyak Goreng, Apa Tugasnya?

Nasional
Pemerintah Bentuk Tim Khusus Tindak Mafia Tanah, KPK Dilibatkan

Pemerintah Bentuk Tim Khusus Tindak Mafia Tanah, KPK Dilibatkan

Nasional
Pemerintah Kirim Surpres Pemekaran Papua ke DPR, MRP: Akal Sehatna Dimana?

Pemerintah Kirim Surpres Pemekaran Papua ke DPR, MRP: Akal Sehatna Dimana?

Nasional
Daftar Lengkap Wilayah PPKM Level 1-3 Seluruh Indonesia

Daftar Lengkap Wilayah PPKM Level 1-3 Seluruh Indonesia

Nasional
PPKM Jawa-Bali: Kapasitas Pengunjung Warteg, Restoran dan Kafe 60-100 Persen

PPKM Jawa-Bali: Kapasitas Pengunjung Warteg, Restoran dan Kafe 60-100 Persen

Nasional
Gus Yahya Minta Partai Tak Gunakan NU Jadi Senjata Kompetisi Politik

Gus Yahya Minta Partai Tak Gunakan NU Jadi Senjata Kompetisi Politik

Nasional
KIB Buka Pintu Cak Imin Bergabung, tapi Soal Capres Nanti Dulu

KIB Buka Pintu Cak Imin Bergabung, tapi Soal Capres Nanti Dulu

Nasional
PPKM Jawa-Bali: Kapasitas Pengunjung Supermarket, Pasar Tradisional hingga Toko Kelontong 60-100 Persen

PPKM Jawa-Bali: Kapasitas Pengunjung Supermarket, Pasar Tradisional hingga Toko Kelontong 60-100 Persen

Nasional
DPR Akan Sahkan Revisi UU PPP Hari Ini

DPR Akan Sahkan Revisi UU PPP Hari Ini

Nasional
Jabodetabek PPKM Level 1, 'Work From Office' Bisa 100 Persen

Jabodetabek PPKM Level 1, "Work From Office" Bisa 100 Persen

Nasional
Ke Kendal, Mensos Risma Serahkan Donasi Rp 67,7 Juta kepada Penderita Tumor Otak

Ke Kendal, Mensos Risma Serahkan Donasi Rp 67,7 Juta kepada Penderita Tumor Otak

Nasional
Ketika Eks Pegawai Tawarkan Bantuan ke KPK untuk Cari Harun Masiku

Ketika Eks Pegawai Tawarkan Bantuan ke KPK untuk Cari Harun Masiku

Nasional
Munculnya Partai Mahasiswa Indonesia yang Kini Dipersoalkan Parkindo 1945

Munculnya Partai Mahasiswa Indonesia yang Kini Dipersoalkan Parkindo 1945

Nasional
KPK-Kejaksaan Disarankan Punya Standar Hukuman Berat bagi Koruptor

KPK-Kejaksaan Disarankan Punya Standar Hukuman Berat bagi Koruptor

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.