Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Status Pandemi RI Diprediksi Paling Cepat Dicabut Pertengahan 2022, asalkan...

Kompas.com - 25/06/2021, 14:02 WIB
Rahel Narda Chaterine,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Epidemiolog Griffith University di Australia, Dicky Budiman memperkirakan status pendemi Covid-19 di Indonesia dapat dicabut setidaknya pada pertengahan atau akhir tahun depan.

Menurut dia, itu perkiraan tercepat dengan melihat situasi pandemi Covid-19 yang terjadi saat ini.

"Antara pertengahan atau akhir tahun depan untuk status pandeminya dicabut, dan itu paling cepat," kata Dicky kepada Kompas.com, Jumat (25/6/2021).

Baca juga: Jokowi: Situasi Pandemi Belum Berakhir, Masih Extraordinary

Namun untuk dapat mewujudkan hal tersebut, pemerintah diminta untuk membuat program yang benar-benar serius untuk menekan laju penyebaran Covid-19.

Dicky tidak mempermasalahkan Pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro.

Akan tetapi, ia menekankan pelaksanaan vaksinasi, 3T (testing, tracing, treatment) dan 5M (memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilitas) harus konsisten dilakukan.

"Dengan cara apa? Mau PPKM mikro ya silakan tapi di PPKM mikro itu, satu, penerapan 3T, 5M-nya, dan vaksinasi itu ada di situ, dan konsisten konsekuen dan di-lead oleh semua kepala daerah, juga termasuk pusat tentu, dan semua sektor didukung,” ujar dia.

Baca juga: Satgas: Pandemi Covid-19 Hampir Mencapai Puncaknya

Selain itu, Dicky juga menegaskan perlunya sense of crisis di tingkat pembuat kebijakan, khususnya kepala daerah.

Sebab, menurut dia, tanpa adanya sense of crisis, setiap kebijakan pemrintah cenderung akan menjadi formalitas belaka.

"Sense of crisis ini yang saya melihat banyak misalnya, di kalangan kepala daerah, di kalangan kepala-kepala institusi organisasi, ini masih belum terbangun sehingga masih merasa biasa biasa saja," ucap dia.

"Sehingga ketika ada katakanlah pembatasan kegiatan 75 persen work from home, nah ini enggak kelihatan. Mereka masih di atas kertas saja. Jadi kan itu formalitas. Nah itu kebiasaan Indonesia ini yang akhirnya membuat situasi ini berlarut-larut," kata Dicky.

Baca juga: Moeldoko: Gelombang Kedua Pandemi Covid-19 Tak Bisa Dielakkan

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Cuaca di Arab Sangat Panas, Ma'ruf Amin: Jangan Sampai Jemaah Haji Meninggal Kepanasan

Cuaca di Arab Sangat Panas, Ma'ruf Amin: Jangan Sampai Jemaah Haji Meninggal Kepanasan

Nasional
Prabowo Diminta Hindari Kepentingan Bagi-bagi Kursi, Jika Tambah Jumlah Kementerian

Prabowo Diminta Hindari Kepentingan Bagi-bagi Kursi, Jika Tambah Jumlah Kementerian

Nasional
Ada Wacana Duet dengan Ahok di Pilkada DKI, Anies: Memutuskan Saja Belum

Ada Wacana Duet dengan Ahok di Pilkada DKI, Anies: Memutuskan Saja Belum

Nasional
Anies Ingin Memastikan Pilkada Berjalan Jujur dan Bebas Intervensi Sebelum Tentukan Langkah

Anies Ingin Memastikan Pilkada Berjalan Jujur dan Bebas Intervensi Sebelum Tentukan Langkah

Nasional
Kegiatan Ibadah Mahasiswa di Tangsel Dibubarkan Warga, Menko Polhukam Minta Saling Menghormati

Kegiatan Ibadah Mahasiswa di Tangsel Dibubarkan Warga, Menko Polhukam Minta Saling Menghormati

Nasional
JK: Pelanggar UU Lebih Tidak Boleh Masuk Pemerintahan Ketimbang Orang 'Toxic'

JK: Pelanggar UU Lebih Tidak Boleh Masuk Pemerintahan Ketimbang Orang "Toxic"

Nasional
Tanggapi Luhut soal Orang 'Toxic', Anies: Saya Hindari Diksi Merendahkan atas Perbedaan Pandangan

Tanggapi Luhut soal Orang "Toxic", Anies: Saya Hindari Diksi Merendahkan atas Perbedaan Pandangan

Nasional
Profil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Dulu Antikorupsi, Kini Ditahan KPK

Profil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Dulu Antikorupsi, Kini Ditahan KPK

Nasional
Buru WN Nigeria di Kasus Email Bisnis Palsu, Bareskrim Kirim 'Red Notice' ke Interpol

Buru WN Nigeria di Kasus Email Bisnis Palsu, Bareskrim Kirim "Red Notice" ke Interpol

Nasional
Sama Seperti Ganjar, Anies Berencana Berada di Luar Pemerintahan

Sama Seperti Ganjar, Anies Berencana Berada di Luar Pemerintahan

Nasional
Anggap 'Presidential Club' Prabowo Positif, Jusuf Kalla: di Seluruh Dunia Ada

Anggap "Presidential Club" Prabowo Positif, Jusuf Kalla: di Seluruh Dunia Ada

Nasional
Dituntut 1 Tahun Penjara Kasus Pencemaran Nama Ahmad Sahroni, Adam Deni Ajukan Keberatan

Dituntut 1 Tahun Penjara Kasus Pencemaran Nama Ahmad Sahroni, Adam Deni Ajukan Keberatan

Nasional
Anies Mengaku Belum Bicara Lebih Lanjut Terkait Pilkada DKI Jakarta dengan Surya Paloh

Anies Mengaku Belum Bicara Lebih Lanjut Terkait Pilkada DKI Jakarta dengan Surya Paloh

Nasional
KPK Tahan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

KPK Tahan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

Nasional
Prabowo Tak Perlu Paksakan Semua Presiden Terlibat 'Presidential Club'

Prabowo Tak Perlu Paksakan Semua Presiden Terlibat "Presidential Club"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com