Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Vaksinasi Indonesia Tertinggal dari Negara Lain, Gus Muhaimin Minta Pemerintah Ajak Tokoh Agama untuk Sosialisasikan

Kompas.com - 24/06/2021, 12:23 WIB
Inang Sh ,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi

KOMPAS.com – Ketua Tim Pengawas Penanggulangan Bencana Covid-19 DPR RI Muhaimin Iskandar mengatakan program vaksinasi Covid-19 di Indonesia relatif tertinggal dari beberapa negara lain.

Vaksinasi di India, misalnya saat ini sudah menyentuh angka 232.744.813 warga untuk vaksin dosis pertama atau hampir 17 persen dari total populasi. Kemudian, vaksinasi di China sudah menyentuh lebih dari 1 miliar penduduk.

“Sedangkan di Indonesia vaksinasi dosis pertama masih baru menyentuh 24 jutaan warga. Target sejuta vaksinasi per hari juga masih belum terealisasi,” kata orang yang akrab disapa Gus Muhaimin, Kamis (24/6/2021).

Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini mengakui, masih ada sebagian masyarakat yang menolak untuk mendapatkan vaksinasi.

Riset Universitas Padjajaran melaporkan, setidaknya masih ada 30 persen masyarakat menolak vaksinasi.

Baca juga: Pemerintah Minta DPR Bahas Isu Krusial dalam RKUHP, Jangan Langsung Sahkan

Gus Muhaimin pun menyarankan agar pemerintah mengandeng tokoh-tokoh agama untuk menyosialisasikan pentingnya vaksinasi.

“Dalam hemat saya peran tokoh agama ini harus lebih ditingkatkan untuk menyosialisaikan pentingnya vaksinasi,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com,

Menurutnya, salah satu alasan masyarakat menolak vaksinasi karena keyakinan. Oleh karenanya, masalah ini harus didekati lewat keyakinan pula.

Terkait lonjakan kasus Covid-19 dalam dua pekan terakhir, Gus Muhaimin meminta pemerintah memanfaatkan poliklinik desa (Polindes) sebagai sentra vaksinasi.

“Kami meminta pemerintah terus menggenjot upaya vaksinasi Covid-19. Manfaatkan poliklinik desa sebagai sentra vaksinasi agar daya jangkaunya lebih luas dan menyentuh seluruh lapisan masyarakat,” ujarnya.

Baca juga: Soal RKUHP, Komisi III DPR Hanya Akan Bahas Pasal-pasal Krusial

Dia menjelaskan, sentra vaksinasi saat ini masih terpusat di puskemas. Padahal sebagian besar keberadaan Puskesmas ada di tingkat kecamatan. Situasi ini pun membuat sebagian masyarakat enggan untuk mengikuti program vaksinasi.

“Salah satu kendala belum optimalnya program vaksinasi adalah masyarakat di pedesaan kesulitan mengakses sentra vaksinasi yang berbasis puskemas,” sebutnya.

Maka dari itu, pemerintah harus memikirkan bagaimana membuat polindes yang jangkauannya lebih dekat dengan masyarakat bisa menjadi sentra vaksinasi.

Wakil Ketua DPR RI ini menambahkan, saat ini stok vaksin di Indonesia relatif aman. Akhir pekan lalu Indonesia kembali menerima 10 juta dosis vaksin corona produksi Sinovac dalam bentuk bahan baku atau bulk.

Dengan kedatangan vaksin ini, jumlah total vaksin yang telah diterima Indonesia sejauh ini sebanyak 104.728.400 dosis.

Baca juga: 105 Orang di Lingkungan DPR Positif Covid-19, Termasuk 17 Anggota Dewan

Rinciannya, yaitu 94,5 juta dosis vaksin produksi Sinovac, 8.228.400 dosis vaksin AstraZeneca, dan 2 juta dosis vaksin Sinopharm.

“Ketersediaan vaksin bisa dikatakan aman. Saat ini tinggal bagaimana kita memaksimalkan daya jangkau vaksinasinya sehingga bisa menyentuh ke setiap lapisan masyarakat,” katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Defend ID Targetkan Tingkat Komponen Dalam Negeri Alpalhankam Capai 55 Persen 3 Tahun Lagi

Defend ID Targetkan Tingkat Komponen Dalam Negeri Alpalhankam Capai 55 Persen 3 Tahun Lagi

Nasional
TNI AL Kerahkan 3 Kapal Perang Korvet untuk Latihan di Laut Natuna Utara

TNI AL Kerahkan 3 Kapal Perang Korvet untuk Latihan di Laut Natuna Utara

Nasional
Dampak Eskalasi Konflik Global, Defend ID Akui Rantai Pasokan Alat Pertahanan-Keamanan Terganggu

Dampak Eskalasi Konflik Global, Defend ID Akui Rantai Pasokan Alat Pertahanan-Keamanan Terganggu

Nasional
PKS Klaim Punya Hubungan Baik dengan Prabowo, Tak Sulit jika Mau Koalisi

PKS Klaim Punya Hubungan Baik dengan Prabowo, Tak Sulit jika Mau Koalisi

Nasional
Tak Copot Menteri PDI-P, Jokowi Dinilai Pertimbangkan Persepsi Publik

Tak Copot Menteri PDI-P, Jokowi Dinilai Pertimbangkan Persepsi Publik

Nasional
Pengamat: Yang Berhak Minta PDI-P Cabut Menteri Hanya Jokowi, TKN Siapa?

Pengamat: Yang Berhak Minta PDI-P Cabut Menteri Hanya Jokowi, TKN Siapa?

Nasional
Klarifikasi Unggahan di Instagram, Zita: Postingan Kopi Berlatar Belakang Masjidilharam untuk Pancing Diskusi

Klarifikasi Unggahan di Instagram, Zita: Postingan Kopi Berlatar Belakang Masjidilharam untuk Pancing Diskusi

Nasional
PDI-P “Move On” Pilpres, Fokus Menangi Pilkada 2024

PDI-P “Move On” Pilpres, Fokus Menangi Pilkada 2024

Nasional
Sandiaga Usul PPP Gabung Koalisi Prabowo-Gibran, Mardiono: Keputusan Strategis lewat Mukernas

Sandiaga Usul PPP Gabung Koalisi Prabowo-Gibran, Mardiono: Keputusan Strategis lewat Mukernas

Nasional
Rakernas PDI-P Akan Rumuskan Sikap Politik Usai Pilpres, Koalisi atau Oposisi di Tangan Megawati

Rakernas PDI-P Akan Rumuskan Sikap Politik Usai Pilpres, Koalisi atau Oposisi di Tangan Megawati

Nasional
Bareskrim Periksa Eks Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman Terkait Kasus Dokumen RUPSLB BSB

Bareskrim Periksa Eks Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman Terkait Kasus Dokumen RUPSLB BSB

Nasional
Lempar Sinyal Siap Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Kita Ingin Berbuat Lebih untuk Bangsa

Lempar Sinyal Siap Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Kita Ingin Berbuat Lebih untuk Bangsa

Nasional
Anies: Yang Lain Sudah Tahu Belok ke Mana, Kita Tunggu PKS

Anies: Yang Lain Sudah Tahu Belok ke Mana, Kita Tunggu PKS

Nasional
Nasdem: Anies 'Top Priority' Jadi Cagub DKI

Nasdem: Anies "Top Priority" Jadi Cagub DKI

Nasional
Sekjen PDI-P: Banyak Pengurus Ranting Minta Pertemuan Megawati-Jokowi Tak Terjadi

Sekjen PDI-P: Banyak Pengurus Ranting Minta Pertemuan Megawati-Jokowi Tak Terjadi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com