PPKM Mikro Dinilai Tak Efektif, Anggota Komisi IX Minta Pemerintah Ambil Opsi PSBB

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR Netty Prasetiyani meminta pemerintah memberlakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) untuk mengendalikan lonjakan kasus Covid-19 di daerah zona merah.

Menurut Netty, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) mikro selama ini tidak efektif.

"PPKM skala mikro terbukti tidak efektif menahan mobilitas masyarakat. Akibatnya lonjakan kasus Covid-19 sulit dikendalikan. Pemerintah harus segera berlakukan PSBB, bahkan lockdown total,” kata Netty, dalam keterangannya, Rabu (23/6/2021).

Baca juga: Ketika Pemerintah Pilih Perketat PPKM Mikro Ketimbang Usulan Lockdown...

Netty menuturkan, ketentuan PSBB diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Kemudian, aturan lebih lanjut ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020.

Netty mengatakan, pandemi akan efektif dikendalikan dengan penerapan protokol kesehatan secara tegas, tegas dan melibatkan partisipasi luas dari masyarakat.

"Masyarakat harus dipaksa agar disiplin protokol kesehatan melalui aturan yang ketat dan tegas. Tanpa aturan yang tegas dan setengah hati, masyarakat yang sudah jenuh dengan keadaan pandemi akan abai dan tidak peduli," ujarnya.

Untuk itu, dia berpendapat bahwa opsi pemberlakuan PSBB seperti di awal pandemi harus diambil.

"Jika tak segera diambil kebijakan yang lebih ketat, maka kasus Covid-19 di Tanah Air akan semakin buruk. Jangan sampai kita mengalami seperti India dan Malaysia yang kewalahan kendalikan pandemi," tutur dia.

"Laksanakan strategi tarik rem dengan pemberlakuan PSBB minimal dalam masa 14 hari," sambungnya.

Baca juga: Tekan Covid-19, Epidemiolog Sarankan Pemerintah Lakukan Pengetatan seperti PSBB

Politisi PKS itu menambahkan, saat ini banyak anak-anak yang terpapar Covid-19.

Netty mengambil contoh data di Jakarta yang mencatatkan penambahan kasus harian sebanyak 5.582 kasus, sebanyak 879 di antaranya adalah anak-anak.

“Aturan yang ketat dan tegas dalam penerapan prokes harus dibarengi dengan kesiapan pemerintah dalam menyediakan faskes yang memadai, termasuk untuk anak-anak yang membutuhkan penanganan lebih spesifik," tuturnya.

Selain itu, ia mengingatkan pemerintah tidak boleh lamban bertindak dalam mengantisipasi antrean, bahkan penumpukan pasien di Instalasi Gawat Darurat (IGD).

Netty meminta pemerintah segera menambah fasilitas perawatan, misalnya di Wisma Atlet.

Bahkan, menurutnya perlu disiapkan skenario adanya Rumah Sakit Lapangan untuk antisipasi lonjakan pasien.