Tekan Covid-19, Epidemiolog Sarankan Pemerintah Lakukan Pengetatan seperti PSBB

Kompas.com - 22/06/2021, 11:28 WIB
Ilustrasi corona virus (Covid-19) KOMPAS.COM/ShutterstockIlustrasi corona virus (Covid-19)
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Epidemiolog Universitas Indonesia, Pandu Riono, menyarankan agar pemerintah kembali menerapkan aturan pengetatan seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar alias PSBB.

Menurut dia, PSBB yang sebelumnya diterapkan oleh pemerintah berhasil menekan penurunan kasus Covid-19 di Indonesia.

 "Yang harus kita rumuskan adalah tindakan operasionalnya. Tapi, implementasikan apa yang sudah kita lakukan seperti PSBB. Mau dikasih nama lain silahkan. Pokoknya waktu kita melakukan PSBB, kita berhasil," ujar Pandu kepada Kompas.com, Senin (21/6/2021).

Baca juga: Epidemiolog Tegaskan Indonesia Butuh PSBB Ketat, Bukan PPKM Mikro

Pandu mengatakan bahwa pengetatan seperti PSBB, dapat menurunkan angka penularan Covid-19 dengan signifikan. Idealnya pengetatan dilakukan selama sebulan.

"Waktu PSBB, dua minggu udah kelihatan hasilnya. Kalau yang dilakukan seperti PSBB, dua minggu turun. Mau dilonggarakan atau diteruskan dua minggu. Biasanya sebulan sih. Baru dilonggarkan seperti biasa. Kan cuma semenatra. Enggak lama, enggak ada penderitaan," kata dia.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Pandu menjelaskan bahwa pengetatan harus diawasi dan dievaluasi. Sebab tanpa kedua hal itu, pengetatan akan menjadi tidak efektif seperti PPKM mikro yang diterapkan oleh pemerintah saat ini.

Baca juga: Epidemiolog: Peningkat Kasus Covid-19 Sudah Sejak 9 Minggu Lalu

"Yang penting operasionalnya. Apa yang harus dilakukan dan harus dimonitor dan dievaluasi. Kalau enggak ya susah. Kalau enggak berdampak ya baru kita lakukan yang lain," kata Pandu.

"Kita ributkan enggak boleh PSBB, enggak boleh PPKM. Oke deh PPKM Mikro. Isinya PPKM mikro enggak ada yang tau apa. Sehingga tidak dimonitoring. Enggak dievaluasi jadi enggak efektif," ucapnya.

Mengapa PSBB dinilai berhasil?

"Karena yang melaksanakan pemerintah daerah. Dia yang punya aturan. PSBB itu secara UU, regulasi itu yang paling kuat. Jadi di dalam Undang-Undang Karantina Kesahatan Nomor 6 Tahun 2018, itu ada UU Karantina, itu untuk mengatasi pandemi semacam ini," kata Pandu.

Sebenarnya, kata Pandu, sangat sederhana sekali untuk mengatasi Covid-19. Namun, ada berbagai faktor kepentingan yang menyebabkan penanganan kasus ini menjadi sulit.

"Ada faktor ekonomi, politik, jadi tidak simpel lagi. Padahal nangani ini simpel sederhana," katanya.

Baca juga: Epidemiolog Nilai Pengetatan PPKM Mikro Tidak Mempan Antisipasi Meningkatnya Covid-19



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Dugaan ICW dan Bantahan Moeldoko Terkait Ivermectin | Vaksin Covid-19 Turunkan Angka Kematian

[POPULER NASIONAL] Dugaan ICW dan Bantahan Moeldoko Terkait Ivermectin | Vaksin Covid-19 Turunkan Angka Kematian

Nasional
Jokowi Telepon Menkes: Saya Cari Obat Antivirus Enggak Ada

Jokowi Telepon Menkes: Saya Cari Obat Antivirus Enggak Ada

Nasional
Jubir Pemerintah: Cara Kerja Vaksin Covid-19 pada Dewasa dan Anak Sama Saja

Jubir Pemerintah: Cara Kerja Vaksin Covid-19 pada Dewasa dan Anak Sama Saja

Nasional
Eks Pejabat Kemenkes Bambang Giatno Rahardjo Dieksekusi ke Lapas Kelas I Surabaya

Eks Pejabat Kemenkes Bambang Giatno Rahardjo Dieksekusi ke Lapas Kelas I Surabaya

Nasional
Komnas HAM Minta Penegakan Aturan PPKM Gunakan Pendekatan Humanis

Komnas HAM Minta Penegakan Aturan PPKM Gunakan Pendekatan Humanis

Nasional
Kemenkes: Bukan Hanya Vaksin Kita Berkompetisi, Obat-obatan Covid-19 Juga

Kemenkes: Bukan Hanya Vaksin Kita Berkompetisi, Obat-obatan Covid-19 Juga

Nasional
Ketum PBNU Kritik Penanganan Pandemi yang Tak Libatkan Masyarakat

Ketum PBNU Kritik Penanganan Pandemi yang Tak Libatkan Masyarakat

Nasional
Pegawai Pertanyakan Putusan Dewas soal Dugaan Pelanggaran Etik Pimpinan KPK

Pegawai Pertanyakan Putusan Dewas soal Dugaan Pelanggaran Etik Pimpinan KPK

Nasional
Muhaimin Nilai Sistem Demokrasi Mesti Dievaluasi

Muhaimin Nilai Sistem Demokrasi Mesti Dievaluasi

Nasional
Tak Temukan Obat Covid-19 di Apotek, Jokowi: Terus Saya Cari Ke Mana?

Tak Temukan Obat Covid-19 di Apotek, Jokowi: Terus Saya Cari Ke Mana?

Nasional
Said Aqil: PKB Harus Jadi Partai yang Dewasa dan Matang

Said Aqil: PKB Harus Jadi Partai yang Dewasa dan Matang

Nasional
Kasus Kematian Saat Isolasi Mandiri Meningkat, Ini Respons Kemenkes

Kasus Kematian Saat Isolasi Mandiri Meningkat, Ini Respons Kemenkes

Nasional
Peringati Hari Anak Nasional, Kementerian KP Bagikan 1,2 Ton Ikan di Kampung Pemulung dan Lapas Anak

Peringati Hari Anak Nasional, Kementerian KP Bagikan 1,2 Ton Ikan di Kampung Pemulung dan Lapas Anak

Nasional
Kritik Penanganan Pandemi, Muhaimin: Semua Serba Pemerintah

Kritik Penanganan Pandemi, Muhaimin: Semua Serba Pemerintah

Nasional
Klaim PKB Masuk Tiga Besar, Muhaimin: Kita Sudah Meninggalkan Level Tengah

Klaim PKB Masuk Tiga Besar, Muhaimin: Kita Sudah Meninggalkan Level Tengah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X