Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 22/06/2021, 15:45 WIB
Tatang Guritno,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com – Peneliti Pusat Studi Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM) Zaenur Rohman menilai kepercayaan publik pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) paling rendah dibanding lembaga penegakan hukum lainnya, merupakan fakta yang menyedihkan.

Pasalnya menurut hasil survei Cyrus Network, kepercayaan publik pada KPK berada di bawah tiga lembaga penegakan hukum lainnya yaitu Polri, Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung.

“Menurunnya kepercayaan publik pada KPK sama sekali tidak mengejutkan, tetapi memang ini menyedihkan. Saat ini KPK menjadi lembaga penegak hukum yang paling tidak dipercaya oleh masyarakat, kepercayaan pada KPK jauh lebih rendah dibandingkan kepercayaan pada kepolisian, Mahkamah Agung, dan Kejaksaan Agung,” tutur Zaenur pada Kompas.com, Selasa (22/6/2021).

Zaenur menyebut bahwa hasil survei tersebut disebabkan oleh KPK yang saat ini tidak bisa mempertahankan nilai utamanya yaitu integritas.

Hilangnya nilai integritas KPK di depan publik ini, disebut Zaenur, karena tidak adanya keteladanan dari Pimpinan KPK itu sendiri. Pimpinan KPK, sebut dia, justru melakukan dugaan pelanggaran kode etik.

Baca juga: Kepercayaan Publik terhadap KPK Terendah, Pukat UGM: Pengeroposan dari Dalam

“Setelah menjadi ketua, pelanggaran kode etik yang dilakukan Firli Bahuri tidak berhenti, justru terulang kembali. Seperti menunjukan gaya hidup mewah dengan naik helikopter, juga dugaan pelanggaran etik lain,” terang Zaenur.

“Terakhir dugaan pelanggaran etik tidak hanya dilakukan Firli tapi juga Lili Pintauli dalam kasus Tanjungbalai,” sambung dia.

Zaenur mengatakan pelanggaran kode etik yang dilakukan justru oleh Pimpinan KPK kemudian berdampak pada munculnya pelanggaran-pelanggaran lain yang dilakukan oleh pegawai KPK.

“Karena tidak ada keteladanan integritas di KPK, kita bisa melihat ada beberapa pegawai KPK yang melakukan pelanggaran etik berat. Seperti kasus pencurian emas dan kasus suap yang melibatkan penyidik KPK asal Polri. Itu makin mengikis kepercayaan publik pada KPK,” ungkapnya.

Kondisi tersebut, lanjut Zaenur menunjukan bahwa di mata publik KPK telah kehilangan legitimasi moral dalam mengkampanyekan integritas.

“Karena puncak pimpinannya sendiri tidka menunjukan nilai-nilai integritas,” tutup dia.

Baca juga: Survei: Kepercayaan Publik terhadap KPK Lebih Rendah dari Polri

Diketahui survei Cyrus Network menunjukan Polri menjadi institusi penegakan hukum yang paling dipercaya publik dengan meraih angka 86,2 persen, disusul Mahkamah Agung dengan capaian 85,9 persen, lalu Kejaksaan Agung 82,2 persen dan KPK dengan 80,7 persen.

Survei ini dilakukan dengan melibatkan sebanyak 1.230 responden yang tersebar di 123 desa/keluarahan di 34 provinsi di Indonesia. Adapun survei dilakukan pada periode 28 Mei hingga 1 Juni 2021.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

RUU DKJ Sepakat Dibawa ke Sidang Paripurna DPR, Mendagri Ucapkan Terima Kasih

RUU DKJ Sepakat Dibawa ke Sidang Paripurna DPR, Mendagri Ucapkan Terima Kasih

Nasional
Dugaan Korupsi di LPEI: Kerugian Ditaksir Rp 2,5 Triliun, Ada 6 Perushaan Lain yang Tengah Dibidik

Dugaan Korupsi di LPEI: Kerugian Ditaksir Rp 2,5 Triliun, Ada 6 Perushaan Lain yang Tengah Dibidik

Nasional
Empat Anggota DPRD Kota Bandung Dicecar Soal Dugaan Titipan Proyek

Empat Anggota DPRD Kota Bandung Dicecar Soal Dugaan Titipan Proyek

Nasional
Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Nasional
Dukungan ke Airlangga Mengalir saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan jadi Ketum Golkar

Dukungan ke Airlangga Mengalir saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan jadi Ketum Golkar

Nasional
Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Mulai Dibangun September Tahun Ini

Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Mulai Dibangun September Tahun Ini

Nasional
KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif 'Fee Proyek' yang Biasa Dipatok Ke Pengusaha

KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif "Fee Proyek" yang Biasa Dipatok Ke Pengusaha

Nasional
Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Nasional
Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Nasional
Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Nasional
RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

Nasional
Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Nasional
Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Nasional
Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Nasional
Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com