Kompas.com - 22/06/2021, 13:27 WIB
Anggota DPR RI Guspardi Gaus Foto: ISTAnggota DPR RI Guspardi Gaus

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Guspardi Gaus mengatakan, pihak yang menginginkan masa jabatan presiden ditambah menjadi tiga periode telah mengkhianati cita-cita reformasi.

Hal ini karena wacana masa jabatan presiden tiga periode yang diusung pihak-pihak tersebut dinilai tidak sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

"Munculnya relawan Jok-Pro 2024 yang kembali mendorong masa jabatan presiden tiga periode telah mengkhianati cita-cita reformasi dan tidak sesuai dengan amanat konstitusi atau UUD 1945," kata Guspardi dalam keterangannya seperti dikutip dari Antara, Selasa (22/6/2021).

Selain itu, Guspardi mengatakan bahwa wacana tiga periode juga menghambat proses suksesi kepemimpinan serta lahirnya pemimpin baru di tingkat nasional.

Ia pun mengaku heran terhadap masih adanya pihak-pihak yang mendorong Presiden Joko Widodo untuk lanjut ke periode ketiga.

Guspardi mengaku tak tahu apa motif dan siapa yang berkepentingan dalam wacana masa jabatan presiden tiga periode tersebut.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: Wacana Presiden Tiga Periode Ditolak Publik dan Partai Politik

Sebab, menurutnya gerakan itu bertentangan dengan sikap Presiden Jokowi yang jelas menolak maju ketiga kalinya karena bertentangan UUD 1945.

Dia menjelaskan, apabila ditelusuri, usulan masa jabatan tiga periode pertama muncul pada November 2019. Hal itu muncul seiringan dengan wacana amendemen terbatas UUD 1945.

"Saat itu Jokowi menyarankan agar MPR membatalkan amendemen UUD 1945 jika usulan liar jabatan presiden tiga periode terus muncul. Lalu, Ketua MPR Bambang Soesatyo pun telah menyatakan, tidak ada pembahasan di internal MPR untuk mengubah Pasal 7 UUD 1945 yang mengatur soal masa jabatan presiden," jelasnya.

Seingat Guspardi, Presiden Jokowi telah dua kali mengeluarkan pernyataan yang menolak masa jabatan presiden tiga periode, tepatnya 12 Februari 2019 dan 15 Maret 2021.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

TNI AU Minta Maaf Atas Insiden Kekerasan yang Dilakukan Oknum Prajuritnya ke Seorang Warga Merauke

TNI AU Minta Maaf Atas Insiden Kekerasan yang Dilakukan Oknum Prajuritnya ke Seorang Warga Merauke

Nasional
Kronologi Warga di Merauke Diperlakukan Tak Manusiawi oleh Oknum Prajurit TNI AU

Kronologi Warga di Merauke Diperlakukan Tak Manusiawi oleh Oknum Prajurit TNI AU

Nasional
Satgas: Jika Pembukaan Berbagai Sektor Meningkatkan Kasus Covid-19, Maka Perlu Kembali Dibatasi

Satgas: Jika Pembukaan Berbagai Sektor Meningkatkan Kasus Covid-19, Maka Perlu Kembali Dibatasi

Nasional
Ketua DPR Minta Pemerintah Cegah Luar Pulau Jawa-Bali Jadi Episentrum Baru Covid-19

Ketua DPR Minta Pemerintah Cegah Luar Pulau Jawa-Bali Jadi Episentrum Baru Covid-19

Nasional
TNI AU Tahan Prajurit yang Lakukan Kekerasan Terhadap Warga di Merauke

TNI AU Tahan Prajurit yang Lakukan Kekerasan Terhadap Warga di Merauke

Nasional
Laporkan Dugaan Etik Pimpinan KPK, Pegawai Siapkan Informasi dan Data Tambahan Termasuk Hasil Temuan Ombudsman

Laporkan Dugaan Etik Pimpinan KPK, Pegawai Siapkan Informasi dan Data Tambahan Termasuk Hasil Temuan Ombudsman

Nasional
Kemenkes Sebut Semua Vaksin Covid-19 Efektif Lawan Varian Delta

Kemenkes Sebut Semua Vaksin Covid-19 Efektif Lawan Varian Delta

Nasional
MAKI Minta Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Dinonaktifkan Sementara

MAKI Minta Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Dinonaktifkan Sementara

Nasional
Kemendikbud Ristek: Pelaksanaan Asesmen Nasional Disesuaikan Kondisi Pandemi

Kemendikbud Ristek: Pelaksanaan Asesmen Nasional Disesuaikan Kondisi Pandemi

Nasional
Malaadministrasi Proses TWK, KPK Punya Waktu 30 Hari Tindak Lanjuti Temuan Ombudsman

Malaadministrasi Proses TWK, KPK Punya Waktu 30 Hari Tindak Lanjuti Temuan Ombudsman

Nasional
Mendagri Ingatkan Kepala Daerah Hasil Pilkada 2020 Segera Beradaptasi Atasi Pandemi Covid-19

Mendagri Ingatkan Kepala Daerah Hasil Pilkada 2020 Segera Beradaptasi Atasi Pandemi Covid-19

Nasional
Panglima TNI: Petugas Tracer Kontak Erat Jadi Garda Terdepan Putus Rantai Penularan Covid-19

Panglima TNI: Petugas Tracer Kontak Erat Jadi Garda Terdepan Putus Rantai Penularan Covid-19

Nasional
Tingkatkan Minat Konsumsi Ikan, Kementerian KP Gelar Pelatihan Pengolahan Hasil Perikanan di Kapuas Hulu

Tingkatkan Minat Konsumsi Ikan, Kementerian KP Gelar Pelatihan Pengolahan Hasil Perikanan di Kapuas Hulu

Nasional
Sidang Tahunan MPR Tetap Digelar 16 Agustus, Hanya 57 yang Diundang Hadir Fisik

Sidang Tahunan MPR Tetap Digelar 16 Agustus, Hanya 57 yang Diundang Hadir Fisik

Nasional
Ini Fasilitas yang Akan Didapat Anggota DPR jika Isolasi Mandiri di Hotel

Ini Fasilitas yang Akan Didapat Anggota DPR jika Isolasi Mandiri di Hotel

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X