KPK Dalami Aliran Uang dari Sejumlah Pihak ke Nurdin Abdullah

JAKARTA, KOMPAS.com - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa empat orang saksi dalam kasus yang menjerat Gubernur nonaktif Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah pada Kamis (17/6/2021).

Mereka diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap perizinan dan pembangunan infrastruktur di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2020-2021.

Dua dari empat saksi yang diperiksa adalah wiraswasta bernama Kwan Sakti Rudy Moha dan seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) bernama Syamsul Bahri.

“Keduanya dikonfirmasi antara lain masih terkait dengan dugaan aliran sejumlah uang ke tersangka NA (Nurdin Abdullah) dari berbagai pihak,” kata Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangan tertulis, Senin (21/6/2021).

Baca juga: Periksa Nurdin Abdullah, KPK Dalami Penerimaan Gratifikasi Uang

Selain itu, KPK juga memeriksa dua saksi lain yang berstatus PNS Bernama Andi Sahwan Mulia Rahman dan H. Andi Ardin Tjatjo.

Keduanya, kata Ali, dikonfirmasi antara lain terkait dengan berbagai proyek di Pemprov Sulsel.

Saat ini KPK masih melakukan penyidikan terhadap dua tersangka penerima suap dalam kasus tersebut, yaitu Nurdin dan Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Provinsi Sulsel Edy Rahmat.

Sementara pemberi suap, yakni Direktur PT Agung Perdana Bulukumba Agung Sucipto saat ini sudah berstatus terdakwa dan dalam proses persidangan di Pengadilan Tipikor Makassar.

Dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK disebut peran Agung sebagai pemberi suap kepada Nurdin Abdullah.

Bahkan terdakwa sudah dua kali memberikan uang kepada Nurdin sejak awal 2019 hingga awal Februari 2021.

Baca juga: KPK Dalami Dugaan Nurdin Abdullah Beli Tanah dari Uang Suap

Jumlah dana suap yang diterima, pertama dengan nilai 150.000 dollar Singapura diberikan di Rumah Jabatan Gubernur Jalan Sungai Tangka awal tahun 2019.

Kemudian dana kedua, saat operasi tangkap tangan tim KPK senilai Rp 2 miliar pada awal Februari 2021.

Dana tersebut diduga sebagai uang pelicin dalam hal pemenangan tender hingga pengerjaan proyek pembangunan infrastruktur di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel pada beberapa kabupaten.