KPK Dalami Dugaan Nurdin Abdullah Beli Tanah dari Uang Suap

JAKARTA, KOMPAS.com - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa seorang saksi dari pihak swasta bernama H Muh Hasmin Badoa pada Rabu (16/6/2021).

Hasmin diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap perizinan dan pembangunan infrastruktur di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2020-2021.

Ia diperiksa untuk tersangka Gubernur Nonaktif Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah.

Baca juga: Periksa Nurdin Abdullah, KPK Dalami Penerimaan Gratifikasi Uang

"Yang bersangkutan dikonfirmasi antara lain terkait dengan pembelian tanah oleh tersangka NA (Nurdin Abdullah) yang diduga sumber uang pembeliannya dari para kontraktor yang mengerjakan proyek di Pemprov Sulsel," kata Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangan tertulis, Kamis (17/6/2021).

Selain Hasmin, Ali menyebut, KPK juga memeriksa saksi lain yakni seorang wiraswasta bernama Kwan Sakti Rudy Moha.

Rudy dikonfirmasi antara lain terkait dengan dugaan aliran sejumlah uang yang diterima oleh Nurdin Abdullah melalui tersangka Edy Rahmat.

Saat ini KPK masih melakukan penyidikan terhadap dua tersangka penerima suap dalam kasus tersebut, yaitu Nurdin dan Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Provinsi Sulsel Edy Rahmat.

Sementara pemberi suap, yakni Direktur PT Agung Perdana Bulukumba Agung Sucipto saat ini sudah berstatus terdakwa dan dalam proses persidangan di Pengadilan Tipikor Makassar.

Dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK disebut peran Agung sebagai pemberi suap kepada Nurdin Abdullah.

Bahkan terdakwa sudah dua kali memberikan uang kepada Nurdin sejak awal 2019 hingga awal Februari 2021.

Baca juga: Terima 150.000 Dollar Singapura dari Anggu, Nurdin Abdullah: Itu untuk Pilkada Bulukumba

Jumlah dana suap yang diterima, pertama dengan nilai 150.000 dollar Singapura diberikan di Rumah Jabatan Gubernur Jalan Sungai Tangka awal tahun 2019.

Kemudian dana kedua, saat operasi tangkap tangan tim KPK senilai Rp 2 miliar pada awal Februari 2021.

Dana tersebut diduga sebagai uang pelicin dalam hal pemenangan tender hingga pengerjaan proyek pembangunan infrastruktur di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel pada beberapa kabupaten.