Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Terawan Ngotot Pengembangan Vaksin Nusantara Dilanjutkan, Epidemiolog: Harus Didasarkan Bukti Ilmiah

Kompas.com - 17/06/2021, 22:33 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Epidemiolog dari Universitas Indonesia Pandu Riono mengatakan, pengembangan Vaksin Nusantara harus berdasarkan kaidah-kaidah ilmiah dan dapat diterima secara saintifik.

Hal tersebut disampaikan Pandu dalam menanggapi Mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto yang ngotot agar pengembangan Vaksin Nusantara yang digagasnya dilanjutkan.

"Terawan itu kalau sebagai ilmuwan, dia akan mengikuti kaidah-kaidah ilmu pengetahuan, harus sesuai regulasi karena ini untuk kepentingan publik," kata Pandu saat dihubungi Kompas.com, Kamis (17/6/2021).

Baca juga: Pimpinan DPR Nilai Uji Klinis Vaksin Nusantara Lebih Baik Dilanjutkan

Pandu mengkritik sikap Terawan yang berharap political will dari pemerintah dan DPR agar pengembangan vaksin dengan konsep sel dendritik tersebut dapat dilanjutkan.

Ia mengatakan, sebagai penggagas vaksin, mestinya Terawan mampu menjelaskan pentingnya pengembangan Vaksin Nusantara tersebut dalam forum ilmiah, bukan meminta dukungan DPR.

"Enggak bisa, ini bukan political will semua itu harus didasarkan ilmu pengetahuan berbasis bukti ilmiah," ujarnya.

Lebih lanjut, Pandu mengingatkan, pengembangan vaksin tidak bisa dilakukan dengan mengambil jalan pintas.

Namun, harus berdasarkan regulasi dan kaidah-kaidah ilmiah yang telah ditentukan.

"Vaksin yang ada saja masih kita sikapi dengan kehati-hatian kok, AstraZeneca, vaksin apa lagi yang masih menunjukkan kehati-hatian dan proses ilmiahnya," pungkasnya.

Baca juga: Ngotot Kembangkan Vaksin Nusantara, Terawan: Saya Tak Butuh Anggaran Negara

Sebelumnya, Terawan mengatakan tidak membutuhkan anggaran negara untuk pengembangan Vaksin Nusantara yang digagasnya.

Sebaliknya, yang dibutuhkannya saat ini adalah political will pemerintah untuk menyetujui Vaksin Nusantara sebagai vaksin Covid-19.

"Kalau masalah anggaran, jujur, saya tidak perlu anggaran, karena saya lihat, Komisi VII saja sudah pada mau urunan. Itu besar sekali. Saya enggak butuh anggaran dari negara," kata Terawan dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi VII DPR dengan Ketua Konsorsium Riset dan Inovasi Covid-19, Rabu (16/6/2021).

"Yang saya butuhkan adalah good will, political will. Apa yang mau dilakukan, wong ndak keluar anggaran kok. Masa mengeluarkan aturan untuk menghalangi," kata dia.

Baca juga: Saat Terawan Racik Vaksin Nusantara di DPR

Vaksin Nusantara ditetapkan dalam nota kesepahaman bersama antara Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), dan TNI Angkatan Darat (AD) hanya untuk riset.

Vaksin besutan Terawan itu dinilai tidak dapat digunakan untuk program vaksinasi Covid-19 atau dikomersialisasikan.

Atas hal tersebut, Terawan mengaku heran lantaran pengembangan Vaksin Nusantara seolah-olah dihalang-halangi.

Padahal, kata dia, vaksin tersebut aman digunakan dan belum ada korban yang terdampak pengembangannya.

"Masa mengeluarkan aturan untuk menghalangi, untuk apa? Kecuali vaksin ini menimbulkan kematian, penderitaan dan sebagainya," ujar dia.

Baca juga: Terawan Klaim 90 Persen Bahan Produksi Vaksin Nusantara Dibuat di Indonesia

Terawan mengatakan, ia bersama istri dan anak juga sudah disuntik Vaksin Nusantara dan tidak merasa efek apa pun.

Dia meyakini bahwa Vaksin Nusantara aman digunakan untuk manusia. Selain itu, hasil uji klinis fase I, kata dia, tidak ada menunjukkan tanda-tanda penularan virus setelah orang divaksinasi Vaksin Nusantara.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com