Kompas.com - 17/06/2021, 22:12 WIB
Kawasan inti pusat pemerintahan ibu kota negara Dok. Kementerian PUPRKawasan inti pusat pemerintahan ibu kota negara

Namun Juri menyampaikan, masih perlu koordinasi serta sinkronisasi dengan K/L untuk melakukan hal itu.

"Harus ada komunikasi lebih lanjut, untukmemonitor permasalahan lebih lanjut. Masih perlu adanya pendalaman, jika ada data maupun fakta untuk mendalami permasalahan," katanya.

Juri mengungkapkan, pemindahan ibu kota negara adalah landasan kemajuan bangsa untuk menggeser orientasi pusat pertumbuhan.

Terutama untuk menjadi Indonesia sentris demi keadilan dan kesejahteraan.

IKN yang aman, modern, berkelanjutan, dan berketahanan, juga menjadi acuan bagi pembangunan dan penataan wilayah perkotaan seluruh Indonesia.

Baca juga: Pemindahan Ibu Kota Dikhawatirkan Gagal, Pakar Ungkap Masalah Jarak dan Daya Dukung Lahan

Seperti diketahui, pemerintah berencana memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Terkait rencana itu, pemerintah resmi menyerahkan RUU IKN ke DPR setelah DPR reses pada Mei 2021.

Namun, hingga kini pembahasan RUU IKN masih berlangsung dan belum menjadi undang-undang yang baru.

Pada April 2021, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa telah memastikan lokasi titik Istana Negara untuk calon ibu kota negara baru yang baru berada di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polisikan Haris Azhar dan Fatia, Luhut: Siapa Pun Boleh Kritik Selama Pakai Data yang Bisa Diuji

Polisikan Haris Azhar dan Fatia, Luhut: Siapa Pun Boleh Kritik Selama Pakai Data yang Bisa Diuji

Nasional
OTT di Kolaka Timur, KPK Amankan 6 Orang Termasuk Bupati dan Kepala BPBD

OTT di Kolaka Timur, KPK Amankan 6 Orang Termasuk Bupati dan Kepala BPBD

Nasional
UPDATE: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 22,33 Persen

UPDATE: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 22,33 Persen

Nasional
Kemenkominfo Putus Akses terhadap 2,6 Juta Konten Negatif, Terbanyak Pornografi

Kemenkominfo Putus Akses terhadap 2,6 Juta Konten Negatif, Terbanyak Pornografi

Nasional
UPDATE 22 April: Ada 49.662 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 22 April: Ada 49.662 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 22 September: Sebaran 2.720 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jatim

UPDATE 22 September: Sebaran 2.720 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jatim

Nasional
Haris Azhar Sempat Kirim Undangan Pertemuan, tapi Luhut Tidak Datang

Haris Azhar Sempat Kirim Undangan Pertemuan, tapi Luhut Tidak Datang

Nasional
UPDATE 22 September: 256.163 Spesimen Diperiksa, Positivity Rate dengan PCR 5,24 Persen

UPDATE 22 September: 256.163 Spesimen Diperiksa, Positivity Rate dengan PCR 5,24 Persen

Nasional
Airlangga: Arahan Presiden, 50 Persen Vaksin Covid-19 Didistribusikan Dinkes, Sisanya oleh Polri-TNI

Airlangga: Arahan Presiden, 50 Persen Vaksin Covid-19 Didistribusikan Dinkes, Sisanya oleh Polri-TNI

Nasional
UPDATE 22 September: Ada 373.201 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

UPDATE 22 September: Ada 373.201 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

Nasional
Terima Masukan dari Banyak Kiai, Ketua GP Ansor Dukung PBNU Gelar Muktamar pada Tahun 2021

Terima Masukan dari Banyak Kiai, Ketua GP Ansor Dukung PBNU Gelar Muktamar pada Tahun 2021

Nasional
UPDATE: Bertambah 5.356, Total Kasus Sembuh dari Covid-19 Kini 4.008.062

UPDATE: Bertambah 5.356, Total Kasus Sembuh dari Covid-19 Kini 4.008.062

Nasional
Berhentikan Pegawai Tanpa Pesangon, Pimpinan KPK Dinilai Tak Berniat Jalankan Putusan MK

Berhentikan Pegawai Tanpa Pesangon, Pimpinan KPK Dinilai Tak Berniat Jalankan Putusan MK

Nasional
UPDATE: Bertambah 149, Kasus Kematian akibat Covid-19 Kini 140.954 Jiwa

UPDATE: Bertambah 149, Kasus Kematian akibat Covid-19 Kini 140.954 Jiwa

Nasional
UPDATE: Bertambah 2.720, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.198.678

UPDATE: Bertambah 2.720, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.198.678

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.