Klaster Keluarga Meningkat, Satgas Covid-19 Imbau Sekolah Tatap Muka Dilaksanakan dengan Sangat Hati-hati

Kompas.com - 16/06/2021, 17:53 WIB
Uji coba sekolah tatap muka tahap dua di SDN Duri Kepa 03, Jakarta Barat, Rabu (9/6/2021).). Kompas.com/Sonya TeresaUji coba sekolah tatap muka tahap dua di SDN Duri Kepa 03, Jakarta Barat, Rabu (9/6/2021).).

JAKARTA, KOMPAS.com – Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satgas Penanganan Covid-19, Sonny Harry B Harmadi setuju dengan arahan Presiden Joko Widodo yang meminta pelaksanaan sekolah tatap muka dilakukan secara hati-hati.

Sebab, Sonny mengatakan, saat ini sedang terjadi peningkatan klaster keluarga terkait Covid-19.

“Nah makanya kemarin arahan Presiden bahwa harus dihitung dengan cermat dan harus sangat hati-hati untuk pembukaan pembelajaran tatap muka,” kata Sonny dalam siaran YouTube BNPB, Rabu (16/6/2021).

“Terutama karena memang meningkatnya kluster keluarga,” ujar dia.

Baca juga: PJJ Rasa Tatap Muka, Ini 3 Strategi yang Perlu Dilakukan Sekolah

Sonnya mengatakan, saat ini mobilitas masyarakat tidak hanya dilakukan untuk kepentingan pekerjaan.

Namun, sudah mulai banyak mobilitas keluarga untuk kepentingan wisata.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

“Sekarang sudah mulai banyak terjadi mobilitas bukan hanya secara individual untuk kepentingan bekerja, tapi mulai terjadi peningkatan mobilitas untuk kepentingan wisata bersama keluarga," ujarnya.

Ia juga menilai, banyak orang justru menjadi lengah menerapkan protokol kesehatan saat sedang bersama keluarga. Sebab, mereka berasumsi anggota keluarganya bebas dari Covid-19.

Padahal, kegiatan kumpul keluarga justru memiliki potensi tinggi untuk menularkan Covid-19.

“Ketika berkumpul dengan anggota keluarga yang tidak satu rumah, nih potensi penularannya menjadi sangat tinggi, apalagi biasanya kan mencopot masker ya kan, tidak menjaga jarak bahkan bersentuhan secara fisik. Ini menjadi PR,” kata dia.

Baca juga: Saat Pemprov DKI Ngotot Uji Coba Sekolah Tatap Muka Tetap Berjalan di Tengah Fase Genting Covid-19

Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyampaikan, pembelajaran tatap muka atau sekolah tatap muka yang sebentar lagi akan dimulai harus dilakukan ekstra hati-hati.

Hal itu disampaikan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin selepas rapat terbatas bersama Presiden Jokowi, Menkoperekonomian, Kapolri, Panglima TNI dan Kepala BNPB di Kompleks Istan Kepresidenan, Senin (7/6/2021).

Menurut Budi, Jokowi menyampaikan hal tersebut setelah mendengarkan paparan tentang adanya kenaikan kasus Covid-19 usai libur Lebaran, terutama lonjakan kasus di Kabupaten Kudus dan Kabupaten Bangkalan.

"Bapak Presiden tadi mengarahkan, pendidikan tatap muka yang nanti ajan dimulai itu harus dijalankan dengan ekstra hati-hati. Tatap muka dilakukan secara terbatas," ujar Budi.

Baca juga: Jelang PTM Terbatas, Ini Tugas dan Tanggung Jawab Kepala Sekolah

Pertama, Jokowi meminta pembelajaran tatap muka hanya boleh dilaksanakan maksimal 25 persen dari total siswa.

Kedua, pembelajaran tatap muka tidak boleh dilakukan lebih dari dua hari dalam sepekan.

Ketiga, setiap hari maksimal hanya dua jam pembelajaran tatap muka.

Keempat, opsi menghadirkan anak ke sekolah tetap ditentukan oleh orangtua.

Kelima, semua guru sudah harus selesai divaksinasi sebelum pembelajaran tatap muka dimulai.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Gedung Merah Putih Didemo Mahasiswa, Ini Tanggapan KPK

Gedung Merah Putih Didemo Mahasiswa, Ini Tanggapan KPK

Nasional
Kepuasan Atas Kinerja Jokowi Turun, Stafsus Mensesneg: Alhamdulillah Masih Mendekati 60 Persen

Kepuasan Atas Kinerja Jokowi Turun, Stafsus Mensesneg: Alhamdulillah Masih Mendekati 60 Persen

Nasional
7 Kader Elite Golkar Terjerat Kasus Korupsi dalam 5 Tahun Terakhir

7 Kader Elite Golkar Terjerat Kasus Korupsi dalam 5 Tahun Terakhir

Nasional
Soal Pengganti Azis Syamsuddin, Golkar: Doakan Selesai Senin Sore, Paling Telat Selasa

Soal Pengganti Azis Syamsuddin, Golkar: Doakan Selesai Senin Sore, Paling Telat Selasa

Nasional
Bareskrim Bongkar Pabrik Obat Keras Ilegal di Yogyakarta, 4 Orang Jadi Tersangka

Bareskrim Bongkar Pabrik Obat Keras Ilegal di Yogyakarta, 4 Orang Jadi Tersangka

Nasional
SBY: Mungkin Hukum Bisa Dibeli, tapi Tidak untuk Keadilan

SBY: Mungkin Hukum Bisa Dibeli, tapi Tidak untuk Keadilan

Nasional
Mahasiswa Gelar Aksi di Gedung KPK, Firli Bahuri Pimpin Rakor di Jambi

Mahasiswa Gelar Aksi di Gedung KPK, Firli Bahuri Pimpin Rakor di Jambi

Nasional
Sekjen Lodewijk F Paulus Dipertimbangkan Golkar Gantikan Azis Syamsuddin

Sekjen Lodewijk F Paulus Dipertimbangkan Golkar Gantikan Azis Syamsuddin

Nasional
Menkes Pastikan Venue PON di Papua Dilakukan 'Fogging' Antisipasi Malaria

Menkes Pastikan Venue PON di Papua Dilakukan "Fogging" Antisipasi Malaria

Nasional
Rapat Pelaksanaan PON XX Papua, Menko PMK Ingatkan untuk Antisipasi Kerumunan Penonton

Rapat Pelaksanaan PON XX Papua, Menko PMK Ingatkan untuk Antisipasi Kerumunan Penonton

Nasional
Pemerintah Siapkan Opsi Selain PeduliLindungi, Ketua DPR: Urgen untuk Jamin Hak Warga

Pemerintah Siapkan Opsi Selain PeduliLindungi, Ketua DPR: Urgen untuk Jamin Hak Warga

Nasional
Geledah 3 Lokasi di Probolinggo, KPK Amankan Dokumen Terkait Kasus Jual Beli Jabatan

Geledah 3 Lokasi di Probolinggo, KPK Amankan Dokumen Terkait Kasus Jual Beli Jabatan

Nasional
Menkes: Vaksinasi Dosis Pertama di 5 Kota Penyelenggara PON XX Capai 62,7 Persen

Menkes: Vaksinasi Dosis Pertama di 5 Kota Penyelenggara PON XX Capai 62,7 Persen

Nasional
Demo Mahasiswa Depan KPK, Polisi Siapkan Tes Covid-19 Antigen untuk Periksa secara Acak

Demo Mahasiswa Depan KPK, Polisi Siapkan Tes Covid-19 Antigen untuk Periksa secara Acak

Nasional
Uji Materi UU KY, Ahli Sebut Pembentuk UU Berwenang Atur Rekrutmen Hakim

Uji Materi UU KY, Ahli Sebut Pembentuk UU Berwenang Atur Rekrutmen Hakim

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.