Polri Telah Terapkan 15 Aplikasi Pelayanan Publik, Kapolri: Semudah Memesan Piza

Kompas.com - 16/06/2021, 13:33 WIB
Kapolri Listyo Sigit tengah melaunching nomor tunggal nasional pengaduan masyarakat dengan kode akses 110 di Mapolda Jabar, Kamis (20/5/2021). Dok Humas Polda JabarKapolri Listyo Sigit tengah melaunching nomor tunggal nasional pengaduan masyarakat dengan kode akses 110 di Mapolda Jabar, Kamis (20/5/2021).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kapolri Jenderal (Polisi) Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan, Polri telah menerapkan 15 aplikasi yang dapat digunakan masyarakat untuk mengakses pelayanan polisi.

Listyo mengeklaim, dengan adanya 15 aplikasi tersebut, masyarakat akan semakin mudah untuk mengakses pelayanan dari Polri selayaknya memesan piza.

"Terkait dengan pelayanan cepat yang terukur dengan berbasis teknologi informasi, kami (telah menerapkan) 15 aplikasi pelayanan publik dengan online system dan delivery system sebagaimana janji kami untuk mempermudah pelayanan kepada masyarakat semudah memesan piza," kata Listyo dalam rapat dengan Komisi III DPR, Rabu (16/6/2021).

Aplikasi-aplikasi yang telah diterapkan itu adalah SIM Internasional Online, SIM Nasional Presisi, Ujian Teori SIM Online, E-PPSI, E-Rikkes, dan Dumas Online System.

Baca juga: Kisah Nenek Minah dan Janji Listyo Sigit agar Hukum Tak Tajam ke Bawah

Kemudian, Polri TV Radio, Samsat Digital Nasional, SKCK Online, pelayanan masyarakat, aduan SPKT, SP2HP online, Patroli Siber, Dumas Presisi, dan Propam Presisi.

Listyo melanjutkan, Polri juga telah menerapkan layanan hotline melalui nomor 110 di 28 Polda.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Ia menyebutkan, layanan tersebut telah menerima 1.455.954 panggilan selama 20 hari sejak diluncurkan pada 20 Mei 2021.

Ke depannya, layanan hotline 110 itu akan dihubungkan dengan pusat komando atau command center agar anggota Polri yang berada di lapangan dapat dimonitor saat bergerak atas pengaduan masyarakat.

"Ini tentunya untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk melaporkan, di satu sisi pimpinan juga bisa mengontrol dan menilai kinerja satuan bawahannya dengan menggunakan aplikasi tersebut dan layanan tersebut," ujar Listyo.

Pelayanan Polri yang mudah diakses merupakan salah satu janji Listyo saat mengikuti uji kepatutan dan kelayakan sebagai calon kapolri pada Januari 2021.

Baca juga: Eks Penyidik KPK Stepanus Robin Mengaku Masih Jadi Anggota Polri

Salah satu program yang ia janjikan adalah menata ulang layanan darurat atau hotline Polri dengan memberlakukan nomor tunggal secara nasional.

"Kami akan lakukan penataan kembali layanan darurat ataupun hotline kepolisian dengan memberlakukan nomor tunggal secara nasional dalam rangka merespons cepat aduan masyarakat," kata Listyo pada 20 Januari 2021.

Harapannya, kehadiran Polri di tengah masyarakat makin dirasakan. Nomor tunggal itu nantinya dikoneksikan dengan sistem panic button dan mobil-mobil patroli.

"Diharapkan ke depan masyarakat bisa mendapatkan pelayanan Polri semudah memesan piza," ucap dia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Alami Keterbatasan Personel saat Pandemi, Mobilitas Dikurangi, Program Kerja Beralih ke Daring

KPK Alami Keterbatasan Personel saat Pandemi, Mobilitas Dikurangi, Program Kerja Beralih ke Daring

Nasional
Ajak Masyarakat Peduli Nakes, Dompet Dhuafa Serukan Gerakan “Surat untuk Nakes”

Ajak Masyarakat Peduli Nakes, Dompet Dhuafa Serukan Gerakan “Surat untuk Nakes”

Nasional
Ombudsman: Kalau Tata Cara Peralihan Status Selesai di PP, Tak Ada Perdebatan Alih Status Pegawai KPK

Ombudsman: Kalau Tata Cara Peralihan Status Selesai di PP, Tak Ada Perdebatan Alih Status Pegawai KPK

Nasional
Periksa Saksi, KPK Dalami Pengeluaran Dana Sarana Jaya untuk Lahan di Munjul

Periksa Saksi, KPK Dalami Pengeluaran Dana Sarana Jaya untuk Lahan di Munjul

Nasional
YLBHI Sebut Ombudsman Berhasil Bongkar Adanya Skenario dalam Penyelenggaraan TWK

YLBHI Sebut Ombudsman Berhasil Bongkar Adanya Skenario dalam Penyelenggaraan TWK

Nasional
Stok Vaksin Covid-19 Ada 55 Juta Dosis: 40 Juta Bulk, Sisanya Vaksin Jadi

Stok Vaksin Covid-19 Ada 55 Juta Dosis: 40 Juta Bulk, Sisanya Vaksin Jadi

Nasional
Kader PAN Gugat Zulkifli Hasan, Tuntut Ganti Rugi Rp 100 Miliar

Kader PAN Gugat Zulkifli Hasan, Tuntut Ganti Rugi Rp 100 Miliar

Nasional
Menteri Trenggono Minta Politeknik Kementerian KP Perkuat Potensi Wirausaha Peserta Didik

Menteri Trenggono Minta Politeknik Kementerian KP Perkuat Potensi Wirausaha Peserta Didik

Nasional
MK Tolak Sengketa PSU Pilkada Kalsel, Begini Respons Denny Indrayana

MK Tolak Sengketa PSU Pilkada Kalsel, Begini Respons Denny Indrayana

Nasional
Soal ivermectin, ICW Masih Belum Terima Surat Somasi Moeldoko

Soal ivermectin, ICW Masih Belum Terima Surat Somasi Moeldoko

Nasional
Akan Polisikan ICW Pakai UU ITE Dinilai Langgengkan Praktik Kriminalisasi, Moeldoko Disarankan Pakai UU Pers

Akan Polisikan ICW Pakai UU ITE Dinilai Langgengkan Praktik Kriminalisasi, Moeldoko Disarankan Pakai UU Pers

Nasional
Irjen KKP: Kebijakan Ekspor Benur Dibuka Usai Studi Banding ke Australia

Irjen KKP: Kebijakan Ekspor Benur Dibuka Usai Studi Banding ke Australia

Nasional
Makna dan Pesan dari Maraknya Baliho Puan Maharani...

Makna dan Pesan dari Maraknya Baliho Puan Maharani...

Nasional
KSAU Resmi Copot Danlanud Johannes Abraham Dimara Merauke, Penggantinya Dilantik

KSAU Resmi Copot Danlanud Johannes Abraham Dimara Merauke, Penggantinya Dilantik

Nasional
Ketua DPR: Segera Bayarkan Insentif Tenaga Kesehatan

Ketua DPR: Segera Bayarkan Insentif Tenaga Kesehatan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X