Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Polri Telah Terapkan 15 Aplikasi Pelayanan Publik, Kapolri: Semudah Memesan Piza

Kompas.com - 16/06/2021, 13:33 WIB
Ardito Ramadhan,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kapolri Jenderal (Polisi) Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan, Polri telah menerapkan 15 aplikasi yang dapat digunakan masyarakat untuk mengakses pelayanan polisi.

Listyo mengeklaim, dengan adanya 15 aplikasi tersebut, masyarakat akan semakin mudah untuk mengakses pelayanan dari Polri selayaknya memesan piza.

"Terkait dengan pelayanan cepat yang terukur dengan berbasis teknologi informasi, kami (telah menerapkan) 15 aplikasi pelayanan publik dengan online system dan delivery system sebagaimana janji kami untuk mempermudah pelayanan kepada masyarakat semudah memesan piza," kata Listyo dalam rapat dengan Komisi III DPR, Rabu (16/6/2021).

Aplikasi-aplikasi yang telah diterapkan itu adalah SIM Internasional Online, SIM Nasional Presisi, Ujian Teori SIM Online, E-PPSI, E-Rikkes, dan Dumas Online System.

Baca juga: Kisah Nenek Minah dan Janji Listyo Sigit agar Hukum Tak Tajam ke Bawah

Kemudian, Polri TV Radio, Samsat Digital Nasional, SKCK Online, pelayanan masyarakat, aduan SPKT, SP2HP online, Patroli Siber, Dumas Presisi, dan Propam Presisi.

Listyo melanjutkan, Polri juga telah menerapkan layanan hotline melalui nomor 110 di 28 Polda.

Ia menyebutkan, layanan tersebut telah menerima 1.455.954 panggilan selama 20 hari sejak diluncurkan pada 20 Mei 2021.

Ke depannya, layanan hotline 110 itu akan dihubungkan dengan pusat komando atau command center agar anggota Polri yang berada di lapangan dapat dimonitor saat bergerak atas pengaduan masyarakat.

"Ini tentunya untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk melaporkan, di satu sisi pimpinan juga bisa mengontrol dan menilai kinerja satuan bawahannya dengan menggunakan aplikasi tersebut dan layanan tersebut," ujar Listyo.

Pelayanan Polri yang mudah diakses merupakan salah satu janji Listyo saat mengikuti uji kepatutan dan kelayakan sebagai calon kapolri pada Januari 2021.

Baca juga: Eks Penyidik KPK Stepanus Robin Mengaku Masih Jadi Anggota Polri

Salah satu program yang ia janjikan adalah menata ulang layanan darurat atau hotline Polri dengan memberlakukan nomor tunggal secara nasional.

"Kami akan lakukan penataan kembali layanan darurat ataupun hotline kepolisian dengan memberlakukan nomor tunggal secara nasional dalam rangka merespons cepat aduan masyarakat," kata Listyo pada 20 Januari 2021.

Harapannya, kehadiran Polri di tengah masyarakat makin dirasakan. Nomor tunggal itu nantinya dikoneksikan dengan sistem panic button dan mobil-mobil patroli.

"Diharapkan ke depan masyarakat bisa mendapatkan pelayanan Polri semudah memesan piza," ucap dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com