Sespri Edhy Prabowo Ungkap Alasan soal Perusahaan yang Tak Dapat Jatah Ekspor Benih Benur

Kompas.com - 16/06/2021, 00:08 WIB
Tersangka kasus dugaan suap izin ekspor benih lobster Edhy Prabowo (kiri) dan Andreau Pribadi Misata (kanan) bersiap menjalani pemeriksaan di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Senin (22/2/2021). KPK memperpanjang masa penahanan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo itu untuk 30 hari ke depan, sedangkan Andreau Pribadi Misata menjalani pemeriksaan lanjutan untuk kasus yang sama. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/rwa. Aprillio AkbarTersangka kasus dugaan suap izin ekspor benih lobster Edhy Prabowo (kiri) dan Andreau Pribadi Misata (kanan) bersiap menjalani pemeriksaan di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Senin (22/2/2021). KPK memperpanjang masa penahanan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo itu untuk 30 hari ke depan, sedangkan Andreau Pribadi Misata menjalani pemeriksaan lanjutan untuk kasus yang sama. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/rwa.

JAKARTA, KOMPAS.com – Sekretaris pribadi (sespri) mantan Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Edhy Prabowo, Andreau Misanta Pribadi menjelaskan alasan terkait adanya perusahaan yang tidak mendapatkan jatah ekspor benih benur lobster (BBL).

Dikutip dari Tribunnews.com, Andreau mengatakan bahwa ada 72 perusahaan yang mendapatkan izin budidaya. Lalu dari jumlah tersebut 65 persuahaan mendapatkan izin ekspor.

Tapi diketahui kemudian bahwa hanya terdapat 41 perusahaan yang akhirnya benar-benar melakukan eskpor BBL.

“Yang belum ekspor saya pastikan adalah perusahaan yang baru mendapatkan izin dimana mereka harus mempersiapkan instalasi, gudang, packaging,” sebut Andreau dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Selasa (15/6/2021).

Baca juga: Jaksa KPK Sebut Pedangdut Betty Elista Terima Uang Rp 66 Juta dari Edhy Prabowo

Jaksa menggali keterangan Andreau karena menduga bahwa perusahaan-perusahaan yang tidak mendapatkan izin ekspor itu adalah perusahaan yang tidak menjalin kerja sama dengan PT Aero Citra Kargo (PT ACK).

PT ACK diketahui perusahaan yang melakukan pengiriman ekspor BBL ke luar negeri.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

“Bukan karena perusahaan itu enggak bekerja sama dengan PT ACK?” tanya jaksa.

“Saya pastikan tidak,” tutur Andreau.

Baca juga: Jaksa Ungkap Sespri Edhy Prabowo Transfer Uang Rp 1 Miliar Pakai Rekening Pegawainya

Dalam perkara ini diketahui Sekretaris Edhy Prabowo, Amiril Mukminin meminta pembagian saham PT ACK menjadi tiga bagian yakni untuk Achmad Bachtiar sebesar 41,65 persen, Amiril 41,65 persen dan Yudi Surya Atmaja sebesar 16,7 persen.

Achmad Bachtiar dan Amiril adalah representasi dari Edhy Prabowo sedangkan Yudhi merupakan wakil dari Siswandhi Pranoto Loe.

Jaksa menduga Edhy menerima uang Rp 25,7 miliar. Uang itu didapat dari pemiik PT Dua Putera Perkasa Pratama (PT DPPP) Suharjito dan eksportir lainnya.

Pemberian itu diduga agar Edhy Prabowo segera mengeluarkan izin ekspor BBL pada perusahaan-perusahaan eksportir tersebut.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi: Tak Boleh Ada Lagi Ego Sektor di Antara ASN

Jokowi: Tak Boleh Ada Lagi Ego Sektor di Antara ASN

Nasional
Ketika Orde Baru Tuding PRD Salah Satu Penyebab Kerusuhan 27 Juli 1996

Ketika Orde Baru Tuding PRD Salah Satu Penyebab Kerusuhan 27 Juli 1996

Nasional
Menko PMK Minta Pemda Segera Habiskan Stok Vaksin Covid-19

Menko PMK Minta Pemda Segera Habiskan Stok Vaksin Covid-19

Nasional
Aturan Baru Pelaku Perjalanan Dalam Negeri Saat PPKM Level 4 Dirilis, Ini Ketentuannya

Aturan Baru Pelaku Perjalanan Dalam Negeri Saat PPKM Level 4 Dirilis, Ini Ketentuannya

Nasional
Kunjungan ke Kaltim, Menko PMK Imbau Perusahaan Besar Bantu Kebutuhan Oksigen Lewat CSR

Kunjungan ke Kaltim, Menko PMK Imbau Perusahaan Besar Bantu Kebutuhan Oksigen Lewat CSR

Nasional
Mahfud Ajak Kerja Sama Ormas Keagamaan Tekan Kasus Covid-19

Mahfud Ajak Kerja Sama Ormas Keagamaan Tekan Kasus Covid-19

Nasional
Mendagri Minta Kepala Daerah Terjun Langsung Salurkan Bansos ke Warga

Mendagri Minta Kepala Daerah Terjun Langsung Salurkan Bansos ke Warga

Nasional
Wapres Minta Ulama Jaga Keselamatan Negara dari Potensi Ketidakpercayaan Masyarakat

Wapres Minta Ulama Jaga Keselamatan Negara dari Potensi Ketidakpercayaan Masyarakat

Nasional
Cerita Budiman Sudjatmiko Dituding Jadi Dalang Kerusuhan 27 Juli 1996

Cerita Budiman Sudjatmiko Dituding Jadi Dalang Kerusuhan 27 Juli 1996

Nasional
Ini Alasan Hakim Memvonis Bebas Mandor Renovasi Gedung Kejagung

Ini Alasan Hakim Memvonis Bebas Mandor Renovasi Gedung Kejagung

Nasional
Soal Aturan Makan 20 Menit, Tito: Terdengar Lucu, tetapi Beberapa Negara Sudah Berlakukan

Soal Aturan Makan 20 Menit, Tito: Terdengar Lucu, tetapi Beberapa Negara Sudah Berlakukan

Nasional
25 Tahun Kudatuli: Peristiwa Mencekam di Kantor PDI

25 Tahun Kudatuli: Peristiwa Mencekam di Kantor PDI

Nasional
Karut-marut Pencairan Insentif Tenaga Kesehatan di Tengah Pandemi

Karut-marut Pencairan Insentif Tenaga Kesehatan di Tengah Pandemi

Nasional
Terbitkan Surat Edaran, KPK Minta Industri Jasa Keuangan Kendalikan Gratifikasi

Terbitkan Surat Edaran, KPK Minta Industri Jasa Keuangan Kendalikan Gratifikasi

Nasional
Angka Kematian Tinggi, Menkes Ingatkan Pentingnya Ukur Saturasi Oksigen Pasien Covid-19

Angka Kematian Tinggi, Menkes Ingatkan Pentingnya Ukur Saturasi Oksigen Pasien Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X