KILAS

Kilas Daerah Semarang

Percepat Vaksinasi, Pemkot Semarang akan Tambah 4 Sentra Vaksinasi

Kompas.com - 15/06/2021, 21:40 WIB
Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi dalam salah satu kesempatan. DOK. Humas Pemkot SemarangWali Kota Semarang Hendrar Prihadi dalam salah satu kesempatan.

KOMPAS.com – Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi mengatakan, pihaknya akan menambah empat titik sentra vaksinasi untuk mempercepat proses vaksinasi di ibu kota Jawa Tengah ini.

Sentra vaksin kami siapkan di Pedurungan, tepatnya di bekas kantor kecamatan, dan yang sekarang digunakan untuk kantor kecamatan. Kemudian di Mijen juga di kantor kecamatan dan bekas kantor kecamatan,” ujarnya di kantornya, Selasa (15/6/2021).

Wali kota yang akrab disapa Hendi ini juga mengatakan, percepatan vaksinasi memang menjadi salah satu prioritasnya guna mengatasi lonjakan kasus Covid-19. Untuk itu, dia menargetkan ada lima sentra vaksinasi.

Dengan bertambahnya sentra vaksin, Hendi berharap percepatan program vaksinasi bisa lebih optimal dalam menekan kasus Covid-19 terkhusus di wilayah yang menjadi kewenangannya.

Adapun, Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang sebelumnya telah membuka sentra vaksinasi dengan sistem drive thru di objek wisata Klenteng Sam Poo Kong.

Baca juga: Dibantu Kejari, Pemkot Semarang Berhasil Selamatkan Aset Negara Rp 94,7 Miliar

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dia juga mengungkapkan, selain menyiapkan sentra vaksin, pihaknya telah menyiapkan tenaga kesehatan, sehingga mampu memvaksinasi 3.000 hingga 5.000 orang per hari.

“Tenaga kesehatan kami mampu melaksanakan vaksinasi terhadap tiga ribu sampai lima ribu orang. Jadi yang kami harapkan lebih banyak kiriman vaksin dari pemerintah pusat,” jelasnya dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com.

Sementara itu, jumlah masyarakat Kota Semarang yang sudah divaksin saat ini tercatat 520.000 lebih. Jumlah ini akan bertambah dengan 5.000 vaksin dari pemerintah provinsi yang akan masuk dalam waktu dekat.

“Kami akan ketambahan lagi 5.000 vaksin yang bisa untuk 50.000 masyarakat. Ini akan digunakan untuk masyarakat yang sudah mendaftarkan di aplikasi Dinkes. Saat ini daftar tunggu di aplikasi mencapai 18.000,” jelasnya.

Hendi menambahkan, selain upaya vaksinasi, Pemkot Semarang kembali mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan penerapan protokol kesehatan.

Baca juga: Klaster Keluarga Capai 80 Persen, Wali Kota Semarang Minta Warga Bergejala Langsung Diswab

Pasalnya, berdasarkan hasil survei yang dilakukan Pemkot Semarang menunjukkan adanya peningkatan kasus Covid seiring menurunnya kepatuhan protokol kesehatan di masyarakat.

"Kami sudah mengadakan survei mingguan yang menunjukkan kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan cenderung menurun,” tuturnya.

Dari survei yang dilakukan, angka kepatuhan masyarakat berada pada angka 78 persen di minggu-minggu ini menjadi 74 persen.

“Artinya, pemakaian masker, kerumunan mulai diabaikan oleh masyarakat," lanjut Hendi.

Oleh karena itu, dia meminta masyarakat untuk lebih tegas lagi dalam melaksanakan protokol kesehatan, yaitu menerapkan 5M serta tidak bepergian kecuali sifatnya penting dan mendesak.

Baca juga: Walkot Semarang Minta RS dan Tempat Isolasi Tempat Pasien Covid-19 dari Luar Daerah

"Dengan begitu, kunci dalam situasi seperti ini yaitu saling menjaga diri, keluarga, dan lingkungannya," tukasnya.

Baca tentang
Kompas.com Berita Vaksinasi

Kita bisa akhiri pandemi Covid-19 jika kita bersatu melawannya. Sejarah membuktikan, vaksin beberapa kali telah menyelamatkan dunia dari pandemi.

Vaksin adalah salah satu temuan berharga dunia sains. Jangan ragu dan jangan takut ikut vaksinasi. Cek update vaksinasi.

Mari bantu tenaga kesehatan dan sesama kita yang terkena Covid-19. Klik di sini untuk donasi via Kitabisa.

Kita peduli, pandemi berakhir!


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Alami Keterbatasan Personel saat Pandemi, Mobilitas Dikurangi, Program Kerja Beralih ke Daring

KPK Alami Keterbatasan Personel saat Pandemi, Mobilitas Dikurangi, Program Kerja Beralih ke Daring

Nasional
Ajak Masyarakat Peduli Nakes, Dompet Dhuafa Serukan Gerakan “Surat untuk Nakes”

Ajak Masyarakat Peduli Nakes, Dompet Dhuafa Serukan Gerakan “Surat untuk Nakes”

Nasional
Ombudsman: Kalau Tata Cara Peralihan Status Selesai di PP, Tak Ada Perdebatan Alih Status Pegawai KPK

Ombudsman: Kalau Tata Cara Peralihan Status Selesai di PP, Tak Ada Perdebatan Alih Status Pegawai KPK

Nasional
Periksa Saksi, KPK Dalami Pengeluaran Dana Sarana Jaya untuk Lahan di Munjul

Periksa Saksi, KPK Dalami Pengeluaran Dana Sarana Jaya untuk Lahan di Munjul

Nasional
YLBHI Sebut Ombudsman Berhasil Bongkar Adanya Skenario dalam Penyelenggaraan TWK

YLBHI Sebut Ombudsman Berhasil Bongkar Adanya Skenario dalam Penyelenggaraan TWK

Nasional
Stok Vaksin Covid-19 Ada 55 Juta Dosis: 40 Juta Bulk, Sisanya Vaksin Jadi

Stok Vaksin Covid-19 Ada 55 Juta Dosis: 40 Juta Bulk, Sisanya Vaksin Jadi

Nasional
Kader PAN Gugat Zulkifli Hasan, Tuntut Ganti Rugi Rp 100 Miliar

Kader PAN Gugat Zulkifli Hasan, Tuntut Ganti Rugi Rp 100 Miliar

Nasional
Menteri Trenggono Minta Politeknik Kementerian KP Perkuat Potensi Wirausaha Peserta Didik

Menteri Trenggono Minta Politeknik Kementerian KP Perkuat Potensi Wirausaha Peserta Didik

Nasional
MK Tolak Sengketa PSU Pilkada Kalsel, Begini Respons Denny Indrayana

MK Tolak Sengketa PSU Pilkada Kalsel, Begini Respons Denny Indrayana

Nasional
Soal ivermectin, ICW Masih Belum Terima Surat Somasi Moeldoko

Soal ivermectin, ICW Masih Belum Terima Surat Somasi Moeldoko

Nasional
Akan Polisikan ICW Pakai UU ITE Dinilai Langgengkan Praktik Kriminalisasi, Moeldoko Disarankan Pakai UU Pers

Akan Polisikan ICW Pakai UU ITE Dinilai Langgengkan Praktik Kriminalisasi, Moeldoko Disarankan Pakai UU Pers

Nasional
Irjen KKP: Kebijakan Ekspor Benur Dibuka Usai Studi Banding ke Australia

Irjen KKP: Kebijakan Ekspor Benur Dibuka Usai Studi Banding ke Australia

Nasional
Makna dan Pesan dari Maraknya Baliho Puan Maharani...

Makna dan Pesan dari Maraknya Baliho Puan Maharani...

Nasional
KSAU Resmi Copot Danlanud Johannes Abraham Dimara Merauke, Penggantinya Dilantik

KSAU Resmi Copot Danlanud Johannes Abraham Dimara Merauke, Penggantinya Dilantik

Nasional
Ketua DPR: Segera Bayarkan Insentif Tenaga Kesehatan

Ketua DPR: Segera Bayarkan Insentif Tenaga Kesehatan

Nasional
komentar di artikel lainnya