Prabowo Tegaskan Tujuan Pengadaan Alutsista Rp 1.700 Triliun Bukan untuk Invasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto menjelaskan mengenai tujuan pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) senilai Rp 1.700 triliun.

Menurut Prabowo, pengadaan alat peralatan pertahanan dan keamanan (alpalhankam) itu bukan untuk menginvasi negara lain.

"Kita tidak niat invansi siapa pun," ujar Prabowo saat berbicara di kanal YouTube Deddy Corbuzier, Minggu (13/6/2021).

Baca juga: Antisipasi Mafia Alutsista, Prabowo Akan Negosiasi Langsung dengan Produsen

Prabowo mengatakan, bangsa Indonesia tidak pernah berniat menginvasi keluar dengan adanya alutsista yang dimiliki.

Hal itu juga telah disampaikannya berulang kali ke sejumlah negara.

"Itu yang saya tegaskan di mana-mana dan itu sebetulnya yang disukai oleh tetangga kita," ucap dia.

Prabowo menjelaskan bahwa doktrin pertahanan negara Indonesia adalah membela diri.

Baca juga: Survei SMRC: Prabowo Subianto Terpilih Jadi Presiden jika Pemilihan Digelar Hari Ini

Indonesia bakal melakukan perlawanan apabila terjadi serangan lebih dulu.

"Doktrin kita, wawasan pertahanan kita adalah defensif. Kita akan membela diri kalau kita diserang, kita akan mempertahankan kemerdekaan kalau mau dijajah. Tapi kita tidak mau menjajah dan menyerang," kata Ketua Umum Partai Gerindra ini.

Kementerian Pertahanan (Kemenhan) berencana membeli alutsista dengan anggaran Rp 1.700 triliun.

Rencana pengadaan alutsista senilai Rp 1.700 triliun tertuang dalam dokumen Rancangan Peraturan Presiden (Raperpres) tentang Pemenuhan Kebutuhan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia Tahun 2020-2024.

Baca juga: Polemik Pengadaan Alpalhankam dan Keterlibatan PT TMI Bentukan Yayasan Kemenhan...

Berdasarkan rancangan tersebut, pengadaan alutsista ini bisa dilakukan dengan skema peminjaan dana asing alias utang.

Belakangan, Kemenhan membantah nilai pengadaan alutsista itu dan pembahasan rancangan tersebut belum final.