Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Kita Harapkan Vaksinasi Berlanjut, Penyebaran Covid-19 Bisa Dihambat

Kompas.com - 14/06/2021, 10:05 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengatakan, pelaksanaan vaksinasi Covid-19 diharapkan terus berlanjut untuk mengatasi penularan virus corona.

Menurut dia, vaksinasi jangan hanya berhenti di saat hari-H program vaksinasi massal di suatu tempat.

Hal itu ditekankan Jokowi saat dialog secara virtual dengan perwakilan pelaksana vaksinasi Covid-19 di sejumlah titik di Bekasi, Senin (14/6/2021).

Baca juga: Jokowi Tinjau Vaksinasi Massal Covid-19 di Kota Bekasi

"Kita harapkan semuanya berlanjut, tidak hanya hari ini tetapi terus. Sehingga sesuai dengan target yang telah diberikan nanti mencapai herd immunity," ujar Jokowi saat berdialog dari Stadion Patriot Candrabagha, Kota Bekasi yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden.

"Dan kita harapkan penyebaran Covid bisa kita hambat, atau tidak kemana-mana," kata Presiden.

Dalam dialog itu, Jokowi antara lain menyapa perwakilan pelaksana dari Puskesmas Mustika Jaya dan RS Mitra Keluarga.

Kedua perwakilan menyampaikan dalam satu hari menargetkan peserta vaksinasi Covid-19 sebanyak ratusan orang yang terdiri dari pelayan publik dan lansia.

Baca juga: 1 Juta Dosis Vaksin Sinopharm untuk Vaksinasi Gotong Royong Tiba di Indonesia

Sementara itu, sebelumnya Presiden Jokowi meninjau pelaksanaan vaksinasi massal Covid-19 yang diadakan di Stadion Patriot Candrabagha, Kota Bekasi, Senin.

Dalam peninjauan tersebut, Jokowi didampingi Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi.

Vaksinasi tersebut menyasar masyarakat umum, lansia, pelayan publik, karyawan tenant, dan penyandang disabilitas.

Jokowi berharap, model vaksinasi Covid-19 semacam ini dapat diterapkan di kota dan kabupaten yang lain.

Baca juga: Menkes Rilis Permenkes 18/2021, Jenis Vaksin Covid-19 Program Pemerintah dan Gotong Royong Boleh Sama

Sehingga, vaksinasi bisa berlangsung dalam jumlah yang banyak.

"Di sini, Pak Wali Kota tadi menyampaikan sehari bisa 10.000 dan kita harapkan segera bisa mencapai kekebalan komunal, herd immunity. Dan kita berharap penyebaran Covid bisa kita hambat penyebarannya," tutur Jokowi.

Diberitakan, data Kementerian Kesehatan mencatat jumlah masyarakat yang telah disuntik vaksin Covid-19 dosis kedua hingga Minggu (13/6/2021) bertambah menjadi 11.568.443 orang.

Adapun masyarakat yang sudah divaksin dosis pertama yakni sebanyak 20.158.937 orang.

Masyarakat yang sudah divaksinasi tersebut berasal dari dari kalangan tenaga kesehatan, petugas publik, dan lansia.

Mereka adalah sasaran pada program vaksinasi tahap kedua.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Bingung Mau Siapkan Jawaban

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Bingung Mau Siapkan Jawaban

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Nasional
Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Nasional
Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Nasional
Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com