Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menko PMK: Ada 6 Provinsi Belum Punya RSJ, Pemerintah Beri Perhatian Khusus

Kompas.com - 11/06/2021, 17:47 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, pemerintah akan memberikan perhatian khusus terhadap beberapa provinsi yang masih belum mempunyai rumah sakit jiwa (RSJ).

Saat ini, kata dia, masih ada enam provinsi di Indonesia yang masih belum memiliki RSJ atau RS yang khusus menangani masalah kesehatan jiwa.

"Masih ada enam (provinsi belum punya RSJ) dan Presiden sudah memerintahkan kepada saya untuk diselesaikan," ujar Muhadjir saat berkunjung ke RS Khusus Daerah (RSKD) Dadi di Makassar, Sulawesi Selatan, dikutip dari siaran pers (11/6/2021).

Baca juga: Moeldoko: Akses Kesehatan Jiwa Masih Terbatas, Baru Ada 51 RSJ

Adapun keenam provinsi tersebut adalah Papua Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Gorontalo, Kalimantan Utara, dan Kepulauan Riau.

Sementara itu, Muhadjir juga mengapresiasi fasilitas dan pelayanan RSKD Dadi yang dinilainya sudah sangat baik.

Ia pun berjanji akan mengoordinasikan RSKD Dadi dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan terkait tidak ditanggungnya pembiayaan pasien karena belum terdaftar menjadi peserta.

Sementara itu, Direktur RSKD Dadi Arman Bausat mengatakan, saat ini terdapat lebih dari 600 pasien jiwa yang rawat inap perharinya.

"Sedangkan kapasitas tempat tidur hanya sekitar 403 karena di Sulsel hingga kini hanya ada satu RSJ," kata dia.

Baca juga: Moeldoko Minta Menkes Bangun RSJ di 6 Provinsi

Selain itu, karena tidak ada panti sosial untuk orang dalam gangguan jiwa (ODGJ) dari Dinas Sosial, kata dia, maka RSKD Dadi pun difungsikan menjadi seperti panti sosial.

Hal tersebut diperparah dengan pembiaran pasien oleh keluarga dan penolakan masyarakat.

"Ini menyebabkan pasien jiwa sulit dipulangkan," ucap dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com