Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Tinggalkan Cara Lama dalam Pengarsipan yang Tak Efisien dan Lamban

Kompas.com - 10/06/2021, 09:25 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menyebutkan, di era disrupsi teknologi seperti sekarang ini pengelolaan arsip harus dilakukan dengan cara-cara baru yang memanfaatkan kemajuan teknologi digital.

Oleh karenanya, cara-cara lama dalam pengarsipan yang tidak efisien dan lamban harus ditinggalkan.

Hal ini Jokowi sampaikan dalam peringatan Hari Kearsipan Ke-50 Tahun 2021 yang digelar Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Rabu (9/6/2021) malam.

"Tinggalkan cara-cara lama dalam pengarsipan yang pengelolaannya tidak efisien, akses yang lamban, butuh waktu lama untuk menemukannya, dan juga penyimpanan yang tersebar di mana-mana," kata Jokowi dalam tayangan YouTube Arsip Nasional RI.

Baca juga: Jokowi: Kemampuan Kita untuk Mengelola Arsip Harus Semakin Baik, Prioritaskan Layanan Cepat

Jokowi mengatakan, saat ini berbagai negara tengah berlomba-lomba untuk berinovasi mengembangkan manajemen arsip berbasis elektronik, mulai dari cara melacak dan mengidentifikasi arsip dengan cepat, sampai menyiapkan alat registrasi untuk pelestarian arsip digital milik komunitas.

Inovasi pengarsipan, kata dia, tidak semata ditujukan bagi pengelolaan arsip pemerintahan, tetapi juga untuk tema-tema publik.

Beberapa negara mewujudkan hal itu dengan menyediakan portal yang berisikan konten dengan tema-tema yang akrab bagi publik dengan layanan akses yang nyaman.

Namun, bersamaan dengan itu, lanjut Jokowi, keamanan juga harus jadi perhatian utama dalam inovasi pengarsipan.

Baca juga: Jokowi: Tinggalkan Cara Lama Kelola Arsip

Dibutuhkan sistem pengamanan arsip jangka panjang yang dapat memindahkan arsip secara otomatis dari tempat penyimpanan.

"Inovasi adalah kunci kemajuan yang pasti terhadap teknologi digital harus segera dilakukan. Membuat layanan arsip yang cepat harus menjadi prioritas, arsip yang nyaman bagi publik harus disiapkan, ruang pelibatan publik dan komunitas dalam pengarsipan harus didorong," ujarnya.

Jokowi pun mengapresiasi inovasi ANRI yang membangun aplikasi elektronik Sistem Informasi Kearsipan Dinamis atau Srikandi.

Diharapkan, dengan adanya aplikasi itu pengarsipan lebih terintegrasi, efisien, dan efektif, sehingga lembaga pemerintah pusat sampai ke daerah tidak membangun aplikasinya sendiri-sendiri.

"Suatu saat saya akan coba aplikasi ini apakah betul betul akan bisa mudah dan informasi dengan cepat, bukan lagi dalam hitungan jam ataupun hari, tapi hanya perlu hitungan menit atau bahkan dalam hitungan detik," kata Jokowi.

Baca juga: Tinjau Vaksinasi Covid-19 di UI, Jokowi: Juli 2021 Target 1 Juta Orang Per Hari Divaksinasi

Jokowi menambahkan, sudah seharusnya kemampuan negara dalam mengelola arsip harus semakin baik. Sebab, arsip dijadikan landasan untuk membuat kebijakan yang cepat dan tepat.

Arsip juga menjadi bagian dari pendokumentasian kekayaan budaya bangsa.

Sebagai bangsa yang memiliki beragam budaya dan seni, kata Jokowi, arsip nasional harus terdokumentasi dan disajikan secara menarik.

Dengan begitu, akan menguatkan kecintaan dan kebanggaan generasi muda pada budaya bangsa.

"Saya berharap ulang tahun yang ke-50 ini menjadi momentum bagi Badan Arsip Nasional untuk melakukan lompatan kemajuan, berbenah diri, berinovasi, dan beradaptasi dengan teknologi," kata Jokowi.

"Saya yakin dengan terus berinovasi, maka Badan Arsip Nasional akan selalu menjadi rujukan dalam negeri maupun dunia internasional yang memberikan kontribusi besar bagi kemajuan bangsa," tuturnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com