Menpan-RB Tjahjo Kumolo Siap Hadir jika Dipanggil Komnas HAM Terkait TWK

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Tjahjo Kumolo mengaku siap jika dipanggil oleh Komnas HAM terkait polemik pelaksanaan tes wawasan kebangsaan (TWK) yang diikuti pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Namun, Tjahjo siap hadir jika dinilai dan terbukti ikut bertanggung jawab dalam proses alih status pegawai KPK menjadi ASN itu.

"Lho, kalau saya dipanggil (dan) saya merasa ikut bertanggung jawab, saya siap saja (hadir)," kata Tjahjo saat ditemui di Gedung ANRI, Jakarta, sebagaimana dikutip dari Tribunnews.com,  Rabu (9/6/2021) malam.

Baca juga: Litsus Era Orde Baru yang Populer Kembali Saat Diucapkan Menpan-RB Tjahjo Kumolo

Tjahjo pun menegaskan pihaknya sejak awal tidak ikut campur dalam proses alih status pegawai KPK menjadi ASN melalui TWK.

Menurut Tjahjo, semua proses itu melalui peraturan Komisioner KPK. Selanjutnya, Komisioner KPK bekerja sama dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan pihak ketiga.

"Kami Kemenpan-RB tidak ikut campur," tegas Tjahjo.

Selain itu, Tjahjo juga mempertanyakan terkait TWK yang disangkutpautkan dengan pelanggaran HAM

"Kalau ada yang itu (pelanggaran) Hak Komnas HAM untuk mencari data dan mengumpulkan data," terang Tjahjo.

Baca juga: Komnas HAM Harap Pimpinan dan Sekjen KPK Penuhi Panggilan Kedua

Diketahui, Komnas HAM telah menjadwalkan pemanggilan pimpinan KPK Firli Bahuri dkk untuk dimintai keterangan perihal tes wawasan kebangsaan. Komisioner Komnas HAM Choirul Anam menyebut, pimpinan KPK itu rencananya diperiksa di Kantor Komnas HAM,

"Surat panggilan sudah kami layangkan, dan jadwalnya hari ini," kata Anam.

Namun, Pimpinan KPK tidak hadir dalam pemanggilan itu.

Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri meanyampaikan Pimpinan KPK, kata Ali, sangat menghargai dan menghormati apa yang menjadi tugas pokok fungsi Komnas HAM sebagaimana ketentuan yang berlaku saat ini.

Kemudian, ia juga mengatakan, pimpinan dan sekjen KPK telah menerima surat dari Komnas HAM tertanggal 2 Juni 2021 terkait aduan tes wawasan kebangsaan pegawai KPK.

Ali menyebut, pihaknya sudah berkirim surat kepada Komnas HAM untuk meminta penjelasan mengenai hak asasi apa yang dilanggar pada pelaksanaan alih status pegawai KPK

"Tindak lanjut surat dimaksud, Senin, 7 Juni 2021 Pimpinan KPK telah berkirim surat kepada Komnas HAM untuk meminta penjelasan lebih dahulu mengenai hak asasi apa yang dilanggar pada pelaksanaan alih status pegawai KPK," kata Ali.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Tjahjo Kumolo Siap Hadir Jika Dipanggil Komnas HAM