Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres Terima Laporan soal Keamanan Papua dari Menko Polhukam

Kompas.com - 09/06/2021, 15:44 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin bertemu Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD di kediaman dinas Wapres, Rabu (9/6/2021).

Dalam pertemuan tersebut, Mahfud melaporkan tentang situasi dan keamanan di Papua dalam beberapa waktu terakhir.

Juru Bicara Wapres Masduki Baidlowi mengatakan, pembahasan tentang keamanan di Papua dilakukan agar pembangunan di wilayah tersebut bisa segera dilaksanakan seperti yang sudah tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua.

Baca juga: Komnas HAM: UU Otsus Papua Harus Jadi Dasar Penghentian Kekerasan

"Menko Polhukam yang membawahi unsur-unsur keamanan dalam negeri bertanggung jawab terkait bagaimana sisi keamanan, terutama di Papua seperti apa kondisi terakhirnya," kata Masduki kepada wartawan, usai pertemuan.

"Itulah yang dilaporkan dalam rangka bagaimana agar pembangunan di Papua untuk menyejahterakan masyarakatnya harus segera dipercepat," lanjut dia.

Sisi keamanan menjadi penting, kata dia, agar pembangunan di Papua bisa segera terlaksana.

Jika pembangunan terlaksana, maka masyarakat Papua pun bisa menjadi sejahtera seperti di daerah lainnya di Indonesia.

Masduki mengatakan, dalam pertemuan disimpulkan tentang bagaimana agar program-program yang ada dipercepat pelaksanaannya sehingga bisa menguntungkan Papua.

"Untuk itu akan segera ada rapat lanjutan yang berkaitan dengan bagaimana supaya APBN yang dipergunakan untuk membangun kesejahteraan Papua bisa segera direalisasikan," kata dia.

Baca juga: Revisi UU Otsus Papua, Komnas HAM Minta Tak Hanya Bahas Dana dan Pemekaran Wilayah

Dalam waktu dekat, kata Masduki, Wapres juga akan segera memanggil Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Kementerian Keuangan untuk membahas terkait anggaran.

Apabila sudah terlaksana, kata dia, maka tahap berikutnya adalah rapat terbatas dengan Presiden untuk bagaimana pembangunan dilakukan di Papua.

"Setelah selesai semuanya, Wapres akan melakukan kunjungan ke Papua. Menko Polhukam akan membantu sepenuhnya bagaimana Wapres berangkat ke Papua agar pembangunan di Papua bisa segera dirasakan manfaatnya," ucap dia.

Baca juga: Internet di Sebagian Papua Masih Lumpuh, Begini Penjelasan Menkominfo

Adapun Wapres Ma'ruf sebelumnya ditunjuk Presiden Jokowi sebagai Ketua Dewan Pengarah Tim Koordinasi Terpadu Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat.

Sejak beberapa waktu lalu, Ma'ruf sudah berencana akan melakukan kunjungan ke Papua.

Namun hal itu belum terlaksana mengingat situasi dan keamanan Papua yang dinilai belum kondusif.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

“Oposisi” Masyarakat Sipil

“Oposisi” Masyarakat Sipil

Nasional
Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Nasional
Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Nasional
Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Nasional
Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Nasional
Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Nasional
Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com