Kompas.com - 08/06/2021, 16:06 WIB
Menko Polhukam Mahfud MD memberikan keterangan pers usai berkunjung di Gereja Katedral, Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat (23/4/2021). Dalam kunjungan tersebut, Menkopolhukam Mahfud MD melakukan pertemuan dengan Uskup dan Pastor Gereja Katedral serta korban ledakan bom Katedral Makassar. ANTARA FOTO/ABRIAWAN ABHEMenko Polhukam Mahfud MD memberikan keterangan pers usai berkunjung di Gereja Katedral, Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat (23/4/2021). Dalam kunjungan tersebut, Menkopolhukam Mahfud MD melakukan pertemuan dengan Uskup dan Pastor Gereja Katedral serta korban ledakan bom Katedral Makassar.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menuturkan revisi empat pasal Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) bertujuan untuk menghilangkan kasus kriminalisasi.

"Itu semua untuk menghilangkan multitafsir, menghilangkan pasal karet dan menghilangkan kriminalisasi," ujar Mahfud dalam konferensi pers di Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (8/6/2021).

Baca juga: Pelaku dan Perekam Video Pria Telanjang di Atas Motor Dijerat Pasal UU ITE dan Pornografi

Adapun empat pasal yang bakal direvisi meliputi Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, dan Pasal 36.

Perbaikan ini juga satu paket dengan penambahan satu pasal dalam UU ITE, yakni pasal 45C.

Menurut Mahfud, revisi terhadap empat pasal tersebut sebagaimana masukan dari masyarakat.

Akan tetapi, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini memastikan bahwa revisi tersebut tak serta-merta mencabut secara keseluruhan UU ITE.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Kita perbaiki tanpa mencabut UU itu, karena UU itu masih bisa diperlukan untuk mengatur lalu lintas komunikasi kita," terang Mahfud.

Mahfud juga mengungkapkan, keputusan revisi itu diambil setelah mengantongi persetujuan dari Presiden Joko Widodo.

Baca juga: Pemerintah Putuskan Revisi 4 Pasal UU ITE

"Tadi kami melaporkan kepada presiden dan sudah disetujui untuk dilanjutkan," ucap Mahfud.

Sebelumnya, Tim Kajian UU ITE telah melakukan diskusi panjang dengan sejumlah narasumber beberapa waktu lalu.

Diskusi itu melibatkan para korban yang terjerat UU ITE. Langkah ini dilakukan setelah Presiden Joko Widodo menginginkan revisi UU ITE.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jumlah Penerima Bansos PKH Sama Seperti sebelum Pandemi, Anggota DPR: Format Bansos Kita Tak Ikuti Perubahan Sosial Masyarakat

Jumlah Penerima Bansos PKH Sama Seperti sebelum Pandemi, Anggota DPR: Format Bansos Kita Tak Ikuti Perubahan Sosial Masyarakat

Nasional
Alasan DPR Sediakan Isolasi Mandiri di Hotel: Isolasi Mandiri di Rumah Jabatan Diprotes Tetangga

Alasan DPR Sediakan Isolasi Mandiri di Hotel: Isolasi Mandiri di Rumah Jabatan Diprotes Tetangga

Nasional
Cara Bedakan Pulse Oximeter yang Asli dengan Palsu

Cara Bedakan Pulse Oximeter yang Asli dengan Palsu

Nasional
Megawati Akan Bangun Monumen Kudatuli di Kantor PDI-P Jalan Diponegoro Jakarta

Megawati Akan Bangun Monumen Kudatuli di Kantor PDI-P Jalan Diponegoro Jakarta

Nasional
Angka Kematian Masih Terus Meningkat meski Pemerintah Terapkan PPKM Level 1-4

Angka Kematian Masih Terus Meningkat meski Pemerintah Terapkan PPKM Level 1-4

Nasional
Satgas Klaim Kasus Aktif, Kasus Harian dan Kesembuhan Membaik Selama PPKM Level 1-4

Satgas Klaim Kasus Aktif, Kasus Harian dan Kesembuhan Membaik Selama PPKM Level 1-4

Nasional
Anggota DPR Positif Covid-19 Dapat Fasilitas Isolasi Mandiri di Hotel, Biaya Ditanggung Negara

Anggota DPR Positif Covid-19 Dapat Fasilitas Isolasi Mandiri di Hotel, Biaya Ditanggung Negara

Nasional
Anggota Dewan Positif Covid-19 Dapat Fasilitas Isolasi Mandiri di Hotel, Setjen: Pakai Anggaran DPR

Anggota Dewan Positif Covid-19 Dapat Fasilitas Isolasi Mandiri di Hotel, Setjen: Pakai Anggaran DPR

Nasional
UPDATE: Sebaran 2.069 Pasien Covid-19 Meninggal, Jateng Tertinggi dengan 417

UPDATE: Sebaran 2.069 Pasien Covid-19 Meninggal, Jateng Tertinggi dengan 417

Nasional
Kemenkes: Capaian Vaksinasi Covid-19 di DKI, Kepri, Sulut dan Bali Sudah di Atas 50 Persen

Kemenkes: Capaian Vaksinasi Covid-19 di DKI, Kepri, Sulut dan Bali Sudah di Atas 50 Persen

Nasional
Putusan Dibacakan Besok, KPK Harap Hakim Tolak Gugatan Praperadilan Angin Prayitno Aji

Putusan Dibacakan Besok, KPK Harap Hakim Tolak Gugatan Praperadilan Angin Prayitno Aji

Nasional
UPDATE 27 Juli: Sebaran 45.203 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jawa Barat

UPDATE 27 Juli: Sebaran 45.203 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jawa Barat

Nasional
UPDATE 27 Juli: 270.4343 Spesimen Diperiksa, Positivity Rate dengan PCR 45,40 Persen

UPDATE 27 Juli: 270.4343 Spesimen Diperiksa, Positivity Rate dengan PCR 45,40 Persen

Nasional
UPDATE 27 Juli: 18.666.343 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE 27 Juli: 18.666.343 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
UPDATE 27 Juli: Ada 556.281 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 27 Juli: Ada 556.281 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X