Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mantan Menlu Era Orde Baru Mochtar Kusumaatmadja Tutup Usia

Kompas.com - 06/06/2021, 14:03 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Menteri Luar Negeri Mochtar Kusumaatmadja meninggal dunia.

Kabar tersebut dibenarkan oleh Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Teuku Faizasyah ketika dikonfirmasi, Minggu (6/6/2021).

"Benar, meninggal jam 09.00 pagi tadi," ujar Faizasyah kepada Kompas.com.

Meski membenarkan, akan tetapi Faizasyah mengaku tidak mendapat informasi penyebab meninggalnya menteri luar negeri era Orde Baru tersebut.

"Tidak ada kabar sejauh ini," kata dia.

Kendati demikian, Faizasyah menyampaikan bahwa almarhum Mochtar Kusumaatmadja akan dimakamkan di Taman Pahlawan Kalibata, Jakarta.

Kabar duka tersebut juga sebelumnya disampaikan oleh akun Instagram resmi Kantor Staf Presiden (KSP).

Dalam unggahannya, akun tersebut menyampaikan duka cita mendalam atas wafatnya Mochtar Kusumaatmadja.

"Beliau merupakan Guru Besar dan Dekan di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung, Menteri Kehakiman Kabinet Pembangunan II Kabinet Pembangunan II (1973-1978), dan Menteri Luar Negeri Kabinet Pembangunan III dan IV Kabinet Pembangunan III dan IV (1978-1988)," demikian tulis akun tersebut.

Adapun Mochtar Kusumaatmadja lahir di Jakarta pada 17 Februari 1929.

Ia merupakan putra dari pasangan R Taslim Kusumaatmadja dan Sulmini.

Ia menamatkan pendidikan hukumnya dengan spesialisasi hukum internasional di Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada 1955.

Pada tahun 1956, ia mendapat gelar Master of Laws (LL.M.) dari Yale Law School Amerika Serikat.

Meski kerap mendapat kesan angkuh, tetapi Mochtar merupakan orang yang percaya diri berkat keahliannya di bidang hukum internasional.

Sebelum menjadi menteri, sejak tahun 1959, ia menjadi dosen di Fakultas Hukum Universitas Padjajaran (Unpad).

Ia kemudian diangkat menjadi Guru Besar Hukum Internasional di Fakultas Hukum Unpad dan menjadi Rektor Unpad pada 1972.

Pada tahun 1974, ia pun dipercaya Presiden Soeharto menjadi Menteri Kehakiman dalam Kabinet Pembangunan II.

Kemudian menjadi Menteri Kehakiman pada 1978 dan sebagai Menteri Luar Negeri di Kabinet Pembangunan III.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Bingung Mau Siapkan Jawaban

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Bingung Mau Siapkan Jawaban

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Nasional
Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Nasional
Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Nasional
Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com