Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Tanggapan Politikus PKS Saat Ditanya Informasi Soal Travel Agent yang Disebut Bisa Berangkatkan ke Saudi

Kompas.com - 06/06/2021, 13:08 WIB
Tsarina Maharani,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi PKS Bukhori mengatakan, ada biro perjalanan (travel agent) yang bisa berangkat ke Arab Saudi.

Bahkan, lanjut Bukhori, ada di antara beberapa rekannya yang yang sudah berangkat dua kali ke Arab Saudi menggunakan jasa biro perjalanan.

"Anehnya beberapa travel biro sudah ke sana (Arab Saudi) juga," kata Bukhori dalam diskusi daring yang disiarkan akun Youtube Medcom ID, Minggu (6/6/2021).

"Bahkan di antara kita ada yang ke sana, dua kali pula," lanjutnya.

Plt Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Khoirizi pun mempertanyakan biro perjalanan yang dimaksud Bukhori.

Menurutnya, pemerintah Arab Saudi masih memberlakukan pembatasan masuk bagi Indonesia.

Baca juga: Haji 2021 Dibatalkan, Ini Prosedur Lengkap Pengembalian Dana dan Paspor Jemaah

"Siapa? Saya minta tolong ditunjukkan siapa yang bisa ke sana. Travel biro mana yang punya kesempatan?" kata Khoirizi.

Namun, Bukhori tidak menjawab. Sambil tertawa, ia hanya mengatakan, akan memberitahukan secara pribadi kepada Khoirizi melalui pesan WhatsApp.

"Personal, setelah ini saya kasih WA-nya," ujarnya.

Bukhori pun berpendapat, salah satu faktor yang membuat pemerintah memutuskan membatalkan keberangkatan calon jemaah haji tahun 2021 karena persoalan diplomasi.

Ia mengatakan, dengan adanya beberapa biro perjalanan yang bisa masuk ke Arab Saudi secara informal, seharusnya pemerintah bisa lebih mengupayakan keberangkataan calon jemaah haji asal Indonesia.

"Menurut saya tidak cukup diplomasi itu hanya menunggu satu sisi formalitas saja. Kita mesti paham siapa orang Arab itu. Arab itu jauh lebih dominan putusan-putusannya terhadap kekoncoan, karena informalitas, bukan karena formalnya," kata Bukhori.

Baca juga: Ini Tanggapan Politikus PKS Saat Ditanya Informasi Soal Travel Agent yang Disebut Bisa Berangkatkan Haji

"Yang mempengaruhi itu. Karena itu pemerintah RI harus meningkatkan leverage dalam diplomasi. Jangan hanya formalnya saja," imbuh dia.

Diketahui, pemerintah Indonesia telah memutuskan untuk tidak memberangkatkan calon jemaah haji tahun 2021. Di tengah pandemi Covid-19 yang melanda dunia, bahkan berkembang varian baru, kesehatan dan keselamatan jemaah lebih utama dan dikedepankan. Selain itu, belum ada kepastian tentang kuota haji Indonesia dari pemerintah Arab Saudi.

Pembatalan keberangkatan calon jemaah haji Indonesia tahun ini ditetapkan melalui Keputusan Menteri Agama Nomor 660 Tahun 2021 tentang Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1442 Hijriah/2021 Masehi.

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengatakan, pemerintah mengambil keputusan itu setelah berdialog panjang dengan Komisi VII DPR dan melaksanakan persiapan sejak 24 Desember 2020 dengan membentuk tim krisis haji di masa pandemi Covid-19.

Setelah berkomunikasi dan membahas secara mendalam dengan Komisi VIII DPR, alim ulama, pimpinan ormas Islam, penyelenggara haji dan umrah khusus, biro perjalanan haji, dan BPKH yang menjadi ujung tombak pelayanan haji, pemerintah melalui Kementerian Agama memutuskan pembatalan keberangkatan haji Indonesia tahun 2021.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Nasdem: Anies 'Top Priority' Jadi Cagub DKI

Nasdem: Anies "Top Priority" Jadi Cagub DKI

Nasional
Sekjen PDI-P: Banyak Pengurus Ranting Minta Pertemuan Megawati-Jokowi Tak Terjadi

Sekjen PDI-P: Banyak Pengurus Ranting Minta Pertemuan Megawati-Jokowi Tak Terjadi

Nasional
Bisa Tingkatkan Kualitas dan Kuantitas Hakim Perempuan, Ketua MA Apresiasi Penyelenggaraan Seminar Internasional oleh BPHPI

Bisa Tingkatkan Kualitas dan Kuantitas Hakim Perempuan, Ketua MA Apresiasi Penyelenggaraan Seminar Internasional oleh BPHPI

Nasional
Jelang Pemberangkatan Haji, Fahira Idris: Kebijakan Haji Ramah Lansia Harap Diimplementasikan secara Optimal

Jelang Pemberangkatan Haji, Fahira Idris: Kebijakan Haji Ramah Lansia Harap Diimplementasikan secara Optimal

Nasional
Anies Tak Mau Berandai-andai Ditawari Kursi Menteri oleh Prabowo-Gibran

Anies Tak Mau Berandai-andai Ditawari Kursi Menteri oleh Prabowo-Gibran

Nasional
PKS Siapkan 3 Kadernya Maju Pilkada DKI, Bagaimana dengan Anies?

PKS Siapkan 3 Kadernya Maju Pilkada DKI, Bagaimana dengan Anies?

Nasional
Anies Mengaku Ingin Rehat Setelah Rangkaian Pilpres Selesai

Anies Mengaku Ingin Rehat Setelah Rangkaian Pilpres Selesai

Nasional
Koalisi Gemuk Prabowo-Gibran ibarat Pisau Bermata Dua

Koalisi Gemuk Prabowo-Gibran ibarat Pisau Bermata Dua

Nasional
Tawaran Posisi Penting untuk Jokowi Setelah Tak Lagi Dianggap Kader oleh PDI-P

Tawaran Posisi Penting untuk Jokowi Setelah Tak Lagi Dianggap Kader oleh PDI-P

Nasional
Diminta Mundur oleh TKN, Berikut 6 Menteri PDI-P dalam Periode Kedua Jokowi

Diminta Mundur oleh TKN, Berikut 6 Menteri PDI-P dalam Periode Kedua Jokowi

Nasional
Nasdem Tunggu Jawaban Anies Soal Tawaran Jadi Cagub DKI

Nasdem Tunggu Jawaban Anies Soal Tawaran Jadi Cagub DKI

Nasional
Minimalisasi Risiko Bencana Alam, DMC Dompet Dhuafa dan BNPB Tanam 1.220 Bibit Pohon di Bandung Barat

Minimalisasi Risiko Bencana Alam, DMC Dompet Dhuafa dan BNPB Tanam 1.220 Bibit Pohon di Bandung Barat

Nasional
Syaikhu Sebut Koalisi atau Oposisi Itu Kewenangan Majelis Syuro PKS

Syaikhu Sebut Koalisi atau Oposisi Itu Kewenangan Majelis Syuro PKS

Nasional
Jokowi Tak Lagi Dianggap Kader, PDI-P: Loyalitas Sangat Penting

Jokowi Tak Lagi Dianggap Kader, PDI-P: Loyalitas Sangat Penting

Nasional
PPP Buka Peluang Usung Sandiaga Jadi Cagub DKI

PPP Buka Peluang Usung Sandiaga Jadi Cagub DKI

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com