Politikus PKS Pertanyakan Alasan Pemerintah Tergesa-gesa Putuskan Pembatalan Keberangkatan Haji

Kompas.com - 06/06/2021, 12:41 WIB
Ilustrasi jemaah haji KOMPAS.COM/ABDUL HAQIlustrasi jemaah haji

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi PKS Bukhori menganggap pemerintah terlalu tergesa-gesa memutuskan pembatalan keberangkatan calon jemaah haji tahun 2021.

Menurut Bukhori, pemerintah setidaknya bisa menunggu hingga ada keputusan dari kerajaan Arab Saudi.

"Kalau Arab Saudi belum ada putusan apapun, mengapa kita tergesa-gesa?" kata Bukhori dalam diskusi daring yang disiarkan akun Youtube Medcom ID, Minggu (6/6/2021).

Ia berpendapat, pemerintah salah memilih waktu pengumuman. Bukhori menyatakan, pemilihan waktu yang tepat soal pengumuman keberangkatan haji pun penting.

"Persoalannya adalah memilih timming untuk mengumumkan jauh lebih penting," ujarnya.

Pernyataan Bukhori kemudian dijawab oleh Plt Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Khoirizi.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: Batal Berangkat, Ini Prosedur Pengembalian Paspor Jemaah Haji

Akibat pandemi, pemerintah Arab Saudi belum mengeluarkan instruksi apapun terkait pelaksanaan ibadah haji tahun 2021. Bertalian dengan itu, belum ada keputusan soal kuota haji untuk jemaah asal Indonesia.

Sementara itu, pemerintah RI butuh waktu untuk menyiapkan penyelenggaraan haji.

"Kita ini mau memindahkan orang dari Indonesia ke Arab Saudi. Perlu waktu. Jarak terbangnya saja sembilan jam. Kita butuh akomodasi, transportasi, konsumsi, butuh petugas, obat, klinik di sana. Hari ini belum bisa kita lakukan," jelas Khoirizi.

Khoirizi pun mengatakan, seandainya ada pihak yang bisa memastikan kapan pemerintah Arab Saudi membuat keputusan soal ibadah haji, ia bersedia untuk memperhitungkan ulang keputusan pemerintah tidak memberangkan calon jemaah.

"Kalau ada yang bisa memastikan pemerintah Arab Saudi mengumumkan, saya akan mengambil hitung-hitungan lagi. Kalau ada yang bisa memastikan," ucapnya.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mahasiswa Aksi di Gedung KPK, Firli Bahuri Pimpin Rakor di Jambi

Mahasiswa Aksi di Gedung KPK, Firli Bahuri Pimpin Rakor di Jambi

Nasional
Sekjen Lodewijk F Paulus Dipertimbangkan Golkar Gantikan Azis Syamsuddin

Sekjen Lodewijk F Paulus Dipertimbangkan Golkar Gantikan Azis Syamsuddin

Nasional
Menkes Pastikan Venue PON di Papua Dilakukan 'Fogging' Antisipasi Malaria

Menkes Pastikan Venue PON di Papua Dilakukan "Fogging" Antisipasi Malaria

Nasional
Rapat Pelaksanaan PON XX Papua, Menko PMK Ingatkan untuk Antisipasi Kerumunan Penonton

Rapat Pelaksanaan PON XX Papua, Menko PMK Ingatkan untuk Antisipasi Kerumunan Penonton

Nasional
Pemerintah Siapkan Opsi Selain PeduliLindungi, Ketua DPR: Urgen untuk Jamin Hak Warga

Pemerintah Siapkan Opsi Selain PeduliLindungi, Ketua DPR: Urgen untuk Jamin Hak Warga

Nasional
Geledah 3 Lokasi di Probolinggo, KPK Amankan Dokumen Terkait Kasus Jual Beli Jabatan

Geledah 3 Lokasi di Probolinggo, KPK Amankan Dokumen Terkait Kasus Jual Beli Jabatan

Nasional
Menkes: Vaksinasi Dosis Pertama di 5 Kota Penyelenggara PON XX Capai 62,7 Persen

Menkes: Vaksinasi Dosis Pertama di 5 Kota Penyelenggara PON XX Capai 62,7 Persen

Nasional
Demo Mahasiswa Depan KPK, Polisi Siapkan Tes Covid-19 Antigen untuk Periksa secara Acak

Demo Mahasiswa Depan KPK, Polisi Siapkan Tes Covid-19 Antigen untuk Periksa secara Acak

Nasional
Uji Materi UU KY, Ahli Sebut Pembentuk UU Berwenang Atur Rekrutmen Hakim

Uji Materi UU KY, Ahli Sebut Pembentuk UU Berwenang Atur Rekrutmen Hakim

Nasional
Moeldoko: Tidak Boleh Ada Lagi Pungli dan Perizinan yang Berbelit-belit

Moeldoko: Tidak Boleh Ada Lagi Pungli dan Perizinan yang Berbelit-belit

Nasional
Menaker: Nilai Bantuan Subsidi Upah Rp 1 Juta, Tak Ada Potongan Apa Pun

Menaker: Nilai Bantuan Subsidi Upah Rp 1 Juta, Tak Ada Potongan Apa Pun

Nasional
Publik Dinilai Perlu Menghukum Parpol yang Kadernya Korupsi

Publik Dinilai Perlu Menghukum Parpol yang Kadernya Korupsi

Nasional
IDAI Dorong Vaksinasi Covid-19 untuk Anak di Bawah 12 Tahun Segera Dilakukan

IDAI Dorong Vaksinasi Covid-19 untuk Anak di Bawah 12 Tahun Segera Dilakukan

Nasional
Antisipasi Demo Mahasiswa di Gedung KPK, Polisi Perketat Pengamanan

Antisipasi Demo Mahasiswa di Gedung KPK, Polisi Perketat Pengamanan

Nasional
Pimpinan DPR Tentukan Plt Pengganti Azis Syamsuddin pada Senin Ini

Pimpinan DPR Tentukan Plt Pengganti Azis Syamsuddin pada Senin Ini

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.