Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sebut Puan Paling Mungkin Maju Pilpres, Politisi PDI-P: Mas dari Jateng Jadi Menteri Saja

Kompas.com - 05/06/2021, 15:04 WIB
Ardito Ramadhan,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi PDI Perjuangan Effendi Simbolon mengatakan, Ketua DPR Puan Maharani merupakan sosok paling berpeluang untuk dicalonkan pada Pemilihan Presiden 2024.

"Kalau realitanya di partai, saya melihat kemungkinan terbesar itu Mbak Puan, kalau mas yang dari Jawa Tengah saya kira paling ya sampai tingkat jadi menteri lah, begitu ya," kata Effendi dalam rilis survei Parameter Politik Indonesia, Sabtu (5/6/2021).

Effendi tak ambil pusing dengan elektabilitas Puan yang baru berada di angka 1,7 persen berdasarkan survei Parameter Politik yang digelar pada 23-28 Mei 2021.

Effendi meyakini, elektabilitas Puan akan meningkat dalam waktu beberapa bulan ke depan.

"Saya yakin dalam 2-3 bulan nanti ketemu lagi, itu mungkin tadinya nol koma sekian menjadi dua digit itu," ujar Effendi.

Baca juga: Puan Dinilai Punya Modal Komplet untuk Maju Pilpres 2024, tapi...

Menurut Effendi, hal itu bukan tidak mungkin karena berkaca dari meroketnya popularitas dan elektabilitas Joko Widodo sebelum Pemilihan Presiden 2014 lalu hingga akhirnya terpilih jadi presiden.

Ia menambahkan, elektabilitas Puan akan semakin terdongkrak apabila Puan jadi berpasangan dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagimana yang pernah ia usulkan.

"Saya selalu kenapa ngotot mengusulkan Mbak Puan itu kombinasi dengan Mas Anies, ini luar biasa, Mas Anies seorang yang intelektual, akademisi, tenang, kemudian didukung mayoritas dari kelompok religius," ujar Effendi.

Effendi menyarankan agar Puan dapat menjadi diri sendiri tanpa terbebani dengan jabatannya sebagai Ketua DPR supaya semakin populer dan akan berpengaruh ke elektabilitas.

"Jalan saja menjadi dirinya sendiri. Kenapa sih, kita lihat saja, masa tak kenal maka tak sayang sih? Enggak mungkin lah orang semuanya membuat prediksi atau persepsi yang negatif ke Mbak Puan," kata dia.

Baca juga: Ketua DPP PKB Yakin Wacana Puan-Anies di Pilpres 2024 Tak Akan Terealisasi

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebelumnya menanggapi ramainya isu yang diperbincangkan terkait dirinya sebagai capres 2024.

Sebagai kader partai, Ganjar menegaskan bahwa segala keputusan terkait pencalonan Presiden ada di tangan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.

"Enggak lah, partai itu sudah punya aturan sendiri, di PDIP itu seluruhnya keputusannya sesuai dengan kongres, diserahkan kepada Ketum. Sudah titik tidak ada komanya," kata Ganjar di Kantornya, Rabu (2/6/2021).

Saat ini, Ganjar mengaku sedang konsentrasi menangani Covid-19 di Jawa Tengah.

"Tugas kita sekarang membereskan soal Covid, tugasnya sendiri sendiri, saya ada di Gubernur, bereskan dulu lah yg ada di Jawa Tengah," ujarnya.

Ganjar memang belum pernah mendeklarasikan dirinya bakal maju sebagai capres pada Pemilu 2024.

Namun, beredarnya pencalonan Ganjar sebagai capres sempat memanas menyusul pernyataan Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) DPP Jateng, Bambang Wuryanto yang menyebut Ganjar terlalu ambisi nyapres.

Baca juga: Survei Parameter Politik: Elektabilitas Prabowo Tertinggi, Disusul Ganjar dan Anies

Buntutnya, Bambang tak mengundang Ganjar dalam acara pengarahan kader PDIP yang dihadiri Ketua DPP PDIP, Puan Maharani.

Bahkan, Ganjar dikabarkan sedang berseteru dengan Puan hingga memunculkan perdebatan sengit di media sosial.

Sebelumnya, Ganjar menepis anggapan jika dirinya dikabarkan sedang berseteru dengan Puan hingga memunculkan perdebatan di media sosial.

Pasalnya, selama ini hubungannya dengan putri Megawati itu baik-baik saja.

Ganjar justru hormat dengan Puan sebagai komandan tempur yang memiliki andil besar atas kemenangan dirinya saat kontestasi Pilkada Jateng 2013

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com