"Ini bukan hal yang baru. Angka 20 persen ini sudah ada dari beberapa bulan. Sudah lumayan lama berjalan," ujarnya.
Atas data tersebut, Nadiem mengingatkan bahwa hal ini menjadi harapan agar sekolah tatap muka terbatas dapat lebih dikembangkan dan diperluas ke depannya.
Angka tersebut, kata dia, juga menjadi penanda bahwa pembelajaran tatap muka terbatas sudah bukan hal yang baru dan bukan lagi tidak bisa dilakukan di masa pandemi.
"Jadi mohon dipahami, ini bukan hal yang baru. Dan angka ini harus terus naik, kecuali kalau ada peningkatan kasus di daerah mikronya sendiri atau di dalam sekolahnya sendiri," jelasnya.
Lebih lanjut, Nadiem juga mengungkapkan alasan beberapa sekolah belum juga melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas.
Baca juga: Daftar 83 Sekolah di Jakarta yang Gelar Uji Coba Belajar Tatap Muka Tahap 2
Salah satu alasan yang paling banyak diungkap dalam survei adalah karena Pemerintah Daerah (Pemda) belum mengizinkan sekolah itu dibuka.
"Kendala terbesar pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas adalah belum diberikannya izin oleh Pemda/Satgas Covid-19 daerah," terangnya.
Ia menambahkan, hal ini membuktikan bahwa kendala terbesar belum terselenggaranya PTM terbatas di sejumlah daerah bukan karena vaksinasi yang belum selesai.
Untuk itu, Nadiem meminta dukungan Komisi X DPR untuk ikut mengadvokasi pemda/satgas daerah mengakselerasi pembelajaran tatap muka terbatas.
"Jadi alasannya sebenarnya bukan karena belum divaksinasi, atau yang lain atau seperti orang tua belum mengizinkan. Tetapi yang mayoritas sebut belum tatap muka itu karena belum diizinkan pemda/satgas daerah. Mohon dukungan bapak ibu Komisi X untuk membantu advokasi tersebut di daerahnya masing-masing," pinta Nadiem.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.