Pimpinan Komisi X DPR Minta Pemerintah Terbitkan SKB Pengawasan Sekolah Tatap Muka

Kompas.com - 05/06/2021, 12:39 WIB
Ilustrasi sekolah tatap muka. KOMPAS.com/GARRY LOTULUNGIlustrasi sekolah tatap muka.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi X DPR Dede Yusuf Macan Effendi mengusulkan pemerintah menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) terkait pengawasan pembelajaran tatap muka (PTM) di sekolah.

Menurut Dede, langkah tersebut perlu dipersiapkan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) menjelang dimulainya pembelajaran tatap muka pada Juli 2021.

"Keluarkan SKB tentang pengawasan Pembelajaran Tatap Muka antara Kemendagri, Kemendikbudristek, Kemenag dan Kemenkes sehingga ada tugas tambahan untuk melakukan tugas pengawasan untuk mengontrol sekolah-sekolah," kata Dede dalam diskusi virtual bertajuk "Tatap Muka Demi Siswa", Sabtu (5/6/2021).

Dede mengatakan, dengan SKB tersebut, pemerintah juga dapat mengatur soal pembentukan Satuan Tugas (Satgas) pengawasan pembelajaran tatap muka di sekolah-sekolah.

Baca juga: P2G: Vaksinasi Guru Lambat, Sekolah Tatap Muka Sulit Dipaksakan Serentak

Ia mencontohkan, setiap sekolah bisa membentuk Satgas yang anggotanya berasal dari Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS).

"Misalnya di SD 02 Bengkulu ada pramukanya, jadikan mereka Satgas dengan pakai protokol kesehatan, dia keliling melihat anak-anak yang lepas masker dia yang menegur. Tentu tidak gratis, artinya harus ada dukungan pembiayaan," ujarnya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Sehingga adek-adek kita bekerja dengan kerelawanannya itu mereka disiapkan prokesnya maskernya, hand sanitizer," sambungannya.

Dede menambahkan, pelaksanaan pembelajaran tatap muka di sekolah sangat bergantung pada Pemerintah Daerah.

Para Kepala Daerah diharapkan dapat memantau kondisi kabupaten/kota yang layak untuk membuka opsi pembelajaran tatap muka.

"Dan jadi catatan penting, apakah daerahnya siap? Kalau kita bicara Nusa Tenggara Timur dari awal-awal kemarin mereka berharap dimulai lagi sekolah tatap muka, karena sinyal aja susah di sana, dan angka penyebarannya tidak terlalu besar. Sebaiknya kita buka dengan catatan hanya 50 persen dan lain-lain tadi," pungkasnya.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PPKM Level 2-3 Luar Jawa-Bali, Pengunjung Mal Masih Dibatasi

PPKM Level 2-3 Luar Jawa-Bali, Pengunjung Mal Masih Dibatasi

Nasional
PPKM Level 3 Luar Jawa-Bali: Penumpang Transportasi Umum Maksimal 70 Persen

PPKM Level 3 Luar Jawa-Bali: Penumpang Transportasi Umum Maksimal 70 Persen

Nasional
PPKM Luar Jawa-Bali Diperpanjang, Ini Aturan Makan di Kafe-Resto

PPKM Luar Jawa-Bali Diperpanjang, Ini Aturan Makan di Kafe-Resto

Nasional
PPKM Luar Jawa-Bali Diperpanjang, Pembelajaran Tatap Muka Masih Terbatas

PPKM Luar Jawa-Bali Diperpanjang, Pembelajaran Tatap Muka Masih Terbatas

Nasional
Acara Sosial Budaya Dibatasi Maksimal 50 Orang Saat Nataru

Acara Sosial Budaya Dibatasi Maksimal 50 Orang Saat Nataru

Nasional
Selama Nataru, Orang Belum Divaksinasi Covid-19 Dilarang Bepergian Jarak Jauh

Selama Nataru, Orang Belum Divaksinasi Covid-19 Dilarang Bepergian Jarak Jauh

Nasional
PPKM Luar Jawa-Bali: Pintu Masuk Kedatangan Internasional Jalur Udara, Laut dan Darat Dibatasi

PPKM Luar Jawa-Bali: Pintu Masuk Kedatangan Internasional Jalur Udara, Laut dan Darat Dibatasi

Nasional
Batal Terapkan PPKM Level 3 Saat Nataru, Ini Pertimbangan Pemerintah

Batal Terapkan PPKM Level 3 Saat Nataru, Ini Pertimbangan Pemerintah

Nasional
PPKM Level 3 Saat Nataru Batal, Luhut: Ada Revisi Inmendagri dan SE

PPKM Level 3 Saat Nataru Batal, Luhut: Ada Revisi Inmendagri dan SE

Nasional
Sidang Perdana Azis Syamsuddin: Didakwa Suap, Diingatkan Tak Dekati Hakim

Sidang Perdana Azis Syamsuddin: Didakwa Suap, Diingatkan Tak Dekati Hakim

Nasional
Hillary Lasut Akui Kirim Surat Batalkan Permohonan Ajudan dari TNI

Hillary Lasut Akui Kirim Surat Batalkan Permohonan Ajudan dari TNI

Nasional
Aturan PPKM Level 3 Nataru Batal, Ini yang Bakal Diterapkan

Aturan PPKM Level 3 Nataru Batal, Ini yang Bakal Diterapkan

Nasional
PPKM Luar Jawa-Bali Diperpanjang, Ini Daerah Berstatus Level 1

PPKM Luar Jawa-Bali Diperpanjang, Ini Daerah Berstatus Level 1

Nasional
Pengacara Nilai Tuntutan Hukuman Mati untuk Heru Hidayat Berlebihan

Pengacara Nilai Tuntutan Hukuman Mati untuk Heru Hidayat Berlebihan

Nasional
[POPULER NASIONAL] Situasi Covid-19 Terbaru Jelang Berakhirnya PPKM Luar Jawa-Bali | Survei Indikator tentang 5 Menteri Jokowi dengan Kinerja Terbaik

[POPULER NASIONAL] Situasi Covid-19 Terbaru Jelang Berakhirnya PPKM Luar Jawa-Bali | Survei Indikator tentang 5 Menteri Jokowi dengan Kinerja Terbaik

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.