Wapres Harap MES Bersinergi dengan Pelaku Usaha Besar dan Kecil

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin berharap Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) dapat bersinergi dengan para pelaku usaha, baik besar maupun kecil.

Hal tersebut disampaikan Ma'ruf saat menghadiri halalbihalal virtual MES sekaligus penandatanganan perjanjian kerja sama antara MES dengan para pemangku kepentingan ekonomi dan keuangan syariah, Jumat (4/6/2021).

"MES harus mampu membangun sinergi antara pelaku usaha besar dan pelaku usaha mikro dan kecil," kata Ma'ruf.

Baca juga: Mengenal MES, Lokomotif Ekonomi Syariah yang Kini Dipimpin Erick Thohir

Menurut dia, kemitraan antarpengusaha harus terus didorong agar tujuan pemerataan kesejahteraan masyarakat sesuai prinsip-prinsip syariah terwujud.

Penandatangananan perjanjian kerja sama yang dilakukan antara MES, Pertamina, dan Bank Syariah Indonesia (BSI) melalui program Pertashop, kata Ma'ruf, merupakan salah satu upaya kemitraan yang dibangun.

Ma'ruf mengatakan, melalui kerja sama itu, MES bisa bersinergi dan berkolaborasi menggerakkan pesantren sebagai salah satu pusat pemberdayaan ekonomi masyarakat secara konkret.

"Harapan saya kerja sama antara MES dan BUMN dapat semakin diperluas cakupannya," kata dia.

Baca juga: Wapres Harap Road Map Perbankan Syariah 2020- 2025 OJK Berikan Arahan

Apalagi, dari 28.914 pesantren dengan 18.000 santri di seluruh Indonesia, setidaknya terdapat 12.000 pesantren yang berpotensi untuk pengembangan ekonomi.

Namun, pesantren-pesantren itu dikatakannya masih memerlukan pendampingan, termasuk pembekalan bagi para santri agar terbentuk lebih banyak "santripreneur".

Potensi pemberdayaan ekonomi pesantren, kata dia, tidak hanya bermanfaat bagi para santri, tetapi juga bagi masyarakat di sekitar pondok pesantren.

"Untuk itu upaya inklusi dan edukasi keuangan syariah berbasis pesantren perlu diakselerasi dengan melibatkan partisipasi aktif seluruh pihak," ujar Ma'ruf.

Selain dengan pesantren, MES juga dinilainya perlu sinergi dan berkolaborasi dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

Baca juga: Wapres: Indonesia Harus Lebih Gigih Kuasai Pasar Halal Dunia