Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 28/05/2021, 18:13 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin berharap road map perbankan syariah 2020-2025 yang diterbitkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dapat memberi arahan untuk industri perbankan syariah.

Hal tersebut disampaikan Ma'ruf di acara halalbihalal DPP Asosiasi Bank Syariah Indonesia (Asbisindo), Jumat (28/5/2021).

Menurut Ma'ruf, roadmap tersebut diterbitkan untuk mendorong optimalisasi peran industri perbankan syariah di Indonesia.

"Pemerintah menyambut baik dan mengharapkan road map ini dapat benar-benar memberikan arah dan menyelaraskan langkah pengembangan industri perbankan syariah ke depan," ujar Ma'ruf dalam sambutannya.

Baca juga: Dukung Pengembangan Ekonomi Syariah, Wapres Minta Perguruan Tinggi Lakukan Ini

Ma'ruf mengatakan, road map tersebut disusun dengan mempertimbangkan berbagai isu strategis, situasi dan kondisi, peluang dan tantangan terkini.

Ada beberapa isu strategis yang dinilai menjadi penghambat pertumbuhan perbankan syariah nantinya.

Antara lain, belum adanya diferensiasi model bisnis yang signifikan, kualitas sumber daya manusia (SDM) dan teknologi yang kurang optimal, serta indeks inklusi dan literasi yang masih rendah.

"Di sisi lain, sejumlah faktor pendukung memberikan peluang bagi pengembangan industri perbankan syariah ke depan," kata dia.

"Antara lain pesatnya kemajuan teknologi dan digitalisasi termasuk yang diakselerasi oleh kondisi pandemi Covid-19," ucap Ma'ruf.

Baca juga: Wapres Ingin Konversi Bank Syariah Diperluas ke Bank Daerah

Ini termasuk juga pertumbuhan ekonomi syariah seperti industri halal dan bisnis syariah serta semakin bertumbuhnya kesadaran beragama di masyarakat.

Dengan demikian, kata dia, visi road map perbankan syariah 2020-2025 adalah mewujudkan perbankan syariah yang berdaya tahan (resilient), berdaya saing tinggi, dan berkontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional dan pembangunan sosial.

Adapun data OJK per Desember 2020 menunjukkan bahwa aset perbankan syariah tumbuh sebesar 13,11 persen (yoy).

Kemudian ditopang pertumbuhan Pembiayaan yang Disalurkan (PYD) sebesar 8,08 persen persen (yoy) dan Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar 11,88 persen (yoy).

Baca juga: Wapres Sebut Kontraksi Ekonomi Syariah Indonesia 2020 Lebih Baik Dibanding Ekonomi Nasional

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Megawati Minta Kader PDI-P Citrakan Ganjar Menyatu dengan Rakyat

Megawati Minta Kader PDI-P Citrakan Ganjar Menyatu dengan Rakyat

Nasional
Wapres Enggan Komentari Penolakan Proposal Prabowo Soal Perdamaian Rusia-Ukraina

Wapres Enggan Komentari Penolakan Proposal Prabowo Soal Perdamaian Rusia-Ukraina

Nasional
Respons Kepala Bappenas, Wapres Yakin Prevalensi Stunting Turun 2024

Respons Kepala Bappenas, Wapres Yakin Prevalensi Stunting Turun 2024

Nasional
Calon Investor IKN Dijanjikan 'Tax Holiday' Lebihi Rata-rata Demi Tarik Investasi

Calon Investor IKN Dijanjikan "Tax Holiday" Lebihi Rata-rata Demi Tarik Investasi

Nasional
Peredaran Oli Palsu di Jatim Terungkap, Omzet Pelaku Rp 20 M Per Bulan

Peredaran Oli Palsu di Jatim Terungkap, Omzet Pelaku Rp 20 M Per Bulan

Nasional
PKS Anggap Wajar Ada Partai yang Ngotot Kadernya Harus Jadi Cawapres Anies, tapi...

PKS Anggap Wajar Ada Partai yang Ngotot Kadernya Harus Jadi Cawapres Anies, tapi...

Nasional
Megawati: yang Tidak Mengakui Pancasila Jangan Hidup di Indonesia

Megawati: yang Tidak Mengakui Pancasila Jangan Hidup di Indonesia

Nasional
Satgas TPPU: Dugaan TPPU Emas Batangan Ilegal Rp 189 T Masih Penyelidikan

Satgas TPPU: Dugaan TPPU Emas Batangan Ilegal Rp 189 T Masih Penyelidikan

Nasional
2 Penyakit yang Sering Menyerang Jemaah Haji Lansia di Arab Saudi

2 Penyakit yang Sering Menyerang Jemaah Haji Lansia di Arab Saudi

Nasional
Papan Informasi Digital Hadir untuk Dukung Transparansi Kinerja DPD RI

Papan Informasi Digital Hadir untuk Dukung Transparansi Kinerja DPD RI

Nasional
PPIH Minta Saudia Airlines Tak Lagi Ubah Jadwal Terbang dan Kapasitas Pesawat Haji

PPIH Minta Saudia Airlines Tak Lagi Ubah Jadwal Terbang dan Kapasitas Pesawat Haji

Nasional
Megawati Ingin Pemerintah Maksimalkan Pengelolaan SDA Kelautan

Megawati Ingin Pemerintah Maksimalkan Pengelolaan SDA Kelautan

Nasional
Disebut Dirayu Pejabat Negara untuk Gagalkan Anies Maju Capres, PKS Angkat Bicara

Disebut Dirayu Pejabat Negara untuk Gagalkan Anies Maju Capres, PKS Angkat Bicara

Nasional
Mahfud: Laporan Satgas TPPU Hasilkan Tersangka, Nilai Dugaan Pencucian Uang Capai Rp 25 T

Mahfud: Laporan Satgas TPPU Hasilkan Tersangka, Nilai Dugaan Pencucian Uang Capai Rp 25 T

Nasional
BERITA FOTO: Salam Metal, Megawati Tutup Rakernas Ketiga PDI Perjuangan

BERITA FOTO: Salam Metal, Megawati Tutup Rakernas Ketiga PDI Perjuangan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com