Kompas.com - 23/03/2021, 13:59 WIB
Menteri BUMN Erick Thohir ketika menjelaskan konsep PT Sarinah (Persero) dalam wawancara terbatasnya di Kementerian BUMN, Jakarta, Jumat (8/5/2020). KOMPAS.com/ADE MIRANTI KARUNIA SARIMenteri BUMN Erick Thohir ketika menjelaskan konsep PT Sarinah (Persero) dalam wawancara terbatasnya di Kementerian BUMN, Jakarta, Jumat (8/5/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Tidak banyak yang tahu bahwa Indonesia sudah memiliki organisasi untuk mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah sejak lama.

Organisasi tersebut bernama Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) yang didirikan pada 26 Maret 2000 dan dideklarasikan keesokan harinya di Jakarta. Kini, MES dipimpin oleh Erick Thohir sebagai ketua umum.

Dikutip dari situs resminya, MES merupakan organisasi nirlaba yang bertujuan untuk mengembangkan dan mempercepat penerapan sistem ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia.

Baca juga: Wapres Minta Pengurus MES Hadirkan Solusi Ekonomi dan Keuangan Syariah

Sistem ekonomi tersebut harus berkeadilan dan berlandaskan prinsip-prinsip syariah Islam.

MES juga menjadi wadah inklusif dalam menghimpun seluruh sumber daya ekonomi syariah yang ada dan membangun sinergi antar pemangku kepentingannya.

"Sifat MES adalah menjadi wadah yang diakui sebagai acuan dan diikuti sebagai teladan bagi usaha percepatan pengembangan dan penerapan sistem ekonomi dan etika bisnis syariah di Indonesia," demikian keterangan tertulis dalam situs tersebut.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

MES juga ditegaskan sebagai organisasi yang mandiri, bukan organisasi pemerintah, dan bukan organisasi politik ataupun bagiannya.

Selain itu, MES juga menjadi wadah yang inklusif dalam menghimpun seluruh sumber daya ekonomi dan syariah yang ada serta membangun sinergi antar pemangku kepentingan.

Baca juga: Puan Yakin Potensi Ekonomi Syariah Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional

Latar belakang berdirinya MES

Berdirinya MES tidak terlepas dari munculnya konsep ekonomi syariah yang mulai diperkenalkan kepada masyarakat Tanah Air pada tahun 1991.

Hal tersebut bertepatan dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia yang diikuti lembaga-lembaga keuangan syariah lainnya.

Saat itu, sosialisasi ekonomi syariah dilakukan oleh masing-masing lembaga keuangan syariah dan tidak berhasil.

Oleh karena itu, sosialiasi pun dievaluasi agar dilakukan dengan terstruktur dan terus-menerus.

Baca juga: Mensesneg: Presiden Ingin Ekonomi Syariah RI jadi yang Terbesar di Dunia

Dari situlah MES mulai terbentuk. MES juga memiliki sebutan lain, yakni Islamic Economic Society atau Mujtama’ al-Iqtishad al-Islamiy.

Adapun pendiri MES adalah perorangan, lembaga keuangan, lembaga pendidikan, dan badan usaha yang tertarik untuk mengembangkan ekonomi syariah.

MES telah memiliki legitimasi melalui Akta Pendirian Akta Notaris Rini Martini Dahliani, SH. Nomor 03 tanggal 22 Februari 2010 dan Nomor 02 Tanggal 16 April 2010 (perubahan) serta tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-70.AH.01.06 tanggal 22 Mei 2010 dan Lembar Berita Negara Nomor 47 Tanggal 14 Juni 2011.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wakil Ketua MPR: Permasalahan Kesetaraan Gender Harus Segera Diselesaikan

Wakil Ketua MPR: Permasalahan Kesetaraan Gender Harus Segera Diselesaikan

Nasional
Survei Sebut Pendukung PDI-P dan Golkar Setuju Presiden Tiga Periode, Jokpro 2024: Cepat atau Lambat, Partai Lain Akan Bergabung

Survei Sebut Pendukung PDI-P dan Golkar Setuju Presiden Tiga Periode, Jokpro 2024: Cepat atau Lambat, Partai Lain Akan Bergabung

Nasional
Kemenkes: Penurunan Kasus Covid-19 di Indonesia Belum Capai Ketentuan WHO

Kemenkes: Penurunan Kasus Covid-19 di Indonesia Belum Capai Ketentuan WHO

Nasional
Masyarakat yang Tidak Punya NIK Bisa Ikut Vaksinasi Covid-19 dengan Disdukcapil

Masyarakat yang Tidak Punya NIK Bisa Ikut Vaksinasi Covid-19 dengan Disdukcapil

Nasional
Tanggapi Arteria soal Pesawat Kepresidenan, Demokrat: Keliru jika Salahkan SBY, Harusnya Berterima Kasih

Tanggapi Arteria soal Pesawat Kepresidenan, Demokrat: Keliru jika Salahkan SBY, Harusnya Berterima Kasih

Nasional
Menko PMK Minta Puskesmas Siapkan Obat Antivirus dan Oksigen untuk Pasien Covid-19

Menko PMK Minta Puskesmas Siapkan Obat Antivirus dan Oksigen untuk Pasien Covid-19

Nasional
Cegah Penurunan Populasi Ikan Selar Bentong, Kementerian KP Lakukan Penelitian

Cegah Penurunan Populasi Ikan Selar Bentong, Kementerian KP Lakukan Penelitian

Nasional
Soal Informasi Bantuan Kuota Internet, Nadiem: Harus Resmi dari Kemendikbud, Bersumber dari Satu Situs

Soal Informasi Bantuan Kuota Internet, Nadiem: Harus Resmi dari Kemendikbud, Bersumber dari Satu Situs

Nasional
Anies Bolehkan Warga yang Sudah Divaksin Pergi ke Mana Saja, Ini Kata Kemenkes

Anies Bolehkan Warga yang Sudah Divaksin Pergi ke Mana Saja, Ini Kata Kemenkes

Nasional
Calon Hakim Agung Ini Nilai Terlalu Banyak OTT KPK Akan Berdampak ke Investasi

Calon Hakim Agung Ini Nilai Terlalu Banyak OTT KPK Akan Berdampak ke Investasi

Nasional
Diperiksa KPK Terkait Kasus Pengaturan Proyek di Indramayu, Dedi Mulyadi: Ada 3 Pertanyaan

Diperiksa KPK Terkait Kasus Pengaturan Proyek di Indramayu, Dedi Mulyadi: Ada 3 Pertanyaan

Nasional
Anies-AHY Paling Dipilih Rakyat Versi Survei, PPP: Biasa Saja, Survei Bukan Cerminan Hasil Pemilu

Anies-AHY Paling Dipilih Rakyat Versi Survei, PPP: Biasa Saja, Survei Bukan Cerminan Hasil Pemilu

Nasional
Kemendikbud Ristek Kembali Beri Bantuan Kuota, Begini Syaratnya

Kemendikbud Ristek Kembali Beri Bantuan Kuota, Begini Syaratnya

Nasional
Calon Hakim Agung Ini Nilai Restorastive Justice Pendekatan Utama Selesaikan Pidana Anak

Calon Hakim Agung Ini Nilai Restorastive Justice Pendekatan Utama Selesaikan Pidana Anak

Nasional
Lonjakan Kasus Covid-19 di NTB, Sumbawa Disebut Kekurangan Dokter

Lonjakan Kasus Covid-19 di NTB, Sumbawa Disebut Kekurangan Dokter

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X