Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Risma Ditekan karena Bongkar 21 Juta Data Ganda Bansos, Komisi VIII: Kita Akan Periksa

Kompas.com - 04/06/2021, 10:22 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi VIII Yandri Susanto mengaku, pihaknya akan memeriksa data ganda penerima bantuan sosial (bansos) yang diungkap oleh Menteri Sosial Tri Rismaharini.

Adapun hal tersebut dilakukan untuk menyikapi pernyataan Risma yang mengaku ditekan usai membongkar 21 juta data ganda penerima bansos.

"Saya kira kita akan memeriksa data ini, di mana sumbernya, di mana penyelewengannya. Nanti di sana ketahuan nanti siapa yang enggak suka dengan diungkap data ini secara benar," kata Yandri saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (3/6/2021).

Kendati demikian, Yandri mengaku bahwa Komisi VIII membutuhkan waktu untuk melakukan penelusuran tersebut.

Baca juga: Kepada DPR, Risma Mengaku Ditekan Usai Ungkap 21 Juta Data Ganda Bansos

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu menegaskan, pihaknya akan tetap menelusuri data itu hingga nantinya terungkap apakah ada pihak-pihak yang mengendalikan atau 'bermain'.

"Apakah ada yang bermain, ada yang mengendalikan. Ini yang kita mau (ungkap)," ujarnya.

Menurut Yandri, Komisi VIII juga sepakat dengan Risma agar data yang bermasalah tersebut akan dibuang atau dihapus.

Kendati demikian, ia masih mempertanyakan mengapa Risma enggan membeberkan siapa pihak yang menekannya.

Hal tersebut juga sudah disampaikan Yandri dalam rapat kerja bersama Risma, Kamis kemarin.

"Makanya yang ngancam Ibu siapa? Makanya saya tanya tadi. Coba tanya Ibu Risma," tutur dia.

Baca juga: Mensos Risma Didesak Jelaskan 21 Juta Data Ganda Bansos Saat Rapat di DPR

Sebelumnya, Mensos Risma mengungkap ada yang menekan dalam kaitan 21 juta data ganda penerima bansos.

Meski ada yang menekan, Risma mengaku pada akhirnya tetap mengeluarkan adanya temuan 21 juta data ganda penerima bansos tersebut.

"Saya mungkin bisa jelaskan. Terus terang, Pak, data ini banyak sekali tekanan. Saya harus jelaskan, saya harus jelaskan," kata Risma dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR, Kamis (3/6/2021).

Mantan Walikota Surabaya itu pun kemudian mengungkapkan, bahwa adanya penekanan terhadap dirinya itu sudah dilaporkan ke Presiden Joko Widodo.

Baca juga: Polemik RUU Penanggulangan Bencana dan Penjelasan Mensos Risma...

Meski ditekan, ia akhirnya tetap mengeluarkan pernyataan bahwa 21 juta data ganda penerima bansos itu dihapus.

"Saya sudah laporkan ke Pak Presiden ini semua. Jadi kemudian, akhirnya saya kemudian beranikan mengeluarkan yang data ganda itu kita hapus," ucapnya.

Ia juga menegaskan, tidak ada maksud atau niat untuk melaporkan seseorang ketika data itu akhirnya diungkap ke publik.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

Nasional
PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

Nasional
Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

BrandzView
Jokowi dan Gibran Disebut Bukan Bagian PDI-P, Kaesang: Saya Enggak Ikut Urusi Dapurnya

Jokowi dan Gibran Disebut Bukan Bagian PDI-P, Kaesang: Saya Enggak Ikut Urusi Dapurnya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com