Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Nasdem Tak Masalah jika Jadwal Pemilu 2024 Dimajukan

Kompas.com - 03/06/2021, 16:10 WIB
Ardito Ramadhan,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Fraksi Partai Nasdem Saan Mustopa mengatakan, partainya mendukung rencana Komisi Pemilihan Umum (KPU) memajukan jadwal hari pemungutan suara Pemilihan Umum 2024 menjadi 21 Februari 2021.

Pada Pemilu sebelumnya, pemungutan suara dilakukan pada April. 

Saan mengakui, jadwal Pemilu perlu dimajukan agar tidak menambah beban penyelenggara karena akan ada pemilihan kepala daerah yang rencananya digelar pada 20 November 2024.

"Kalau Nasdem secara prinsip tidak ada masalah karena memang ada dua hal ya, kita ingin menghindari sebuah tahapan yang berhimpitan karena itu akan menambah beban kerja yang besar buat penyelenggara," kata Saan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (3/6/2021).

Baca juga: Yusril Nilai Putusan MK soal Verifikasi di UU Pemilu Tidak Logis

Wakil Ketua Komisi II DPR itu mengingatkan, bertambahnya beban kerja penyelenggara pemilu dapat berimplikasi pada kualitas penyelenggaraan pemilu.

Saan melanjutkan, jadwal Pemilu 2024 juga perlu dimajukan untuk mengakomodasi kemungkinan terjadinya pemilihan presiden dua putaran.

"Kalau misalnya pilpres tetap di bulan April sama pilegnya, pilkada di November, tentu pasti akan ada tahapan yang berhimpitan atau bertabrakan dan ini tentu akan menyulitkan penyelenggara dan semua peserta," ujar Saan.

Ia menambahkan, rencana memajukan jadwal pemilu tersebut akan dibahas lebih lanjut oleh tim kerja bersama yang terdiri dari Komisi II DPR, Kementerian Dalam Negeri serta penyelenggara pemilu yaitu KPU, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Baca juga: Digelar Serentak 2024, KPU Usul Penyelenggaraan Pemilu 21 Februari, Pilkada 20 November

Diberitakan sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum mengusulkan jadwal pemungutan suara pada Pemilu 2024 dipercepat.

Hal ini demi efisiensi waktu lantaran pemilihan presiden dan legislatif digelar dalam tahun yang sama dengan pemilihan kepala daerah (pilkada).

"Kami mengusulkan pada tanggal 21 Februari 2024 untuk penyelenggaraan pemilu, dan kemudian pilkada kita laksanakan pada tanggal 20 November 2024," kata Ketua KPU RI Ilham Saputra dalam diskusi daring yang ditayangkan YouTube Perludem, Minggu (30/5/2021).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com