Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 31/05/2021, 10:54 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda menilai guru lebih layak diprioritaskan sebagai calon pegawai negeri sipil (CPNS) dibandingkan dengan pegawai kementerian/lembaga (K/L).

Sebab menurutnya, profesi guru mempunyai beban berat dibandingkan pegawai pemerintah di tingkat Kementerian/Lembaga.

"Guru selain dituntut profesional di bidang ajarnya juga dituntut untuk menjadi teladan bagi siswanya. Oleh karena itu, negara layak untuk menjamin kebutuhan dan kesejahteraan mereka, sehingga guru bisa mendidik tidak sekadar mengajar siswa-siswa mereka," kata Huda dalam keterangannya, Minggu (30/5/2021).

Baca juga: Seleksi CPNS Polda DIY 2021: Formasi, Syarat, dan Cara Daftarnya

Hal itu ia sampaikan untuk menyoroti tidak adanya slot CPNS untuk guru di tahun 2021.

Menurut dia, alasan pemerintah meniadakan slot CPNS untuk guru karena ada seleksi satu juta guru honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), tak bisa diterima.

"Seleksi satu juta guru honorer menjadi PPPK merupakan langkah darurat untuk mempercepat guru honorer yang telah lama mengabdi tanpa ada kejelasan status. Hal itu tidak bisa dijadikan alasan untuk meniadakan slot CPNS bagi para guru," jelasnya.

Ia juga menyayangkan keputusan pemerintah mengundurkan jadwal pembukaan rekrutmen Aparatur Sipil Negara (ASN) 2021.

Namun, menurutnya momentum tersebut harus dimanfaatkan untuk memperbaiki pola rekrutmen ASN seperti prioritas pengangkatan guru sebagai PNS.

"Kami mendesak agar ada perbaikan pola rekruitmen ASN di mana harus ada slot jalur PNS untuk guru serta memenuhi kuota peserta seleksi satu juta guru honorer menjadi PPPK yang kemarin masih terisi di angka 500 ribuan," tegasnya.

Baca juga: Ini Tiga Tes Kompetensi Seleksi PPPK Guru 2021

Huda menjelaskan, dalam rekrutmen ASN 2021, ada beberapa kebijakan yang tidak pro guru.

Pertama, baru pertama kalinya dalam sejarah rekrutmen ASN guru tidak diperbolehkan untuk ikut seleksi jalur CPNS. Semua guru, kata dia, diarahkan untuk mengikuti seleksi menjadi PPPK.

"Kedua, polemik pembiayaan satu juta guru honorer menjadi PPPK antara pemerintah pusat dan daerah yang belum tuntas," ujarnya.

Akibatnya, lanjut dia, pemerintah daerah ragu-ragu dalam mengajukan formasi guru honorer.

Baca juga: INFOGRAFIK: Perbedaan CPNS dan PPPK

Ia mengatakan, dari satu juta slot yang harusnya diusulkan, pemerintah daerah hanya mengajukan sekitar 513.000 guru honorer.

"Akibatnya banyak guru honorer yang tidak bisa diangkat sebagai ASN, padahal kesempatannya sama," tutur politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.

Perlu diketahui, Badan Kepegawaian Negara (BKN) memastikan rekrutmen ASN tahun 2021 belum dibuka pada 31 Mei 2021.

Hal tersebut dilakukan karena ada beberapa aturan pengadaan CPNS dan PPPK pada 2021 yang belum ditetapkan pemerintah.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Gibran Siap Nyagub, PDI-P: Prestasi Sebagai Wali Kota Solo Jadi Bahan Evaluasi

Gibran Siap Nyagub, PDI-P: Prestasi Sebagai Wali Kota Solo Jadi Bahan Evaluasi

Nasional
Ribuan Buruh Akan Gelar Demo Tolak Perppu Ciptaker di DPR 6 Februari

Ribuan Buruh Akan Gelar Demo Tolak Perppu Ciptaker di DPR 6 Februari

Nasional
Nasib Malang Ilham Wahyudi, Penjual Burung yang Rekeningnya Diblokir karena Namanya Mirip Tersangka KPK

Nasib Malang Ilham Wahyudi, Penjual Burung yang Rekeningnya Diblokir karena Namanya Mirip Tersangka KPK

Nasional
Ngotot Dorong Sistem Pemilu Tertutup, PDI-P: Banyak Pemimpin Lahir dari Rakyat Biasa

Ngotot Dorong Sistem Pemilu Tertutup, PDI-P: Banyak Pemimpin Lahir dari Rakyat Biasa

Nasional
Mendagri Minta Pemda Kendalikan Harga Barang untuk Cegah Inflasi

Mendagri Minta Pemda Kendalikan Harga Barang untuk Cegah Inflasi

Nasional
[POPULER NASIONAL] Nasib Pencapresan Anies di Ujung Tanduk | Jaksa Tuding Pengacara Ferdy Sambo Tak Profesional

[POPULER NASIONAL] Nasib Pencapresan Anies di Ujung Tanduk | Jaksa Tuding Pengacara Ferdy Sambo Tak Profesional

Nasional
Tanggal 2 Februari Hari Memperingati Apa?

Tanggal 2 Februari Hari Memperingati Apa?

Nasional
Perlindungan Hukum Rahasia Dagang di Indonesia

Perlindungan Hukum Rahasia Dagang di Indonesia

Nasional
Tanggal 1 Februari Hari Memperingati Apa?

Tanggal 1 Februari Hari Memperingati Apa?

Nasional
Sekjen PDI-P: Kalau Anak Bandung Tak Punya Spirit Guncangkan Dunia, Kita Sia-siakan Sejarah

Sekjen PDI-P: Kalau Anak Bandung Tak Punya Spirit Guncangkan Dunia, Kita Sia-siakan Sejarah

Nasional
KPK Sebut Nilai Manfaat Akan Habis Jika Biaya Haji Tak Dinaikkan

KPK Sebut Nilai Manfaat Akan Habis Jika Biaya Haji Tak Dinaikkan

Nasional
PDI-P dan PBB Jajaki Koalisi, Belum Bahas Capres-Cawapres

PDI-P dan PBB Jajaki Koalisi, Belum Bahas Capres-Cawapres

Nasional
Gibran Digadang Nyagub, PDI-P Pilih Fokus Pileg dan Pilpres Terlebih Dulu

Gibran Digadang Nyagub, PDI-P Pilih Fokus Pileg dan Pilpres Terlebih Dulu

Nasional
Jaksa Bilang Sambo Ingin Limpahkan Semua Kesalahan Pembunuhan Brigadir J ke Bharada E

Jaksa Bilang Sambo Ingin Limpahkan Semua Kesalahan Pembunuhan Brigadir J ke Bharada E

Nasional
Pesan Ketum PBNU untuk Masyarakat yang Akan Hadiri Resepsi 1 Abad NU

Pesan Ketum PBNU untuk Masyarakat yang Akan Hadiri Resepsi 1 Abad NU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.