Senin Ini, KPK Rapat soal Permintaan Pegawainya untuk Ditunda Jadi ASN

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron menyatakan bahwa pimpinan KPK akan mengadakan rapat perihal adanya surat mengenai usulan permintaan penundaan pelantikan pegawai KPK jadi Aparatur Sipil Negara (ASN) pada hari ini (Senin (3/5/2021).

Adapun, surat itu dikirim oleh pegawai KPK yang lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) dan menilai hasil TWK masih bermasalah.

"Rencananya akan kami bahas Senin, hasilnya kami kabarkan selanjutnya," ucap Ghufron dalam keterangan tertulis, Minggu (30/5/2021).

Baca juga: Saat Pegawai KPK yang Lolos TWK Minta Pelantikan ASN Ditunda...

Ghufron menilai, pimpinan KPK menghargai sikap para pegawai yang bersolidaritas dengan 75 pegawai lain yang tak lolos TWK.

Menurut dia, solidaritas pegawai KPK yang meminta penundaan tersebut merupakan pengamalan dari sila Pancasila tentang Persatuan Indonesia.

"Solidaritas dari segenap pegawai KPK yang meminta agar pelantikan ditunda sangat kami hargai," kata Ghufron.

Ia pun mengungkapkan alasan menjadikan tanggal 1 Juni 2021 sebagai hari pelantikan pegawai KPK menjadi ASN.

Baca juga: Pelantikan Pegawai KPK Jadi ASN 1 Juni, Pimpinan: Simbol Pancasilais

Ghufron menyebut, pimpinan KPK memilih pelantikan yang bertepatan pada hari lahir Pancasila itu sebagai simbol bahwa pegawai KPK adalah seorang Pancasilais.

"Untuk memperingati dan menghormati Hari Lahir Pancasila, sehingga secara simbolik untuk menyatakan bahwa pegawai KPK Pancasilais," kata dia.

Sebelumnya, hampir 700 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang berasal dari berbagai direktorat mengirimkan surat terbuka kepada pimpinan KPK.

Mereka meminta agar pelantikan sebagai ASN ditunda, di tengah polemik 75 pegawai yang tidak lolos TWK.

Baca juga: Pegawai KPK: Materi TWK Tak Berkorelasi dengan Antikorupsi, Cenderung Melecehkan

Ada dugaan bahwa 75 pegawai itu tak lolos TWK sebagai upaya penyingkiran dan pelemahan terhadap KPK.

Dari 75 pegawai yang dinyatakan tidak lolos TWK tersebut, 51 di antaranya diberhentikan dan 24 pegawai akan dibina kembali.

Bahkan, materi TWK pun menuai sejumlah polemik karena dianggap tidak berkaitan dengan pemberantasan korupsi.

Tidak hanya itu, materi TWK juga dianggap bermasalah, dinilai melecehkan perempuan hingga bertentangan dengan hak asasi manusia.