Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres Minta Semua Pihak Kerja Sama Bangun Kesadaran Penerapan Protokol Kesehatan

Kompas.com - 29/05/2021, 19:40 WIB
Sania Mashabi,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin meminta semua pihak turut berperan dalam membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga protokol kesehatan dan mengikuti program vaksinasi Covid-19 secara nasional.

Hal itu disampaikan Ma'ruf dalam acara pembukaan Musyawarah Nasional VI Jam'iyah Batak Muslim Indonesia (JBMI) yang disiarkan secara daring, Sabtu (29/5/2021).

"Pemerintah memerlukan kerja sama semua pihak, termasuk JBMI sebagai bagian dari bangsa ini, untuk turut berperan dalam membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga protokol kesehatan dan mengikuti vaksinasi," kata Ma'ruf.

Baca juga: Jokowi: Kepatuhan Protokol Kesehatan adalah Praktik Keagamaan Mulia

Menurut Ma'ruf, upaya menerapan protokol kesehatan dan vaksinasi adalah kunci keberhasilan kita mengendalikan penularan Covid-19.

Pengendalian Covid-19, lanjutnya, menjadi syarat kebangkitan dan pemulihan ekonomi nasional serta kembali normalnya kegiatan sosial termasuk keagamaan.

"Sebagai umat Islam yang taat, kita juga perlu memperkuat ikhtiar spiritual dalam menghadapi bencana global ini," ujarnya.

"Dengan terus berdoa memohon pertolongan Allah SWT agar pandemi ini segera diangkat dari muka bumi khususnya Tanah Air kita," kata Ma'ruf.

Baca juga: Pemerintah Ingatkan Disiplin Protokol Kesehatan Kunci Sukses Program Vaksinasi Covid-19

Ma'ruf juga mengingatkan perlunya terus membangun persaudaraan dan solidaritas sosial.

Sehingga, beban dan kesulitan di masa pandemi saat yang dihadapi saat ini terasa ringan karena dipikul bersama.

"Untuk bangkit dari krisis pandemi, bangsa Indonesia memerlukan energi kolektif yang besar berupa empati, kepedulian, solidaritas sosial, dan gotong-royong dari seluruh elemen masyarakat," ucap Ma'ruf.

Baca juga: Saya Pernah Merasakan Terjangkit Covid-19, Tolong Patuhi Protokol Kesehatan

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Nasional
Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Nasional
Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Nasional
Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com