Kasus Covid-19 di 5 Provinsi Berkontribusi Besar pada Peningkatan Keterisian Tempat Tidur RS Rujukan

JAKARTA, KOMPAS.com - Satuas Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 mencatat, ada peningkatan keterisian tempat tidur sebesar 14,2 persen di rumah sakit rujukan Covid-19.

Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan, peningkatan tersebut merupakan kontribusi dari lima provinsi.

"Peningkatan ini merupakan kontribusi dari lima provinsi karena mengalami kenaikan BOR (bed occupancy ratio) antara 18-23 persen dalam rentang waktu yang sama dengan kenaikan di tingkat nasional," kata Wiku dikutip dari keterangan tertulis, Sabtu (29/5/2021).

Baca juga: Terjadi Lonjakan Kasus Covid-19, Rumah Sakit di Kabupaten Kudus Hampir Penuh

Kelima provinsi itu yakni DKI Jakarta dengan keterisian tempat tidur isolasi naik 23,7 persen dari 3.108 menjadi 3.846 tempat tidur.

Kemudian, Jawa Barat naik 30,2 persen dari 3.003 menjadi 3.615, Jawa Tengah naik 23,14 persen dari 2.567 menjadi 3.161 tempat tidur.

Lalu Banten naik 21,2 persen dari 816 menjadi 959 dan DI Yogyakarta naik 18,8 persen dari 495 menjadi 585 tempat tidur terisi.

"Data ini menandakan terjadi peningkatan kasus pada enam hari terakhir," ujar dia. 

"Ini artinya, peningkatan kasus juga terjadi pada pasien dengan gejala sedang dan berat sehingga membutuhkan ruang isolasi. Ini adalah alarm keras, terutama provinsi-provinsi di Pulau Jawa," kata Wiku.

Ia mengatakan, data yang disampaikan belum menggambarkan sepenuhnya perkembangan pada minggu kedua paska Idul Fitri.

Baca juga: Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 1.803.361 Orang, Tingkat Keterisian Tempat Tidur RS Naik

Namun, data penambahan kasus positif, kasus aktif, mobilitas penduduk, serta keterisian ruang isolasi memang sudah menunjukkan ada kenaikan.

Data ini juga menegaskan bahwa Pulau Jawa adalah kontributor terbesar penambahan kasus positif tingkat nasional.

Oleh karena itu, wiku menyarankan lima provinsi tersebut melakukan konsolidasi penanganan dengan baik antar jajaran pimpinan daerah.

"Manfaatkan forum komunikasi pimpinan daerah lintas wilayah tingkat provinsi, kabupaten/ kota agar dapat menghasilkan strategi pengendalian yang efektif," ucap Wiku.